Author: Samsul Ramli

Tentang Permintaan Faktur Pembelian untuk alasan Pemeriksaan

Pada satu sesi kelas penyedia barang/jasa, muncul pertanyaan yang lebih bernada keberatan. “Apakah penyedia berhak menolak memberikan faktur pembelian barang/jasa dari distributor atau pabrikan dalam proses pemeriksaan?”     Alasan penolakan adalah seringkali data pembelian tersebut dijadikan dasar untuk menghitung besaran keuntungan yang didapatkan oleh penyedia barang/jasa. Dan lebih parahnya data tersebut dijadikan dasar dalam perhitungan potensi kerugian negara. Hal ini menurut mereka sangat merugikan, sementara kejahatan atau proses hukumnya belumlah final.     Proses pemeriksaan dengan berbagai tujuannya tentu wajib punya landasan hukum yang kuat. Namun demikian sebagai pihak yang terperiksa, dalam kerangka kesetaraan hak dan kewajiban, patut mengerti dan memahami posisi...

Read More

Harga Yang Diperjanjikan Dalam Kontrak

Pada satu kesempatan diskusi terbetik topik yang sangat meresahkan tentang betapa pihak pemerintah sangat mudah “ingkar janji” ketika berkontrak dengan penyedia barang/jasa. Celetukan ini tentu patut untuk digali kebenarannya, karena pada hakikatnya dalam berkontrak semua pihak harus menjaga azas berkontrak. Semua pihak harus ditempatkan pada posisi yang berkeadilan dalam sebuah perjanjian. Dalam kontrak pengadaan barang/jasa setidaknya ada 2 hal yang diperjanjikan yaitu Aspek Teknis (Output) dan Aspek Biaya (Harga). Aspek teknis sangat luas jika dikaitkan dengan value for money (VFM) atau nilai manfaat uang. Terdiri dari kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi/sumber. Sedangkan aspek biaya hanya persoalan harga. Berarti ada...

Read More

Telaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Dana Hibah

Masih terdapat berbagai pendapat tentang mekanisme pengadaan barang/jasa terkait dana hibah apakah mengacu murni pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa atau boleh berbeda dalam rangka pencapaian realisasi kegiatan. Untuk itu perlu kiranya untuk menyampaikan pendapat berdasarkan kerangka aturan dalam rangka memberikan pandangan terhadap kebijakan yang akan dipilih. Pendapat ini disampaikan dalam kerangka tertib pelaksanaan administratif dan regulatif penggunaan dana hibah, khususnya mekanisme pengadaan barang/jasa dalam rangka dana hibah daerah. Setidaknya ada 2 regulasi utama yang dapat dijadikan bahan kajian. Yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010...

Read More

Menjawab Tanya Seputar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

    Diskusi tentang peran Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menghangat beberapa waktu lalu, memantik ingatan untuk membahas beberapa pernik tanya seputar PPHP. Diskusi ini bertujuan untuk membetulkan fakta yang selama ini ada. PPHP secara sarkastik sering dianalogikan dengan berbagai macam akronim. Misal Pejabat/Panitia Penerima Hasil Penderitaan, Pejabat/Panitia Penerima Harapan Palsu, Pejabat/Panitia Penandatangan Hasil Palsu dan lain sebagainya. Berikut beberapa topik bahasan yang sering didiskusikan ketika membahas PPHP. Apakah PPHP Memeriksa Hasil Pekerjaan Penyedia? Mindset umum. Selama ini tugas PPHP adalah memeriksa hasil pekerjaan penyedia. Benarkah demikian? PPHP seolah-olah sangat-sangat wajar dekat dengan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan. Apalagi dalam pekerjaan...

Read More

Menakar Pemahaman Kemendagri Terhadap Pengadaan Barang/Jasa

    Pemberitaan kasus korupsi e-KTP yang diangkat oleh Portal Berita merdeka.com Senin, 27 Maret 2017 12:17 dengan judul “Tjahjo sebut panitia lelang adalah dalang utama kasus korupsi e-KTP” terus terang sangat-sangat mengejutkan. Dalam pemberitaan tersebut, dikutip, Menteri Dalam Negeri menyatakan, “Dalang utama adalah panitia lelang, tidak sebagai dalang yang baik. Dengan anggaran hampir 6 triliun rupiah, dalang ini dimainkan oleh dalang yang lain. Tidak mampu menunjukkan Semar bangun kahyangan, tanpa meninggalkan hal-hal sebagai prinsip.”     Pernyataan diatas patut diklarifikasi kebenarannya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena cenderung kontra produktif dengan semangat Presiden RI untuk mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menghindari kriminalisasi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Setidaknya semangat Presiden ini tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. Terlepas dari, terbukti atau tidaknya, keterlibatan pelaksana pengadaan barang/jasa dalam kasus mega korupsi e-KTP Berbasis Elektronik. Penggunaan istilah “Dalang Utama” merupakan vonis yang mendahului putusan proses hukum. Ini tentu sebuah bentuk potensi kriminalisasi bagi pelaksana pengadaan barang/jasa. Tekanan kriminalisasi seperti ini akan semakin memperburuk kinerja percepatan pengadaan barang/jasa. Apalagi bagi proses pengadaan barang/jasa terkait program e-KTP berbasis NIK, yang sementara berjalan. Disatu sisi Mendagri menyatakan progres program e-KTP terhambat akibat proses penyidikan oleh KPK, disisi lain justru menebar ketakutan...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,725 other subscribers

Events


Arsip