Author: Samsul Ramli

Putusan Pokja Bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

Salah satu faktor yang menghambat proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang juga berdampak pada pelambatan progres pembangunan, adalah langkah hukum prematur yang ditujukan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Langkah hukum prematur ini misalnya masuknya proses pemeriksaan dugaan pidana sebelum adanya kontrak, adanya gugatan perdata terhadap proses pemilihan penyedia, adanya gugatan PTUN terhadap proses pemilihan dan lain sebagainya.     Pembahasan kali ini adalah terkait langkah hukum prematur terkait gugatan PTUN kepada putusan yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja (Pokja). Pokja sesuai ketentuan Perpres 54/2010 adalah salah satu organ pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan output penetapan pemenang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU 5/1986) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa “.. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..” Definisi Keputusan TUN pada UU PTUN jika diurai setidaknya terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu: Penetapan Tertulis Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final Berdampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata Penetapan Tertulis Produk pokja adalah surat penetapan pemenang. Dengan demikian jelas ini adalah sebuah penetapan tertulis oleh Pokja. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN Apakah Pokja adalah...

Read More

Robohnya Jembatan Mandastana, Saatnya Bicara Pengadaan Barang/Jasa

Beberapa minggu ini Kalimantan Selatan menjadi sorotan karena robohnya Jembatan Mandastana. Otomatis yang dilirik adalah proses pengadaan barang/jasa. Wajar karena Jembatan Mandastana adalah output dari proses pengadaan barang/jasa. Betapa publik sangat menyayangkan jembatan yang baru selesai dibangun akhir tahun 2015, kemudian patah ditengah, hanya berselang waktu kurang dari dua tahun. Anehnya tak berselang hari, pemberitaan terkait Jembatan Mandastana langsung mengerucut pada persoalan penanganan kasus hukum pidana. Persoalan pengadaan barang/jasa yang notabene berada diwilayah Hukum Administratif dan Hukum Perdata, tenggelam begitu saja. Aspek Administratif dan Perdata Dalam Buku Serial Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saya mengemukakan terminologi “Masalah Kontrak” dan “Kontrak Bermasalah”. Masalah kontrak adalah bagian dari manajemen risiko kontrak. Dengan demikian risiko-risiko masalah, dalam kasus ini robohnya Jembatan Mandastana, telah tertuang dalam kontrak termasuk tata cara penanganannya. Inilah yang kemudian disepakati oleh para pihak yang bertandatangan kontrak. Kontrak masuk dalam klausul hukum perdata. Asas hukum perdata mengikat pada asas pacta sun servantda yaitu perikatan/kontrak adalah hukum atau undang-undang yang mengikat para pihak di dalamnya. Kontrak bermasalah adalah penyimpangan perikatan yang menyebabkan kontrak kemudian dianggap tidak sah. Semisal kontrak dibentuk melalui proses yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Maka ini melanggar asas kehalalan berkontrak, sehingga kontrak dapat dikatakan tidak ada atau batal demi hukum. Disinilah peluang perbuatan melawan hukum terjadi. Termasuk potensi perbuatan pidana-nya. Untuk itu, tanpa menafikan pengusutan pidana, kasus robohnya Jembatan Mandastana harus diselesaikan terlebih dahulu dalam dimensi...

Read More

Pemeriksa Barang samakah dengan Pemeriksa Hasil Pekerjaan?

(Bahan Pemikiran Untuk Perubahan PP 58/2005 – Bagian 3) Sama persis seperti pembahasan reposisi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembahasan ini juga sebenarnya tidak secara langsung berdampak pada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005), namun lebih pada implementasi pada aturan turunannya. Aturan turunan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan seluruh turunannya (Permendagri 13/2006). Salah satu pasal krusial Permendagri 13/2006 adalah pasal 205 tentang tugas PPTK terkait penyiapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS yang disiapkan oleh PPTK. SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. Pasal 205 PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: surat pengantar SPP-LS; ringkasan SPP-LS; rincian SPP-LS; dan lampiran SPP-LS. Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: salinan SPD; salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa...

Read More

Disclaimer Catatan Pengadaan Samsul Ramli

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan tentang disclaimer situs kami, silakan hubungi kami melalui email di samsul ramli. Semua informasi di situs ini dipublikasikan dengan itikad baik dan untuk tujuan informasi umum saja. samsulramli.com tidak membuat jaminan tentang kelengkapan, keandalan dan ketepatan informasi ini. Setiap tindakan yang Anda lakukan terhadap informasi yang Anda temukan di situs web ini (samsulramli.com), benar-benar merupakan risiko Anda sendiri. samsulramli.com tidak bertanggung jawab atas kerugian dan / atau kerusakan sehubungan dengan penggunaan situs web kami. Setiap orang bebas menyebarkan informasi dalam situs web ini selama memenuhi etika umum yang berlaku dengan minimal pemberitahuan melalui kanal informasi yang tersedia pada situs web ini, jika diabaikan maka pihak pengelola berhak melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu. Dari situs kami, Anda dapat mengunjungi situs web lain dengan mengikuti hyperlink ke situs eksternal tersebut. Meskipun kami berusaha untuk hanya menyediakan tautan berkualitas ke situs web yang bermanfaat dan etis, kami tidak memiliki kontrol atas konten dan sifat situs ini. Tautan ini ke situs web lain tidak menyiratkan rekomendasi untuk semua konten yang ditemukan di situs ini. Pemilik dan konten situs dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin terjadi sebelum kita memiliki kesempatan untuk menghapus tautan yang mungkin telah ‘usang’. Perlu diketahui juga bahwa saat Anda meninggalkan situs web kami, situs lain mungkin memiliki kebijakan dan persyaratan privasi yang berbeda yang berada di luar kendali kami. Pastikan untuk...

Read More

Status Daftar Hitam Pada Proses Pengadaan

Pokja dan PPK seringkali disibukkan oleh status penyedia terkait daftar hitam. Untuk itu ketentuan daftar hitam ini harus secara tegas tertuang dalam dokumen pengadaan barang/jasa. Daftar hitam adalah salah satu unsur yang dijadikan dasar dalam rangkaian proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak hingga pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 54/2010 Pasal 19 ayat 1 huruf n bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk dalam Daftar Hitam. Kriteria Daftar Hitam Dari sisi kriteria Daftar Hitam diatur dalam pasal 124 : K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan; Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/ Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden ini. K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional. Dari definisi pasal 124 setidaknya ada 2 nomenklatur yang patut diperhatikan tentang Daftar Hitam. Daftar Hitam ternyata mengikat pada dua nomeklatur yaitu: Daftar Hitam; dan Daftar Hitam Nasional Untuk itu sesuai amanat pasal 134 definisi rinci bisa dilihat pada teknis operasional tentang Daftar Hitam Peraturan Kepala LKPP-RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,827 other subscribers

Events


Arsip