Author: Samsul Ramli

Pembenahan Klasifikasi Barang/Jasa

(Serial #2 Perpres 16/2018) 21 September Tahun 2015 terbit satu artikel pada http://samsulramli.com dengan judul Usulan Perbaikan Klasifikasi Barang/Jasa Perpres 54/2010, yang intinya mengusulkan perubahan klasifikasi barang/jasa mengikuti best practice internasional. Rupanya substansi artikel tersebut juga terbetik dalam pemikiran tim penyusun Perpres 16/2018 sebagai pengganti Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Sebagai pengingat Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya mengklasifikasikan barang/jasa dalam 4 klasifikasi yaitu : Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 14 s/d 17: 14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. Sementara dalam best practice International Procurement definisi barang/jasa atau supply diklasifikasi dalam 3 kategori yaitu goods (barang), services (jasa) and construction (konstruksi). Salah satunya mengutip UNCITRAL (Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services) definisi dari masing-masing klasifikasi barang/jasa adalah sebagai berikut...

Read More

Norma dan Tata Laksana

(Serial #1 Perpres 16/2018) Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010) dan seluruh perubahannya boleh jadi adalah era baru sebagai lanjutan dari reformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.     Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003), setelah mengalami 7 kali perubahan, pada tahun 2010 digantikan dengan Perpres 54/2010. Tepatnya setelah 7 tahun lahirlah penggantinya. Perpres 54/2010 kemudian setelah berubah 4 kali, atau tepatnya 8 tahun kemudian, digantikan dengan Perpres 16/2018.     Jika ditilik dari perkembangannya Keppres 80/2003 pada perubahan ke 7 yaitu Perpres...

Read More

SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN FUNGSIONAL PENGADAAN INDONESIA PADA HARI JADI KE-II DI BANJARBARU, 29 MARET 2018

Bismillahirrahman nirrahim Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu Namo Buddhaya Yang saya hormati, Ketua dan Pimpinan KPK atau yang mewakili beserta jajaran yang mendampingi; Yang saya hormati, Kepala LKPP-RI, Bapak Agus Prabowo beserta jajaran yang mendampingi; Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan atau yang mewakili Yang saya hormati Bapak/Ibu kepala daerah atau yang mewakili menghadiri acara ini dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih yang tiada terhingga atas kesediaannya untuk berhadir pada hari ini. Pada hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas seluruh partisipasi, dukungan dan apresiasi yang dicurahkan semua pihak atas terselenggaranya acara pada hari ini. Di usianya yang masih sangat muda Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI), tepatnya pada 2 tahun saat ini, telah mendapatkan support yang luar biasa dari berbagai pihak diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan LKPP RI. Ini merupakan tanda bahwa membentuk generasi pelaksana pengadaan barang/jasa yang profesional, mandiri dan berintegritas adalah keinginan mulia kita bersama. Perlu hadirin semua ketahui bahwa IFPI lahir mendahului regulasinya. IFPI lahir sebelum PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN secara tegas mewajibkan bahwa Pejabat Fungsional membentuk Organisasi Profesi. Ini merupakan pertanda yang tegas bahwa IFPI tidak hanya amanat regulasi tapi juga bagian Skenario dari Yang Maha Merencanakan. InsyaAllah. IFPI lahir dengan satu semangat dan cita-cita yaitu mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mensejahterakan...

Read More

Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara?

(Analisis Norma Ultimum Remedium Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Diterbitkan pada Majalah Kredibel LKPP-RI Edisi 8/2017 Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” (hal. 128) mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Kemudian, Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam buku berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. Dalam banyak literatur hukum terdapat kesamaan pendapat yang menempatkan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir atau ultimum remedium.     Lalu kenapa dibeberapa dekade terakhir, utamanya sejak pidana korupsi yang digadang-gadang sebagai extra ordinary crime menjelma sebagai pidana khusus, asas ultimum remedium ini mulai berubah menjadi primum remedium (cara pertama) penanganan hukum di negeri ini. Kegelisahan ini salah satunya terungkap dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.     Dalam abstraksi penelitian dipaparkan prolog yang benar-benar menggelitik dan menggambarkan kondisi terkini penegakan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa saat ini. Disebutkan bahwa sejatinya, sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan. Sementara itu, Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga...

Read More

PBJ Traveller Ke Kepulauan Anambas

Catatan #SRPBJTraveler  Terempa, Terluar, Terpencil, Tertinggal, Tak Terlupakan TERLUAR Kabupaten Kepulauan Anambas, sebuah Kabupaten Pecahan dari Kabupaten Kepulauan Natuna. Ibukota Kepulauan Anambas terletak di Kecamatan Siantan atau Siantano. Kepulauan Anambas adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini termasuk bagian terluar Nusantara.     Perjalanan tugas berbagi pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah ke Kepulauan Anambas menjadi salah satu target doa mestakung (semesta mendukung) saya kepada Allah tahun 2018 ini. Alhamdulillah doa ini diijinkan Allah SWT. Kesempatan mengajar ke Kepulauan Anambas, dalam ingatan saya, sudah yang kesekian kali namun baru kali ini waktu dan kesempatannya terbuka.     Dari Banjarmasin menuju Jakarta seperti biasa menggunakan penerbangan terakhir landing di Soekarno Hatta Terminal 3. Dilanjutkan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menumpang penerbangan corporate milik perusahaan tambang minyak di Kepulauan Anambas, melalui bandara Halim. Sebenarnya ini bukanlah penerbangan resmi untuk penumpang umum. Karena penerbangan regular domestik dari Tanjung Pinang ke Kepulauan Anambas adalah Express Air, sayangnya sudah di booking dibatalkan sepihak dan mendadak. Alternatif yang bisa diupayakan adalah dengan penerbangan milik perusahaan. Mungkin sudah rejeki saya, ternyata ada beberapa seat kosong. Mestinya diisi oleh pekerja tambang namun didetik-detik terakhir, dapat saya isi. Setelah menunggu sejak pukul 03.00 WIB pada pukul 05.00 WIB akhirnya bisa take off Jakarta-Anambas. Lama penerbangan sekitar 2 Jam 45 Menit, waktu yang cukup untuk bikin satu artikel pengadaan.     Keindahan gugusan kepulauan Indonesia benar-benar terasa ketika pertama kali mendarat di Bandara...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,934 other subscribers

Events

  1. 30AprKejari Kota Banjarmasin
  2. 02MayBimtek PBJ Kemendes

Statistik Blog

  • 1,647,448 hits

Arsip

Events

  1. 30AprKejari Kota Banjarmasin
  2. 02MayBimtek PBJ Kemendes