Author: Samsul Ramli

Mengenal Sifat, Jenis Dan Bentuk Jaminan

    Mengawali artikel serial Jaminan seperti mengulang artikel terdahulu terkait jaminan. Tahun 2012 pernah ditulis artikel dengan judul Apa Perlu Jaminan Dalam Pengadaan? Artikel ini pun telah diterbitkan dalam buku “Bacaan Wajib Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.     Ketika berbicara tentang jaminan maka harus dibahas tentang sifat jaminan, jenis jaminan dan bentuk jaminan. Sifat Jaminan     Pakar asuransi Dody Dalimunthe menegaskan bahwa jaminan pada dasarnya hanya dapat diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Negara yaitu pihak perbankan, maupun perusahaan asuransi yang memiliki program Surety Bond. Jenis dan sifat jaminan yang diterbitkan oleh perbankan ini berbeda dengan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, walaupun terdapat persamaan yang prinsip pada keduanya, yaitu adanya loss factor, underwriting, spreading of risk. Hal inilah yang menyebabkan surety business digolongkan ke dalam usaha perasuransian. Persamaan inilah kemudian yang menyebabkan dispute pemahaman bahwa jaminan yang dapat diterbitkan oleh perusahaan asuransi sama dengan produk asuransi lainnya seperti asuransi jiwa atau kecelakaan. Padahal dalam membahas sifat jaminan dikenal istilah assurance dan insurance. Assurance sifatnya memberi jaminan atas risiko pada kegiatan yang sudah pasti, misalnya pengadaan, perdagangan, export import dan lainnya. Sedangkan insurance sifatnya memberi perlindungan atas risiko pada kegiatan yang mungkin terjadi di masa datang, misalnya kecelakaan, kebakaran dan lainnya. Atas dua sifat ini di Indonesia muncul istilah jaminan (surety) dan perlindungan (asuransi). Sehingga ketika berbicara penjaminan ruang lingkupnya adalah assurance, bukan asuransi yang lebih bersifat insurance. Dalam penjaminan (assurance) melibatkan tiga pihak yaitu surety...

Read More

Pokja Tidak Boleh Merangkap Sebagai PPK?

    Topik hangat lain soal hubungan antar jabatan dalam organisasi pengadaan barang/jasa adalah boleh tidaknya seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap menjadi Kelompok Kerja (Pokja) ULP atau sebaliknya. Pada berbagai diskusi pendapat terbelah menjadi dua kutub yaitu boleh dan tidak boleh. Artikel mencoba memaparkan dasar dari kedua pendapat yang bertolak belakang ini.     Untuk pendapat yang tidak membolehkan PPK merangkap menjadi pokja umumnya berdasarkan Perpres 54/2010 pasal 17 ayat 7 yang berbunyi bahwa Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: PPK; Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); Bendahara; dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK! Atas dasar ini maka pembahasan terkait rangkap jabatan PPK dan Pokja tidak bisa diperpanjang lagi. Karena menurut followernya ini adalah pasal yang tegas, terang benderang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sebagai pendapat tentu sah adanya. Tentang Kewenangan Bagi unit kerja atau daerah yang memiliki personil memadai dari sisi kompetensi dan administratif, larangan ini tidaklah berdampak. Namun untuk yang memiliki personil terbatas, larangan ini akhirnya menjadi bumerang. Tidak jarang ada Kepala Daerah atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menunjuk satu personil sebagai anggota pokja sekaligus sebagai PPK, dengan justifikasi paket pekerjaan/pengadaan yang berbeda. Apesnya pada beberapa kasus langkah ini dipermasalahkan. Untuk itu perspektif lain diperlukan dalam rangka mengambil kebijakan. Jika tidak, pertaruhannya adalah terhentinya kegiatan....

Read More

Dampak Hukum Pokja tidak Bersertifikat

Artikel “Dampak Hukum PPK tidak Bersertifikat” memancing pertanyaan bagaimana dengan dampak hukum Kelompok Kerja (Pokja) tidak bersertifikat. Perpres 54/2010 Pasal 17 ayat 1 menyebutkan syarat-syarat Pokja adalah sebagai berikut: memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; memahami pekerjaan yang akan diadakan; memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan menandatangani Pakta Integritas. Agar lebih general maka penjelajahan diperluas dengan pertanyaan bagaimana dampak hukum pokja tidak memenuhi syarat pasal 17? Pokja Tidak Dapat di Gugat TUN Untuk itu mari kita pelajari runtutan pembagian wilayah hukum dalam proses pengadaan barang/jasa. Proses pemilihan penyedia yang menjadi tugas utama dari Pokja berada pada wilayah Hukum Administratif. Untuk itulah kemudian dalam Perpres 70/2012, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dikeluarkan dari tahapan pemilihan. Pokja berwenang hanya sampai pada penetapan pemenang, meski kewajibannya belum berakhir sampai ditandatangani perjanjian (kontrak). Jika kita buka Undang-undang No.9 tahun 2004 jo UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Atas dasar tersebut Pokja tidak dapat digugat oleh para...

Read More

Putusan MK Menghapus Kata “DAPAT” Apa Gunanya?

Jujur setelah sekian lama mencoba memahami Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sebagai orang awam hukum, menyimpulkan bahwa selama ini yang dijadikan senjata utama adalah adanya kata “DAPAT”.             Pasal 2 ayat (1) UU tipikor, “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang “DAPAT” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Kemudian, Pasal 3 UU TIPIKOR: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang “DAPAT” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Delik Formil menjadi Delik Materiil Sebagai pengingat tahun 2006 Putusan Mahmakah Konstitusi (MK) pernah mengambil putusan bahwa tipikor adalah delik formil. Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 membatalkan sifat melawan hukum materil dalam Penjelasan Pasal 2...

Read More

Barang Tidak Sesuai atau Barang Tidak Ada

    Sekilas klausul Barang Tidak Sesuai dan Barang Tidak Ada tidaklah terlalu jauh berbeda. Namun diranah hukum keduanya mempunyai dampak yang sangat besar. Bahkan klausul ini sangat menentukan dalam menghitung seberapa besar kerugian negara akibat pengadaan barang. Seperti yang terjadi pada satu kasus korupsi, terbaca satu temuan pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang dinyatakan fiktif atau tidak ada. Akibat temuan ini kemudian seluruh pembayaran atas barang tersebut sebagai kerugian negara.     Menarik ketika diamati temuan “barang fiktif/tidak ada” ini, bisa saja kerap terjadi pada kasus-kasus lain. Untuk pembayaran atas barang yang benar-benar tidak pernah ada atau tidak pernah diterima, tentu kita sepakat ini adalah fiktif dan merugikan. Namun untuk barang-barang yang ternyata sudah direalisasikan, bahkan telah difungsikan oleh pengguna/pengguna akhir, kemudian dinyatakan fiktif ini tentu memerlukan pendalaman.     Satu kasus yang sempat penulis temukan. Barang dinyatakan fiktif karena adanya ketidaksesuaian keterangan asal barang antara dokumen penawaran dengan berita acara serah terima barang (BAST). Pada dokumen penawaran dan kontrak disebutkan bahwa barang merk A asal negara Perancis. Kemudian pada BAST ternyata barang merk A berasal dari Taiwan. Secara spesifikasi teknis dan fungsi, barang telah sesuai dengan penawaran, kontrak dan kebutuhan pengguna akhir. Berbicara tema “asal barang” teringat artikel yang membahas rantai produksi dan rantai distribusi yang kerap juga dikenal dengan supply chain (rantai pasokan). Dalam menyusun spesifikasi barang, khususnya barang pabrikasi, maka pengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), didukung tim teknis maupun tim ahli, terkait...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 322 other subscribers