Author: Samsul Ramli

Mendambakan Indonesia Tanpa KTP

Repost Artikel 12 April 2010. Berpuluh-puluh tahun kita tidak juga bisa menyelesaikan persoalan pencatatan penduduk. Solusi-solusi yang ada tampaknya hanya berkutat disoal proyek dan pengerahan anggaran. Lihat saja hingar bingar program administrasi kependudukan seperti SIMDUK, SIAK dan yang masih hangat terakhir ini eKTP. Pertanyaannya, sudahkah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua program demi mengetahui ada apa dengan sistem kependudukan kita. Masalah kependudukan bukanlah masalah remeh temeh. Ada yang bilang sebagian besar permasalahan pembangunan akan selesai apabila persoalan data penduduk ini selesai. Permasalahannya KTP Dalam situasi seperti ini ada baiknya kita coba konsep berpikir terbalik dari Paul Arden yang diungkapkan dalam buku Whatever You Think, Think The Opposite! Pola pikir terbalik harus diterapkan menghadapi persoalan utama administrasi kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Peran KTP dalam ranah sistem kependudukan, perlu dilakukan reposisi. Selama ini orientasi sistem kependudukan memposisikan warga negara sebagai obyek “kewajiban”. Tidak heran kalau tingkat partisipasi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan masih sangat rendah. Sebagian besar cenderung menganggap sebagai beban. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat 1 mengisyaratkan rakyat berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah wajib memiliki KTP. Otomatis lebih dari 150 juta warga negara diwajibkan hanya untuk mengurus sebuah kartu berjudul KTP. Ketika kemampuan unit layanan sangat terbatas, muncul ekses sampingan yang kebanyakan negatif. Soal percaloan, keterlambatan pembuatan, biaya tinggi, pemalsuan dan banyak lagi. Padahal ketika ada pertanyaan, “buat apa memiliki KTP?”...

Read More

Jaminan Pelaksanaan Gagal Cair

    Ini sangat sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa. Kelalaian yang menyebabkan kegagalan pencairan jaminan. Salah satu yang sering ditanyakan adalah gagalnya pencairan jaminan pelaksanaan. Artikel ini secara similar, simpulannya berlaku untuk semua jaminan dalam pengadaan barang/jasa. Hanya saja agar lebih aplikatif akan fokus pada jaminan pelaksanaan.     Pada Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya tentang jaminan pelaksanaan dibahas dalam beberapa pasal diantaranya adalah: Pasal 70 Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal: Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penan datanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: penyerahan Barang/Jasa Lainnya...

Read More

Mengenal Sifat, Jenis Dan Bentuk Jaminan

    Mengawali artikel serial Jaminan seperti mengulang artikel terdahulu terkait jaminan. Tahun 2012 pernah ditulis artikel dengan judul Apa Perlu Jaminan Dalam Pengadaan? Artikel ini pun telah diterbitkan dalam buku “Bacaan Wajib Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.     Ketika berbicara tentang jaminan maka harus dibahas tentang sifat jaminan, jenis jaminan dan bentuk jaminan. Sifat Jaminan     Pakar asuransi Dody Dalimunthe menegaskan bahwa jaminan pada dasarnya hanya dapat diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Negara yaitu pihak perbankan, maupun perusahaan asuransi yang memiliki program Surety Bond. Jenis dan sifat jaminan yang diterbitkan oleh perbankan ini berbeda dengan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, walaupun terdapat persamaan yang prinsip pada keduanya, yaitu adanya loss factor, underwriting, spreading of risk. Hal inilah yang menyebabkan surety business digolongkan ke dalam usaha perasuransian. Persamaan inilah kemudian yang menyebabkan dispute pemahaman bahwa jaminan yang dapat diterbitkan oleh perusahaan asuransi sama dengan produk asuransi lainnya seperti asuransi jiwa atau kecelakaan. Padahal dalam membahas sifat jaminan dikenal istilah assurance dan insurance. Assurance sifatnya memberi jaminan atas risiko pada kegiatan yang sudah pasti, misalnya pengadaan, perdagangan, export import dan lainnya. Sedangkan insurance sifatnya memberi perlindungan atas risiko pada kegiatan yang mungkin terjadi di masa datang, misalnya kecelakaan, kebakaran dan lainnya. Atas dua sifat ini di Indonesia muncul istilah jaminan (surety) dan perlindungan (asuransi). Sehingga ketika berbicara penjaminan ruang lingkupnya adalah assurance, bukan asuransi yang lebih bersifat insurance. Dalam penjaminan (assurance) melibatkan tiga pihak yaitu surety...

Read More

Pokja Tidak Boleh Merangkap Sebagai PPK?

    Topik hangat lain soal hubungan antar jabatan dalam organisasi pengadaan barang/jasa adalah boleh tidaknya seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap menjadi Kelompok Kerja (Pokja) ULP atau sebaliknya. Pada berbagai diskusi pendapat terbelah menjadi dua kutub yaitu boleh dan tidak boleh. Artikel mencoba memaparkan dasar dari kedua pendapat yang bertolak belakang ini.     Untuk pendapat yang tidak membolehkan PPK merangkap menjadi pokja umumnya berdasarkan Perpres 54/2010 pasal 17 ayat 7 yang berbunyi bahwa Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai: PPK; Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); Bendahara; dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK! Atas dasar ini maka pembahasan terkait rangkap jabatan PPK dan Pokja tidak bisa diperpanjang lagi. Karena menurut followernya ini adalah pasal yang tegas, terang benderang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sebagai pendapat tentu sah adanya. Tentang Kewenangan Bagi unit kerja atau daerah yang memiliki personil memadai dari sisi kompetensi dan administratif, larangan ini tidaklah berdampak. Namun untuk yang memiliki personil terbatas, larangan ini akhirnya menjadi bumerang. Tidak jarang ada Kepala Daerah atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menunjuk satu personil sebagai anggota pokja sekaligus sebagai PPK, dengan justifikasi paket pekerjaan/pengadaan yang berbeda. Apesnya pada beberapa kasus langkah ini dipermasalahkan. Untuk itu perspektif lain diperlukan dalam rangka mengambil kebijakan. Jika tidak, pertaruhannya adalah terhentinya kegiatan....

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 313 other subscribers