Author: Samsul Ramli

Membahas Harga Satuan Timpang

Sebenarnya artikel ini adalah rewind atau pengulangan dari artikel terdahulu. Mengingat masih ada beberapa diskusi yang cukup mengkhawatirkan soal Harga Satuan Timpang (Harga Timpang) ini maka dirasa perlu untuk melakukan updating. Harga Satuan Timpang sering juga disebut Harga Timpang. Pertama, harus dibahas definisi umum yang mengikat pada kata “harga”. Di wilayah Harga Satuan Pekerjaan (HPS) terdiri dari: Harga Satuan (HPS) Jumlah Harga per item (HPS) Total Harga (HPS) Di wilayah penawaran Penyedia terdiri dari : Harga Satuan (Penawaran) Jumlah Harga per item (Penawaran) Total Harga (Penawaran) Di wilayah kontrak terdiri dari : Harga Satuan (Kontrak) Jumlah Harga per item (Kontrak) Total Harga (Kontrak) HPS Penawaran Kontrak PPK Penyedia Penyedia dan PPK Harga Satuan Harga Satuan Harga Satuan Jumlah Harga Jumlah Harga Jumlah Harga Total Harga Total Harga Total Harga     Dengan pembagian ini kita bisa dengan jernih memahami Harga Timpang dalam hubungannya dengan HPS, Penawaran kemudian dampaknya pada Kontrak. Selanjutnya dibahas definisi Harga Timpang. Pasal 92 ayat 1 Perpres 54/2010 dan seleuruh perubahannya (Perpres 54/2010) menyebutkan bahwa Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. Penjelasan...

Read More

PA/KPA Tidak Wajib Bertindak Sebagai PPK

(Bahan Pemikiran Untuk Perubahan PP 58/2005 – Bagian 3) Sebenarnya tema ini tidak berkaitan langsung dengan perubahan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah karena perdebatan ada diwilayah teknis. Namun karena Pasal 155 ayat 1 mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, maka mau tidak mau Permendagri 13/2006 dan seluruh turunannya menjadi kitab suci yang dipegang pemerintah daerah selayaknya PP 58/2005. Dalam artikel-artikel sebelumnya sudah pernah dibahas secara parsial. Untuk itu akan coba dirangkai dalam satu pemahaman utuh agar kedepan implementasi aturan turunan Perubahan PP 58/2005 tidak terjadi bias yang sama. Yang justru membingungkan dan menghilangkan fleksibilitas manajemen pengadaan. Salah satu hal yang krusial adalah diskusi tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat langsung oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam artikel Bagian 1: Memahami Bahasa Uang, Pengadaan dan Barang telah dibahas pembedaan disiplin bahasa masing-masing aturan. Tata cara yang diatur pada aturan uang, mestinya dipahami menggunakan kamus bahasa aturan uang bukan dengan aturan pengadaan. Apa yang spesifik diatur dalam Perpres 54/2010 maka dipelajari dan dipahami dengan tata bahasa Perpres 54/2010, bukan kemudian dibaca dengan bahasa PP 58/2005 atau turunannya. Demikian juga sebaliknya. Misal tentang PPK yang spesifik diatur oleh Perpres 54/2010 kemudian coba disisipkan dalam aturan uang (Permendagri 21/2011 pasal 10A). Pasal 10A berbunyi bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan...

Read More

Reposisi Peran PPTK dalam Pengadaan Barang/Jasa

(Bahan Pemikiran Untuk Perubahan PP 58/2005 – Bagian 2) PPTK yang akan dibahas disini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan rasa PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bukan PPTK rasa Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015. Atau PPTK rasa PermenPU 45/2007. Meskipun nanti dalam rangka menawarkan solusi, benchmark dari aturan-aturan di atas dapat dipergunakan. Salah satu diskusi krusial terkait perubahan PP 58/2005 adalah tentang tugas dan fungsi PPTK dalam hubungannya dengan pengadaan barang/jasa. Pertanyaan mendasar bagaimana peran PPTK sejak persiapan hingga ke pengendalian kontrak dan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa?...

Read More

Memahami Bahasa Uang, Pengadaan dan Barang

(Bahan Pemikiran Untuk Perubahan PP 58/2005 – Bagian 1)     Seiring dengan rencana terbitnya pengganti Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya bergulir juga isu perubahan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belum ada informasi resmi yang pasti perubahan apa saja yang akan terjadi. Namun demikian tidak ada salahnya menyampaikan sedikit pemikiran yang mungkin dapat dijadikan bahan bagi pemegang kebijakan dalam menyusun perubahan aturan yang lebih baik.     PP 58/2005 termasuk yang aturan yang lumayan “kekal” karena perubahannya sangat lama. Justru peraturan teknis turunannya yang beberapa mengalami perubahan. Peraturan tersebut adalah Permendagri 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Setidaknya ada 2 kali perubahan yaitu...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,725 other subscribers

Events


Arsip