Author: Samsul Ramli

Ijin Usaha Habis Masa Berlaku Saat Pelelangan

Beberapa hari terakhir ini beberapa teman pokja beberapa daerah mendiskusikan persoalan Ijin Usaha yang habis masa berlaku dimasa evaluasi penawaran. Untuk itu perlu diurai secara jernih agar tidak terjadi risiko sengketa yang merugikan para pihak. Membahas Ijin Usaha atau dokumen lain yang mempunyai masa berlaku, yang kemudian habis masa berlakunya saat pelelangan, ada beberapa kondisi yang harus diklarifikasi terlebih dulu. Keabsahan Masa Berlaku Kemudian dari sisi keabsahan dokumen terkait masa berlaku harus dilihat dari regulasi yang mengikat pada masing-masing dokumen. Karena fokus pertanyaan pada ijin usaha maka tentu harus dilihat dari regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) registrasi ijin usaha tersebut. Pokja dan Penyedia juga harus memperhatikan ketentuan perpanjangan masa berlaku ijin usaha pada masing-masing ijin usaha. Contoh saja. Dalam dokumen ijin usaha tertentu ditemukan ketentuan bahwa penyedia wajib memperpanjang masa berlaku paling lambat 30 hari sebelum berakhir. Jika demikian substansinya masa berlaku ijin usaha telah berakhir 30 hari sebelum tanggal berakhir yang tertuang dalam ijin usaha. Untuk jasa konstruksi kita juga dapat melihat Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Perlem LPJKN 10/2013). Diantaranya pasal 41 dan 42 yang menjelaskan alur sertifikasi dan registrasi Badan Usaha. Jika dilihat dari alur proses pasal 42 ayat 4 dan 5 maka status validitas registrasi badan usaha adalah yang tertera pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net). Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan maka...

Read More

Bijak Menggunakan Pelelangan Cepat

Beberapa waktu terakhir pemberitaan tentang penerapan metode baru dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa menyeruak diranah pemberitaan banua. Metode pemilihan ini adalah metode pelelangan/seleksi cepat. adalah salah satu tools yang digagas oleh Presiden melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa (Perpres 54/2010). Pasal 109A Perpres 54/2010 menyebutkan bahwa : Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/ Jasa Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: undangan; pemasukan penawaran harga; pengumuman pemenang. Pendefinisian Pelelangan Cepat atau E-Tendering Cepat dimunculkan pada Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (Perka 1/2015), dengan penambahan beberapa ketentuan teknis seperti dapat menyebutkan merk/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang diadakan. Pada intinya E-Tendering Cepat adalah metode pemilihan yang ditujukan untuk mempercepat proses pemilihan penyedia sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat segera dimulai. Iming-iming kata “cepat” inilah yang dapat membuat para pengambil keputusan yang awam tentang pengadaan barang/jasa sering tidak awas. Keinginan mempercepat proses pengadaan barang/jasa dengan mempercepat proses pemilihan pada akhirnya justru berujung pada pelambatan. Adalah sangat keliru jika pelelangan cepat didasarkan pada sempitnya waktu pelaksanaan pekerjaan atau mempercepat penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahwa benar...

Read More

Membahas Harga Satuan Timpang

Sebenarnya artikel ini adalah rewind atau pengulangan dari artikel terdahulu. Mengingat masih ada beberapa diskusi yang cukup mengkhawatirkan soal Harga Satuan Timpang (Harga Timpang) ini maka dirasa perlu untuk melakukan updating. Harga Satuan Timpang sering juga disebut Harga Timpang. Pertama, harus dibahas definisi umum yang mengikat pada kata “harga”. Di wilayah Harga Satuan Pekerjaan (HPS) terdiri dari: Harga Satuan (HPS) Jumlah Harga per item (HPS) Total Harga (HPS) Di wilayah penawaran Penyedia terdiri dari : Harga Satuan (Penawaran) Jumlah Harga per item (Penawaran) Total Harga (Penawaran) Di wilayah kontrak terdiri dari : Harga Satuan (Kontrak) Jumlah Harga per item (Kontrak) Total Harga (Kontrak) HPS Penawaran Kontrak PPK Penyedia Penyedia dan PPK Harga Satuan Harga Satuan Harga Satuan Jumlah Harga Jumlah Harga Jumlah Harga Total Harga Total Harga Total Harga     Dengan pembagian ini kita bisa dengan jernih memahami Harga Timpang dalam hubungannya dengan HPS, Penawaran kemudian dampaknya pada Kontrak. Selanjutnya dibahas definisi Harga Timpang. Pasal 92 ayat 1 Perpres 54/2010 dan seleuruh perubahannya (Perpres 54/2010) menyebutkan bahwa Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. Penjelasan...

Read More

PA/KPA Tidak Wajib Bertindak Sebagai PPK

(Bahan Pemikiran Untuk Perubahan PP 58/2005 – Bagian 3) Sebenarnya tema ini tidak berkaitan langsung dengan perubahan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah karena perdebatan ada diwilayah teknis. Namun karena Pasal 155 ayat 1 mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, maka mau tidak mau Permendagri 13/2006 dan seluruh turunannya menjadi kitab suci yang dipegang pemerintah daerah selayaknya PP 58/2005. Dalam artikel-artikel sebelumnya sudah pernah dibahas secara parsial. Untuk itu akan coba dirangkai dalam satu pemahaman utuh agar kedepan implementasi aturan turunan Perubahan PP 58/2005 tidak terjadi bias yang sama. Yang justru membingungkan dan menghilangkan fleksibilitas manajemen pengadaan. Salah satu hal yang krusial adalah diskusi tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat langsung oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam artikel Bagian 1: Memahami Bahasa Uang, Pengadaan dan Barang telah dibahas pembedaan disiplin bahasa masing-masing aturan. Tata cara yang diatur pada aturan uang, mestinya dipahami menggunakan kamus bahasa aturan uang bukan dengan aturan pengadaan. Apa yang spesifik diatur dalam Perpres 54/2010 maka dipelajari dan dipahami dengan tata bahasa Perpres 54/2010, bukan kemudian dibaca dengan bahasa PP 58/2005 atau turunannya. Demikian juga sebaliknya. Misal tentang PPK yang spesifik diatur oleh Perpres 54/2010 kemudian coba disisipkan dalam aturan uang (Permendagri 21/2011 pasal 10A). Pasal 10A berbunyi bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,827 other subscribers

Events


Arsip