Author: Samsul Ramli

Putusan PA/KPA, Putusan TUN yang Dapat Digugat PTUN

    Dari artikel “Putusan Pokja Bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara” dan “SPPBJ, Putusan TUN yang Tidak Dapat Digugat PTUN” mengerucut pada bahasan putusan yang bagaimana, dalam proses pengadaan barang/jasa, yang paling tepat digugat secara PTUN. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa     Sebelum membahas tentang putusan maka penting kiranya mengurai alur kewenangan dalam struktur organisasi pengadaan barang/jasa. Perpres 54/2010 pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa maupun Swakelola menempatkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai puncak dari struktur organisasi.     Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia barang/jasa PA/KPA berwenang sebagai pengambil keputusan akhir. Hal ini terungkap dari pasal 8 ayat 1 huruf i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Kemudian pada Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan, “Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.”     Dengan demikian tegas dalam organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah keputusan akhir ada PA/KPA. Pejabat Tata Usaha Negara     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Pasal 1 angka 2 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian pada...

Read More

SPPBJ, Putusan TUN yang Tidak Dapat Digugat PTUN

Jika sebelumnya telah diurai tentang putusan pemilihan penyedia barang/jasa diranah pejabat pengadaan/kelompok kerja (pokja) tidak dapat digugat PTUN. Maka selanjutnya bagaimana dengan putusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)? Putusan PPK, berupa ketetapan, dimulai sejak tahap persiapan pengadaan yaitu sejak perencanaan pelaksanaan pengadaan. Output rencana pelaksanaan pengadaan adalah spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak. Yang menarik adalah putusan sehubungan dengan lahirnya sebuah perjanjian/kontrak. Jika dilihat dari runtutan pasal pada Peraturan Presiden Nomor 54/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4/2015 (Perpres 54/2010) maka putusan PPK pada ranah pelaksanaan pengadaan dimulai sejak Paragraf Kesepuluh tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pasal 85 hingga Paragraf Delapan tentang Serah Terima Pekerjaan Pasal 95. Pada artikel Putusan Pokja Bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara diungkapkan bahwa output proses pemilihan penyedia yang memenuhi syarat sebagai putusan tata usaha negara adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Karena SPPBJ adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat kongkret, individual dan final. Pertanyaannya kemudian adalah apakah putusan TUN berupa SPPBJ dapat digugat secara PTUN? Terkait hal ini dalam Gusti Noviar Kusuma, praktisi pengadaan dari Kabupaten Tanah Laut sekaligus juga pemberi keterangan ahli LKPP-RI, menyampaikan tesis yang menarik. Pada blog http://gustinoviarkusuma.wordpress.com terdapat artikel berjudul Putusan-Putusan Pra Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Yang Melebur Dalam Ranah Perdata. Salah satu kutipan yang menarik dari artikel ini adalah bahwa, “Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan...

Read More

Penelusuran Singkat Tentang Penyelesaian Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa

    Diakhir tahun seperti sekarang pembahasan tentang kontrak jauh lebih menarik dari pembahasan proses pemilihan penyedia barang/jasa. Di beberapa waktu belakangan beredar materi manajemen kontrak yang cukup meresahkan dalam mendefinsikan klausula pemutusan kontrak. Untuk itu perlu kiranya dibahas menu penyeimbang yang dapat digunakan para penggiat pengadaan barang/jasa dalam memahami pemutusan kontrak.     Kembali harus diingat tentang 2 peristiwa dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Peristiwa tersebut adalah peristiwa sanksi dan kompensasi. Karena perikatan terjadi setidaknya antara 2 pihak maka peristiwa sanksi bisa saja merupakan kompensasi bagi pihak yang lain, demikian juga sebaliknya. Memahami klausula pemutusan kontrak dengan paradigma peristiwa sanksi dan kompensasi perlu ditarik klausula yang lebih tinggi.     Jika diurai dari Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) standar baik berdasarkan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permenpu) 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpu 31/2015 menunjukkan pemahaman yang sama. Penyelesaian Kontrak     Kontrak berisi seluruh klausul hak dan kewajiban para pihak didalamnya. Sehingga kontrak selesai ketika seluruh klausul kewajiban telah dilaksanakan dan hak para pihak telah diserahterimakan atau diakhiri atas kesepakatan para pihak atau kontrak diakhiri oleh salah satu pihak atas kondisi yang diijinkan oleh peraturan perundangan. Dengan demikian penyelesaian kontrak bukan hanya tentang selesainya pekerjaan atau selesainya pembayaran pekerjaan. Penyelesaian pekerjaan adalah bagian dari klausul kontrak. Pada SSUK huruf B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK dapat ditemukan keterangan terkait penyelesaian kontrak. Intinya penyelesaian kontrak dalam pemahaman SSUK Standar Dokumen...

Read More

Mengenal Denda dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Masih banyaknya anggapan bahwa klausul “denda” dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah hanya denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atau lebih dikenal dengan “denda keterlambatan”, menyebabkan simpulan yang sumir terkait klausul denda. Ini berbahaya dalam manajemen risiko kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu melalui artikel sederhana ini mari kita coba urai definisi dan jenis denda yang ada pada struktur kontrak standar pengadaan barang/jasa pemerintah. Referensi ini diambil dari standar yang diatur berbasis Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) yaitu Perka LKPP 1/2015 dan diatur berbasis PP 29/2000 tentang Jasa Konstruksi yaitu Permenpu 7/2011 sebagaimana diubah dengan Permenpu 31/2015 (Permenpu 31/2015). Peristiwa Sanksi dan Kompensasi Sebelum masuk ke pembahasan denda ada baiknya dibahas dua peristiwa yang pasti akan terjadi dalam satu perikatan. Peristiwa tersebut adalah peristiwa sanksi dan kompensasi. Karena perikatan terjadi setidaknya antara 2 pihak maka peristiwa sanksi bisa saja merupakan kompensasi bagi pihak yang lain, demikian juga sebaliknya. Misal ketika penyedia diberikan sanksi denda akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, maka disisi pengguna denda keterlambatan ini adalah kompensasi atas kerugian akibat pekerjaan terlambat. Hubungan timbal balik antara para pihak tidak selalu dipahami secara negatif. Misal pembayaran kepada penyedia adalah peristiwa kompensasi atas prestasi pekerjaan bagi penyedia. Namun demikian bagi pengguna seolah-olah adalah sanksi dengan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pembayaran. Tentu pembayaran disini tidak dapat diartikan sebagai hal yang negatif. Namun setidaknya mindset “sanksi dan kompensasi” ini dapat digunakan dalam...

Read More

Putusan Pokja Bukan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

Salah satu faktor yang menghambat proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang juga berdampak pada pelambatan progres pembangunan, adalah langkah hukum prematur yang ditujukan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Langkah hukum prematur ini misalnya masuknya proses pemeriksaan dugaan pidana sebelum adanya kontrak, adanya gugatan perdata terhadap proses pemilihan penyedia, adanya gugatan PTUN terhadap proses pemilihan dan lain sebagainya.     Pembahasan kali ini adalah terkait langkah hukum prematur terkait gugatan PTUN kepada putusan yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja (Pokja). Pokja sesuai ketentuan Perpres 54/2010 adalah salah satu organ pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan output penetapan pemenang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU 5/1986) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa “.. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..” Definisi Keputusan TUN pada UU PTUN jika diurai setidaknya terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu: Penetapan Tertulis Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final Berdampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata Penetapan Tertulis Produk pokja adalah surat penetapan pemenang. Dengan demikian jelas ini adalah sebuah penetapan tertulis oleh Pokja. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN Apakah Pokja adalah...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,776 other subscribers

Events


Arsip