Author: Samsul Ramli

Dampak Hukum Pokja tidak Bersertifikat

Artikel “Dampak Hukum PPK tidak Bersertifikat” memancing pertanyaan bagaimana dengan dampak hukum Kelompok Kerja (Pokja) tidak bersertifikat. Perpres 54/2010 Pasal 17 ayat 1 menyebutkan syarat-syarat Pokja adalah sebagai berikut: memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; memahami pekerjaan yang akan diadakan; memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan menandatangani Pakta Integritas. Agar lebih general maka penjelajahan diperluas dengan pertanyaan bagaimana dampak hukum pokja tidak memenuhi syarat pasal 17? Pokja Tidak Dapat di Gugat TUN Untuk itu mari kita pelajari runtutan pembagian wilayah hukum dalam proses pengadaan barang/jasa. Proses pemilihan penyedia yang menjadi tugas utama dari Pokja berada pada wilayah Hukum Administratif. Untuk itulah kemudian dalam Perpres 70/2012, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dikeluarkan dari tahapan pemilihan. Pokja berwenang hanya sampai pada penetapan pemenang, meski kewajibannya belum berakhir sampai ditandatangani perjanjian (kontrak). Jika kita buka Undang-undang No.9 tahun 2004 jo UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Atas dasar tersebut Pokja tidak dapat digugat oleh para...

Read More

Putusan MK Menghapus Kata “DAPAT” Apa Gunanya?

Jujur setelah sekian lama mencoba memahami Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sebagai orang awam hukum, menyimpulkan bahwa selama ini yang dijadikan senjata utama adalah adanya kata “DAPAT”.             Pasal 2 ayat (1) UU tipikor, “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang “DAPAT” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Kemudian, Pasal 3 UU TIPIKOR: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang “DAPAT” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Delik Formil menjadi Delik Materiil Sebagai pengingat tahun 2006 Putusan Mahmakah Konstitusi (MK) pernah mengambil putusan bahwa tipikor adalah delik formil. Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 membatalkan sifat melawan hukum materil dalam Penjelasan Pasal 2...

Read More

Barang Tidak Sesuai atau Barang Tidak Ada

    Sekilas klausul Barang Tidak Sesuai dan Barang Tidak Ada tidaklah terlalu jauh berbeda. Namun diranah hukum keduanya mempunyai dampak yang sangat besar. Bahkan klausul ini sangat menentukan dalam menghitung seberapa besar kerugian negara akibat pengadaan barang. Seperti yang terjadi pada satu kasus korupsi, terbaca satu temuan pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang dinyatakan fiktif atau tidak ada. Akibat temuan ini kemudian seluruh pembayaran atas barang tersebut sebagai kerugian negara.     Menarik ketika diamati temuan “barang fiktif/tidak ada” ini, bisa saja kerap terjadi pada kasus-kasus lain. Untuk pembayaran atas barang yang benar-benar tidak pernah ada atau tidak pernah diterima, tentu kita sepakat ini adalah fiktif dan merugikan. Namun untuk barang-barang yang ternyata sudah direalisasikan, bahkan telah difungsikan oleh pengguna/pengguna akhir, kemudian dinyatakan fiktif ini tentu memerlukan pendalaman.     Satu kasus yang sempat penulis temukan. Barang dinyatakan fiktif karena adanya ketidaksesuaian keterangan asal barang antara dokumen penawaran dengan berita acara serah terima barang (BAST). Pada dokumen penawaran dan kontrak disebutkan bahwa barang merk A asal negara Perancis. Kemudian pada BAST ternyata barang merk A berasal dari Taiwan. Secara spesifikasi teknis dan fungsi, barang telah sesuai dengan penawaran, kontrak dan kebutuhan pengguna akhir. Berbicara tema “asal barang” teringat artikel yang membahas rantai produksi dan rantai distribusi yang kerap juga dikenal dengan supply chain (rantai pasokan). Dalam menyusun spesifikasi barang, khususnya barang pabrikasi, maka pengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), didukung tim teknis maupun tim ahli, terkait...

Read More

PPK Tidak Wajib Menyusun HPS?

Pada satu tugas pemberian keterangan ahli ketemu lagi dengan data tidak disusunnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PPK. Bahkan pernyataan tidak disusunnya HPS, menurut berkas pemeriksaan, disampaikan langsung oleh sang PPK. Data ini kemudian dijadikan salah satu bagian penting dalam berkas penyelidikan. Benarkah tidak disusunnya HPS oleh Untuk menelaah ini ada baiknya kita melihat konstruksi Perpres 54/2010 pasal 66 tentang HPS: PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. HPS ditetapkan: paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. HPS digunakan sebagai: alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Penyusunan...

Read More

Dampak Hukum PPK Tidak Bersertifikat

Seringkali insiden Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang jasa yang ditemukan tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan, menjadi persoalan serius hingga keranah pidana khusus. Celakanya ternyata dilapangan masih banyak pertanyaan persoalan syarat sertifikasi PPK ini. Perpres 54/2010 pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Setidaknya terdapat 2 dimensi yang melingkupi pembahasan PPK. Pertama, PPK sebagai kewenangan, kerap disebut kewenangan ke-PPK-an. Kedua, PPK sebagai personil untuk kemudian disebut PPK. Pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa yang dimaksud PPK adalah personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk menjalankan kewenangan ke-PPK-an. Dalam rangkaian penetapan tersebut PA/KPA wajib memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tertuang pada ayat 2. Salah satunya ayat 2 huruf g bahwa untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Perlu dipahami, sekali lagi, bahwa jabatan sebagai PPK melalui proses penetapan, bukan berdasar pendaftaran atau pengajuan diri. Untuk itu kewajiban memperhatikan syarat memiliki sertifikat ahli pengadaan dan lainnya adalah kewajiban PA/KPA dalam menunjuk dan menetapkan seseorang untuk menjadi PPK. Syarat memiliki sertifikasi ahli pengadaan dikecualikan jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Sebagaimana pasal 12 ayat 2b, jika tidak ada staf yang memenuhi syarat memiliki sertifikat ahli pengadaan, maka PPK dapat dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. Jika kewenangan ke-PPK-an dilaksanakan oleh pejabat eselon I dan...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 313 other subscribers