Author: Samsul Ramli

Nilai Jaminan Pelaksanaan Bukan Bagian Prestasi Pekerjaan

Setelah lebih dari 3 kali mendapati diskusi, yang pendapatnya hampir sama, terkait nilai jaminan pelaksanaan dan prestasi pekerjaan dari teman-teman penyedia barang/jasa pemerintah, ada baiknya diurai dalam artikel sederhana ini. Kronologisnya demikian. Dalam peristiwa pemutusan kontrak prestasi pekerjaan telah terlaksana misal 90%, penyedia kemudian dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan. Atas sanksi ini muncul pertanyaan. Apakah jaminan pelaksanaan tetap dicairkan? Apakah nilai jaminan tetap sebesar 5% dari nilai total kontrak atau 5% dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan?             Dari ketiga kasus yang masuk kemeja redaksi http://samsulramli.com pertanyaannya serupa. Kiranya cukup dijadikan simpulan bahwa pemahaman ini kemungkinan besar juga menghinggapi banyak penyedia. Pertama tentang sanksi pencairan jaminan pelaksanaan ketika terjadi peristiwa pemutusan kontrak apakah bisa tidak dikenakan? Jika kita melihat ketentuan Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya pasal 93 ayat (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: Jaminan Pelaksanaan dicairkan; sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; “DAN” Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. Jika dicermati kata sambung pada akhir poin c adalah “DAN”. Dengan adanya kata sambung ini maka sifat sanksi akibat pemutusan kontrak ini adalah kumulatif bukan alternatif seperti “atau” dan “dan/atau”. Berbeda misalnya dengan sanksi pada proses pemilihan sebelum berkontrak misal penyedia mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran maka sanksi yang berlaku adalah sanksi umum sebagaimana diatur pada pasal 118 ayat 2 bahwa...

Read More

Meleburnya LPSE dalam ULP, Tepatkah?

Metamorfosis unit layanan menjadi unit kerja mulai digadang LKPP-RI dalam Perpres pengganti Perpres 54/2010. Banyak yang masih memahami Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sama dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP). Mengingat Perpres pengganti, yang konon kabarnya telah dibahas dan disetujui dalam rapat terbatas kabinet hanya menunggu proses administrasi untuk diterbitkan, belum dapat diakses, maka kepastian bagaimana definisi UKPBJ belum dapat dibahas tuntas. Meski demikian penting kiranya melihat konsep yang telah ada dalam Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya dalam memahami metamorfosis kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini. Jika kita telaah Perpres 54/2010 membahas juga tentang kelembagaan dan fungsi. Disisi fungsi Perpres 54/2010 mengenal fungsi layanan. Fungsi layanan ini ada dua yaitu fungsi layanan pengadaan barang/jasa (LPBJP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Pasal 1 angka 8 Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Fungsi LPBJP oleh Perpres 54/2010 ditempatkan dalam wadah Unit Organisasi. Meminjam istilah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP 23/2016) dikenal pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini berarti membentuk suatu unit keorganisasian yang menjalankan fungsi LPBJP adalah kewajiban dari perintah aturan. Fungsi LPSE dalam definisi Perpres 54/2010 pasal 1 angka 38 disebutkan bahwa LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (SPSE). Perpres 54/2010 secara...

Read More

Siapa Penandatangan Kontrak yang Sah?

    Kali ini menengahi perdebatan terkait siapa yang sah, menurut Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya, menandatangani kontrak. Pemicu salah satunya adalah dari praktik yang sering disebut dengan “subkontrak” atau pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, setelah ditetapkan menjadi pemenang. Jamak ditemui penyedia yang ditetapkan pemenang kemudian melimpahkan penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Bahkan kemudian penguasaan ini seolah-olah diperkuat dengan Akte Notaris.     Berbedanya individu penandatangan kontrak dengan individu penandatangan penawaran, dari sisi praktik bisnisnya, tidaklah salah selama memenuhi ketentuan aturan. Untuk itu perlu kiranya dibahas bagaimana ketentuan penguasaan penandatanganan kontrak dan pengalihan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010. Minimal ada 2 pasal yang harus diperhatikan dalam pembahasan ini. Pasal 79 ayat 2 : Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. Penjelasan : Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Kesepakatan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain dilarang dilakukan diluar kesepahaman yang tertuang dalam dokumen pengadaan dan dokumen penawaran. Inilah yang disebut postbidding. Postbidding ada dua jenis yaitu postbidding dokumen pengadaan dan postbidding dokumen penawaran. Pengalihan pekerjaan berpotensi melanggar larangan postbidding dokumen penawaran. Jika penyedia pelaksana pekerjaan ternyata tidak menggunakan kompetensi dan spesifikasi teknis yang ditawarkan ini adalah postbidding. Sifat aturan pasal 79 ayat 2 jelas sekali adalah larangan. Untuk itu kontrak yang ditandatangani tidak boleh melanggar larangan ini....

Read More

Konsolidasi Pengadaan versus Pembinaan UMKM

Sebenarnya ini bukan berita pertama yang tersiar. Namun pernyataan salah satu kandidat Gubernur DKI Jakarta, Agus Yudhoyono (AHY), menggelitik pemahaman tentang pengadaan terkonsolidasi. Sebelum melangkah lebih jauh perlu ditegaskan, ini bukan artikel kampanye untuk mendukung salah satu pasangan atau mendiskreditkan yang lainnya. Ini murni misi menyampaikan pendapat lain dalam kerangka balancing pemahaman tentang pengadaan barang/jasa. Terkhusus lagi tentang Purchase and Suplly Chain Management (PSCM). Mengutip berita, https://news.detik.com/berita/d-3356061/agus-yudhoyono-lelang-konsolidasi-buat-pelaku-umkm-terpinggirkan, disana disebutkan sebagai berikut: “Contoh kecil lelang pengadaan alat tulis kantor atau ATK senilai Rp 100 hingga 200 juta di tiap unit dalam sebuah instansi, dikonsolidasi atau digabungkan menjadi lelang ATK untuk semua instansi. Sehingga, nilai proyeknya melonjak tajam menjadi miliaran rupiah,” sambung cagub nomor urut 1 itu. Adanya lelang konsolidasi tersebut, membuat para pelaku UMKM terpinggirkan dalam mengembangkan usaha. Padahal Agus menilai, jumlah pelaku industri UMKM adalah yang terbanyak di Jakarta. Dari kutipan kalimat di atas ada dua poin yang menarik dibahas : nilai proyeknya melonjak tajam menjadi miliaran rupiah para pelaku UMKM terpinggirkan Poin ini menunjukkan kesadaran AHY terhadap betapa besarnya nilai belanja pemerintah. Bahkan hanya untuk ATK saja ketika dikonsolidasikan nominalnya miliaran rupiah. AHY juga menyadari bahwa selama ini nilai sebesar itu sengaja dipecah-pecah menjadi Rp 100 hingga 200 juta di tiap unit dalam sebuah instansi. Ini sebuah kesadaran yang sangat positif. Sayangnya kesadaran ini tidak diikuti dengan kesadaran bahwa nilai belanja ATK Pemerintah sebesar itu harus dimanajemen secara...

Read More

Pilih Permen PU atau Perpres?

Karena pertanyaan ini masih banyak sekali diajukan maka perlu kiranya menyampaikan pandangan yang semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Dikotomi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya (Perpres 54/2010) yang disusun LKPP-RI dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 (Permenpu 7/2011) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permenpu 31/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, memang sudah menjadi perdebatan khalayak pengadaan. Artikel ini termasuk dalam mazhab yang mencoba mengambil jalan damai. Artinya tidak menjadikan dikotomi ini sebagai sebuah pertentangan aturan. Kenapa perlu ditegaskan seperti ini? Karena bagi yang sudah memutuskan kesimpulan ada pertentangan aturan, tentu artikel ini tidak akan cocok untuk diambil sebagai referensi putusan. Apakah benar Permenpu 7/2011 tidak sejalan dengan Perpres 54/2010? Dari sisi perkembangan perubahan peraturan ternyata se-iya sejalan. Buktinya Permenpu sangat-sangat merespon dan mendukung kebutuhan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dilapangan. Dapat kita lihat pada tabel berikut : Perpres 54/2010 Permenpu 7/2011 Perpres 70/2012 Permenpu 14/2013 Permenpu 7/2014 Perpres 4/2015 Permenpu 31/2015 Jika dilihat dari tabel di atas Permenpu 7/2011 secara kuantitatif mengikuti perubahan Perpres 54/2010, bahkan Permenpu 7/2011 terbit tepat setahun setelah Perpres 54/2010. Ini menandakan bahwa tidak benar Permenpu tidak sejalan dengan Perpres. Jika dari sisi kuantitatif sejalan, apakah daari sisi kualitatif konten Permenpu 7/2011 dan Perpres 54/2010 juga sejalan? Dalam media yang sederhana ini untuk membahas konten tentu tidak akan putus dalam satu artikel. Akan lebih...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 313 other subscribers