Author: Samsul Ramli

Konsolidasi Pengadaan versus Pembinaan UMKM

Sebenarnya ini bukan berita pertama yang tersiar. Namun pernyataan salah satu kandidat Gubernur DKI Jakarta, Agus Yudhoyono (AHY), menggelitik pemahaman tentang pengadaan terkonsolidasi. Sebelum melangkah lebih jauh perlu ditegaskan, ini bukan artikel kampanye untuk mendukung salah satu pasangan atau mendiskreditkan yang lainnya. Ini murni misi menyampaikan pendapat lain dalam kerangka balancing pemahaman tentang pengadaan barang/jasa. Terkhusus lagi tentang Purchase and Suplly Chain Management (PSCM). Mengutip berita, https://news.detik.com/berita/d-3356061/agus-yudhoyono-lelang-konsolidasi-buat-pelaku-umkm-terpinggirkan, disana disebutkan sebagai berikut: “Contoh kecil lelang pengadaan alat tulis kantor atau ATK senilai Rp 100 hingga 200 juta di tiap unit dalam sebuah instansi, dikonsolidasi atau digabungkan menjadi lelang ATK untuk semua instansi. Sehingga, nilai proyeknya melonjak tajam menjadi miliaran rupiah,” sambung cagub nomor urut 1 itu. Adanya lelang konsolidasi tersebut, membuat para pelaku UMKM terpinggirkan dalam mengembangkan usaha. Padahal Agus menilai, jumlah pelaku industri UMKM adalah yang terbanyak di Jakarta. Dari kutipan kalimat di atas ada dua poin yang menarik dibahas : nilai proyeknya melonjak tajam menjadi miliaran rupiah para pelaku UMKM terpinggirkan Poin ini menunjukkan kesadaran AHY terhadap betapa besarnya nilai belanja pemerintah. Bahkan hanya untuk ATK saja ketika dikonsolidasikan nominalnya miliaran rupiah. AHY juga menyadari bahwa selama ini nilai sebesar itu sengaja dipecah-pecah menjadi Rp 100 hingga 200 juta di tiap unit dalam sebuah instansi. Ini sebuah kesadaran yang sangat positif. Sayangnya kesadaran ini tidak diikuti dengan kesadaran bahwa nilai belanja ATK Pemerintah sebesar itu harus dimanajemen secara...

Read More

Pilih Permen PU atau Perpres?

Karena pertanyaan ini masih banyak sekali diajukan maka perlu kiranya menyampaikan pandangan yang semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Dikotomi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya (Perpres 54/2010) yang disusun LKPP-RI dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 (Permenpu 7/2011) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permenpu 31/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, memang sudah menjadi perdebatan khalayak pengadaan. Artikel ini termasuk dalam mazhab yang mencoba mengambil jalan damai. Artinya tidak menjadikan dikotomi ini sebagai sebuah pertentangan aturan. Kenapa perlu ditegaskan seperti ini? Karena bagi yang sudah memutuskan kesimpulan ada pertentangan aturan, tentu artikel ini tidak akan cocok untuk diambil sebagai referensi putusan. Apakah benar Permenpu 7/2011 tidak sejalan dengan Perpres 54/2010? Dari sisi perkembangan perubahan peraturan ternyata se-iya sejalan. Buktinya Permenpu sangat-sangat merespon dan mendukung kebutuhan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dilapangan. Dapat kita lihat pada tabel berikut : Perpres 54/2010 Permenpu 7/2011 Perpres 70/2012 Permenpu 14/2013 Permenpu 7/2014 Perpres 4/2015 Permenpu 31/2015 Jika dilihat dari tabel di atas Permenpu 7/2011 secara kuantitatif mengikuti perubahan Perpres 54/2010, bahkan Permenpu 7/2011 terbit tepat setahun setelah Perpres 54/2010. Ini menandakan bahwa tidak benar Permenpu tidak sejalan dengan Perpres. Jika dari sisi kuantitatif sejalan, apakah daari sisi kualitatif konten Permenpu 7/2011 dan Perpres 54/2010 juga sejalan? Dalam media yang sederhana ini untuk membahas konten tentu tidak akan putus dalam satu artikel. Akan lebih...

Read More

Pemecahan Paket Untuk e-Purchasing Bukan Pidana

Pasal 24 ayat 3 huruf c. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan, sering dipahami secara serampangan. Akibat pemahaman seperti ini, tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah terhalangi. Diskusi ini juga pernah saya tulis pada artikel http://samsulramli.com/epurchasing-obat-pemecahan-paket/ Ada baiknya kita pahami bersama konstruksi pasal di atas, terutama substansi apa sebenarnya yang dilarang. Yang dilarang bukanlah memecah paket! Yang dilarang sebenarnya adalah upaya menghindari pelelangan. Terkait dengan memecah paket dengan tujuan menghindari pelelangan ini diperjelas pada beberapa pasal yaitu : Pasal 39 ayat (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Pasal 45 ayat (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi. Dengan demikian jelas arah dan tujuan larangan memecah paket pekerjaan adalah menekan penggunaan metode pengadaan langsung. Penggunaan metode selain pengadaan langsung yang berdampak pada pemecahan paket pekerjaan tidak serta merta dikatakan pelanggaran. Secara gamblang artikel ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan apakah pemecahan paket akibat adanya e-katalog adalah perbuatan yang dilarang? Jawabnya adalah tidak ada satupun pasal dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 yang melarang hal tersebut. Apalagi dalam pasal 110 ayat (4) disebutkan K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan...

Read More

Melawan Dugaan Lelang Fiktif Provinsi DKI Jakarta

Kisruh pelelangan mendahului anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memantik perhatian masyarakat tentang keabsahan pelelangan mendahului tahun anggaran. Pernyataan kontroversial sempat terlontar dari anggota DPRD Prov. DKI Jakarta. Dinyatakan bahwa pelelangan mendahului anggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah pelelangan fiktif. Pernyataan ini menunjukkan derajat pemahaman terhadap proses pengadaan barang/jasa yang memprihatinkan. Untuk itu sangatlah wajar jika pengadaan barang/jasa masih dianggap bagian yang marginal dalam proses pembangunan. Tujuan dari proses pengadaan barang/jasa adalah tercapainya value for money terbaik melalui prinsip efisien dan efektif. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan dengan tegas tentang sistem penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian kemauan politik hukum penganggaran adalah kinerja. Kinerja artinya terpenuhinya kebutuhan. Kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. UU 23/2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang dimandatkan kepada organisasi perangkat daerah ini diperlukan Barang milik Daerah. Pasa 1 angka 39 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang pengadaannya diakomodir melalui proses sebagaimana diamanatkan pada pasal 307 ayat 2 yaitu Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 306 other subscribers