Author: Samsul Ramli

Menjawab Tanya Seputar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

    Diskusi tentang peran Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menghangat beberapa waktu lalu, memantik ingatan untuk membahas beberapa pernik tanya seputar PPHP. Diskusi ini bertujuan untuk membetulkan fakta yang selama ini ada. PPHP secara sarkastik sering dianalogikan dengan berbagai macam akronim. Misal Pejabat/Panitia Penerima Hasil Penderitaan, Pejabat/Panitia Penerima Harapan Palsu, Pejabat/Panitia Penandatangan Hasil Palsu dan lain sebagainya. Berikut beberapa topik bahasan yang sering didiskusikan ketika membahas PPHP. Apakah PPHP Memeriksa Hasil Pekerjaan Penyedia? Mindset umum. Selama ini tugas PPHP adalah memeriksa hasil pekerjaan penyedia. Benarkah demikian? PPHP seolah-olah sangat-sangat wajar dekat dengan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan. Apalagi dalam pekerjaan konstruksi, PPHP baik secara sengaja atau tidak sengaja atau dipaksa, bertanggungjawab bersama-sama dengan pelaksana dan pengawas pekerjaan konstruksi . Untuk menjernihkan ini, mari kita lihat struktur organisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab III, Bagian Pertama, Pasal 7 Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Runtutan pasal yang penting harus dilihat adalah: Pasal 8 ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan diantaranya : c. menetapkan PPK, d. menetapkan Pejabat Pengadaan, e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pasal 18 ayat 1 menyebutkan PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pasal 12 ayat (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Cukup menegaskan bahwa PPHP, PPK dan Pejabat Pengadaan dalam satu garis struktur sejajar dibawah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). PPHP tidak mempunyai kewenangan langsung untuk bekerjasama dengan penyedia barang/jasa....

Read More

Menakar Pemahaman Kemendagri Terhadap Pengadaan Barang/Jasa

    Pemberitaan kasus korupsi e-KTP yang diangkat oleh Portal Berita merdeka.com Senin, 27 Maret 2017 12:17 dengan judul “Tjahjo sebut panitia lelang adalah dalang utama kasus korupsi e-KTP” terus terang sangat-sangat mengejutkan. Dalam pemberitaan tersebut, dikutip, Menteri Dalam Negeri menyatakan, “Dalang utama adalah panitia lelang, tidak sebagai dalang yang baik. Dengan anggaran hampir 6 triliun rupiah, dalang ini dimainkan oleh dalang yang lain. Tidak mampu menunjukkan Semar bangun kahyangan, tanpa meninggalkan hal-hal sebagai prinsip.”     Pernyataan diatas patut diklarifikasi kebenarannya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena cenderung kontra produktif dengan semangat Presiden RI untuk mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menghindari kriminalisasi pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Setidaknya semangat Presiden ini tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. Terlepas dari, terbukti atau tidaknya, keterlibatan pelaksana pengadaan barang/jasa dalam kasus mega korupsi e-KTP Berbasis Elektronik. Penggunaan istilah “Dalang Utama” merupakan vonis yang mendahului putusan proses hukum. Ini tentu sebuah bentuk potensi kriminalisasi bagi pelaksana pengadaan barang/jasa. Tekanan kriminalisasi seperti ini akan semakin memperburuk kinerja percepatan pengadaan barang/jasa. Apalagi bagi proses pengadaan barang/jasa terkait program e-KTP berbasis NIK, yang sementara berjalan. Disatu sisi Mendagri menyatakan progres program e-KTP terhambat akibat proses penyidikan oleh KPK, disisi lain justru menebar ketakutan...

Read More

Mendambakan Indonesia Tanpa KTP

Repost Artikel 12 April 2010. Berpuluh-puluh tahun kita tidak juga bisa menyelesaikan persoalan pencatatan penduduk. Solusi-solusi yang ada tampaknya hanya berkutat disoal proyek dan pengerahan anggaran. Lihat saja hingar bingar program administrasi kependudukan seperti SIMDUK, SIAK dan yang masih hangat terakhir ini eKTP. Pertanyaannya, sudahkah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua program demi mengetahui ada apa dengan sistem kependudukan kita. Masalah kependudukan bukanlah masalah remeh temeh. Ada yang bilang sebagian besar permasalahan pembangunan akan selesai apabila persoalan data penduduk ini selesai. Permasalahannya KTP Dalam situasi seperti ini ada baiknya kita coba konsep berpikir terbalik dari Paul Arden yang diungkapkan dalam buku Whatever You Think, Think The Opposite! Pola pikir terbalik harus diterapkan menghadapi persoalan utama administrasi kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Peran KTP dalam ranah sistem kependudukan, perlu dilakukan reposisi. Selama ini orientasi sistem kependudukan memposisikan warga negara sebagai obyek “kewajiban”. Tidak heran kalau tingkat partisipasi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan masih sangat rendah. Sebagian besar cenderung menganggap sebagai beban. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat 1 mengisyaratkan rakyat berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah wajib memiliki KTP. Otomatis lebih dari 150 juta warga negara diwajibkan hanya untuk mengurus sebuah kartu berjudul KTP. Ketika kemampuan unit layanan sangat terbatas, muncul ekses sampingan yang kebanyakan negatif. Soal percaloan, keterlambatan pembuatan, biaya tinggi, pemalsuan dan banyak lagi. Padahal ketika ada pertanyaan, “buat apa memiliki KTP?”...

Read More

Jaminan Pelaksanaan Gagal Cair

    Ini sangat sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa. Kelalaian yang menyebabkan kegagalan pencairan jaminan. Salah satu yang sering ditanyakan adalah gagalnya pencairan jaminan pelaksanaan. Artikel ini secara similar, simpulannya berlaku untuk semua jaminan dalam pengadaan barang/jasa. Hanya saja agar lebih aplikatif akan fokus pada jaminan pelaksanaan.     Pada Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya tentang jaminan pelaksanaan dibahas dalam beberapa pasal diantaranya adalah: Pasal 70 Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal: Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penan datanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut: untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: penyerahan Barang/Jasa Lainnya...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 322 other subscribers