Author: Samsul Ramli

Pemeriksa Barang samakah dengan Pemeriksa Hasil Pekerjaan?

(Bahan Pemikiran Untuk Perubahan PP 58/2005 – Bagian 3) Sama persis seperti pembahasan reposisi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pembahasan ini juga sebenarnya tidak secara langsung berdampak pada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58/2005), namun lebih pada implementasi pada aturan turunannya. Aturan turunan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan seluruh turunannya (Permendagri 13/2006). Salah satu pasal krusial Permendagri 13/2006 adalah pasal 205 tentang tugas PPTK terkait penyiapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS yang disiapkan oleh PPTK. SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. Pasal 205 PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: surat pengantar SPP-LS; ringkasan SPP-LS; rincian SPP-LS; dan lampiran SPP-LS. Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup: salinan SPD; salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa...

Read More

Disclaimer Catatan Pengadaan Samsul Ramli

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan tentang disclaimer situs kami, silakan hubungi kami melalui email di samsul ramli. Semua informasi di situs ini dipublikasikan dengan itikad baik dan untuk tujuan informasi umum saja. samsulramli.com tidak membuat jaminan tentang kelengkapan, keandalan dan ketepatan informasi ini. Setiap tindakan yang Anda lakukan terhadap informasi yang Anda temukan di situs web ini (samsulramli.com), benar-benar merupakan risiko Anda sendiri. samsulramli.com tidak bertanggung jawab atas kerugian dan / atau kerusakan sehubungan dengan penggunaan situs web kami. Setiap orang bebas menyebarkan informasi dalam situs web ini selama memenuhi etika umum yang berlaku dengan minimal pemberitahuan melalui kanal informasi yang tersedia pada situs web ini, jika diabaikan maka pihak pengelola berhak melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu. Dari situs kami, Anda dapat mengunjungi situs web lain dengan mengikuti hyperlink ke situs eksternal tersebut. Meskipun kami berusaha untuk hanya menyediakan tautan berkualitas ke situs web yang bermanfaat dan etis, kami tidak memiliki kontrol atas konten dan sifat situs ini. Tautan ini ke situs web lain tidak menyiratkan rekomendasi untuk semua konten yang ditemukan di situs ini. Pemilik dan konten situs dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin terjadi sebelum kita memiliki kesempatan untuk menghapus tautan yang mungkin telah ‘usang’. Perlu diketahui juga bahwa saat Anda meninggalkan situs web kami, situs lain mungkin memiliki kebijakan dan persyaratan privasi yang berbeda yang berada di luar kendali kami. Pastikan untuk...

Read More

Status Daftar Hitam Pada Proses Pengadaan

Pokja dan PPK seringkali disibukkan oleh status penyedia terkait daftar hitam. Untuk itu ketentuan daftar hitam ini harus secara tegas tertuang dalam dokumen pengadaan barang/jasa. Daftar hitam adalah salah satu unsur yang dijadikan dasar dalam rangkaian proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak hingga pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 54/2010 Pasal 19 ayat 1 huruf n bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk dalam Daftar Hitam. Kriteria Daftar Hitam Dari sisi kriteria Daftar Hitam diatur dalam pasal 124 : K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan; Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/ Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden ini. K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional. Dari definisi pasal 124 setidaknya ada 2 nomenklatur yang patut diperhatikan tentang Daftar Hitam. Daftar Hitam ternyata mengikat pada dua nomeklatur yaitu: Daftar Hitam; dan Daftar Hitam Nasional Untuk itu sesuai amanat pasal 134 definisi rinci bisa dilihat pada teknis operasional tentang Daftar Hitam Peraturan Kepala LKPP-RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam...

Read More

Ijin Usaha Habis Masa Berlaku Saat Pelelangan

Beberapa hari terakhir ini beberapa teman pokja beberapa daerah mendiskusikan persoalan Ijin Usaha yang habis masa berlaku dimasa evaluasi penawaran. Untuk itu perlu diurai secara jernih agar tidak terjadi risiko sengketa yang merugikan para pihak. Membahas Ijin Usaha atau dokumen lain yang mempunyai masa berlaku, yang kemudian habis masa berlakunya saat pelelangan, ada beberapa kondisi yang harus diklarifikasi terlebih dulu. Keabsahan Masa Berlaku Kemudian dari sisi keabsahan dokumen terkait masa berlaku harus dilihat dari regulasi yang mengikat pada masing-masing dokumen. Karena fokus pertanyaan pada ijin usaha maka tentu harus dilihat dari regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) registrasi ijin usaha tersebut. Pokja dan Penyedia juga harus memperhatikan ketentuan perpanjangan masa berlaku ijin usaha pada masing-masing ijin usaha. Contoh saja. Dalam dokumen ijin usaha tertentu ditemukan ketentuan bahwa penyedia wajib memperpanjang masa berlaku paling lambat 30 hari sebelum berakhir. Jika demikian substansinya masa berlaku ijin usaha telah berakhir 30 hari sebelum tanggal berakhir yang tertuang dalam ijin usaha. Untuk jasa konstruksi kita juga dapat melihat Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Perlem LPJKN 10/2013). Diantaranya pasal 41 dan 42 yang menjelaskan alur sertifikasi dan registrasi Badan Usaha. Jika dilihat dari alur proses pasal 42 ayat 4 dan 5 maka status validitas registrasi badan usaha adalah yang tertera pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net). Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan maka...

Read More

Bijak Menggunakan Pelelangan Cepat

Beberapa waktu terakhir pemberitaan tentang penerapan metode baru dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa menyeruak diranah pemberitaan banua. Metode pemilihan ini adalah metode pelelangan/seleksi cepat. adalah salah satu tools yang digagas oleh Presiden melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa (Perpres 54/2010). Pasal 109A Perpres 54/2010 menyebutkan bahwa : Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/ Jasa Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: undangan; pemasukan penawaran harga; pengumuman pemenang. Pendefinisian Pelelangan Cepat atau E-Tendering Cepat dimunculkan pada Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering (Perka 1/2015), dengan penambahan beberapa ketentuan teknis seperti dapat menyebutkan merk/type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang diadakan. Pada intinya E-Tendering Cepat adalah metode pemilihan yang ditujukan untuk mempercepat proses pemilihan penyedia sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat segera dimulai. Iming-iming kata “cepat” inilah yang dapat membuat para pengambil keputusan yang awam tentang pengadaan barang/jasa sering tidak awas. Keinginan mempercepat proses pengadaan barang/jasa dengan mempercepat proses pemilihan pada akhirnya justru berujung pada pelambatan. Adalah sangat keliru jika pelelangan cepat didasarkan pada sempitnya waktu pelaksanaan pekerjaan atau mempercepat penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahwa benar...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,725 other subscribers

Events


Arsip