Author: Samsul Ramli

Kerugian Negara atau Kerugian Keuangan Negara?

(Analisis Norma Ultimum Remedium Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Diterbitkan pada Majalah Kredibel LKPP-RI Edisi 8/2017 Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” (hal. 128) mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir. Kemudian, Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam buku berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium. Dalam banyak literatur hukum terdapat kesamaan pendapat yang menempatkan sanksi pidana sebagai alternatif terakhir atau ultimum remedium.     Lalu kenapa dibeberapa dekade terakhir, utamanya sejak pidana korupsi yang digadang-gadang sebagai extra ordinary crime menjelma sebagai pidana khusus, asas ultimum remedium ini mulai berubah menjadi primum remedium (cara pertama) penanganan hukum di negeri ini. Kegelisahan ini salah satunya terungkap dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.     Dalam abstraksi penelitian dipaparkan prolog yang benar-benar menggelitik dan menggambarkan kondisi terkini penegakan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa saat ini. Disebutkan bahwa sejatinya, sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan. Sementara itu, Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga...

Read More

PBJ Traveller Ke Kepulauan Anambas

Catatan #SRPBJTraveler  Terempa, Terluar, Terpencil, Tertinggal, Tak Terlupakan TERLUAR Kabupaten Kepulauan Anambas, sebuah Kabupaten Pecahan dari Kabupaten Kepulauan Natuna. Ibukota Kepulauan Anambas terletak di Kecamatan Siantan atau Siantano. Kepulauan Anambas adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini termasuk bagian terluar Nusantara.     Perjalanan tugas berbagi pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah ke Kepulauan Anambas menjadi salah satu target doa mestakung (semesta mendukung) saya kepada Allah tahun 2018 ini. Alhamdulillah doa ini diijinkan Allah SWT. Kesempatan mengajar ke Kepulauan Anambas, dalam ingatan saya, sudah yang kesekian kali namun baru kali ini waktu dan kesempatannya terbuka.     Dari Banjarmasin menuju Jakarta seperti biasa menggunakan penerbangan terakhir landing di Soekarno Hatta Terminal 3. Dilanjutkan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menumpang penerbangan corporate milik perusahaan tambang minyak di Kepulauan Anambas, melalui bandara Halim. Sebenarnya ini bukanlah penerbangan resmi untuk penumpang umum. Karena penerbangan regular domestik dari Tanjung Pinang ke Kepulauan Anambas adalah Express Air, sayangnya sudah di booking dibatalkan sepihak dan mendadak. Alternatif yang bisa diupayakan adalah dengan penerbangan milik perusahaan. Mungkin sudah rejeki saya, ternyata ada beberapa seat kosong. Mestinya diisi oleh pekerja tambang namun didetik-detik terakhir, dapat saya isi. Setelah menunggu sejak pukul 03.00 WIB pada pukul 05.00 WIB akhirnya bisa take off Jakarta-Anambas. Lama penerbangan sekitar 2 Jam 45 Menit, waktu yang cukup untuk bikin satu artikel pengadaan.     Keindahan gugusan kepulauan Indonesia benar-benar terasa ketika pertama kali mendarat di Bandara...

Read More

Memaksimalkan Peran TP4 Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam beberapa kesempatan diskusi teman-teman pelaksana pengadaan barang/jasa, kerap masygul ketika memanfaatkan kesempatan kerjasama dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Selentingan ada pesimisme yang muncul dari sebagian praktisi akan efektivitas tim dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan sangka baik dan optimisme artikel ini disusun. Mestinya keberadaan TP4 dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala penting yang dihadapi oleh pelaksana pengadaan barang/jasa. Kendala-kendala seperti intervensi, intimidasi, ketakutan atau keragu-raguan mengambil putusan yang pada akhirnya menghambat percepatan pembangunan. Tugas dan Fungsi TP4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 (Inpres 7/2015) adalah titik tolak lahirnya TP4 di pusat dan daerah. Kemudian atas inisiatif dari Jaksa Agung diterbitkanlah Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan. Dalam KEP-152/A/JA/10/2015 ini sangat gamblang tugas dan fungsi TP4 utamanya dalam poin keputusan Ketiga : TP4 mempunyai tugas dan fungsi : Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif dengan cara-cara: Memberikan penerangan hukum dilingkungan instansi pemerintah, BUMN/D dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang/jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara; Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan; Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun...

Read More

Polemik Akta Notaris dan Materai Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Masih banyak pemahaman yang kurang tepat tentang keabsahan dokumen dalam pengadaan barang/jasa. Kekeliruan yang terjadi kerap kali terjadi pada persoalan keabsahan salinan dokumen teknis maupun kualifikasi seperti surat keterangan ahli atau terampil (SKA/SKT), Ijazah dan Surat Kuasa.     Persoalan keabsahan ini paling mengemuka pada tahap pembuktian kualifikasi. Seperti tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP-RI No. 14 Tahun 2012 (Perka LKPP 14/2012) tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perpres 70/2012). Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya.     Ketentuan ini juga semestinya tertuang dengan tegas pada dokumen pengadaan barang/jasa. Setidaknya ada 2 tahapan yang dilakukan saat pembuktian kualifikasi yaitu : Melihat dokumen asli dan meminta rekamannnya; atau Meminta rekaman yang dilegalisir pihak berwenang. Banyak yang memahami bahwa dengan melihat dokumen asli kemudian dokumen dapat dinyatakan “sah”. Atau dengan dibubuhkannya tanda tangan dan stempel dari notaris maka dokumen sudah dapat dinyatakan sah. Tujuan dari proses pemilihan penyedia adalah didapatkannyanya penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. Jembatan keyakinan pengguna barang/jasa, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja), adalah terpenuhinya syarat administratif dan teknis penawaran dan kualifikasi. Salah satu acuan keyakinan terhadap kemampuan penyedia sering disandarkan pada keabsahan dokumen. Keabsahan dokumen ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen “asli” dan “sah”. Legalisir versus Legalisasi Pada saat pembuktian kualifikasi bisa jadi penyedia mampu menyampaikan dokumen asli, namun belum tentu dokumen...

Read More

Apakah Putus Kontrak Harus Blacklist?

Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya pada Pasal 94 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: Jaminan Pelaksanaan dicairkan; Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. Keberadaan kata sambung “dan” memunculkan kesimpulan bahwa sanksi pada peristiwa pemutusan kontrak bersifat kumulatif hingga dimasukkannya penyedia ke dalam daftar hitam. Pemutusan kontrak adalah peristiwa perdata yang muncul karena adanya perikatan yang kerap disebut dengan kontrak. Asas hukum pacta sunt servanda yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian berlaku. Para pihak yang berikat janji adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia. Dengan demikian kewajiban yang diperintahkan oleh pasal 93 adalah kewajiban PPK kepada penyedia. Ketika pemutusan kontrak terjadi karena kesalahan penyedia maka PPK, diperintahkan Perpres 54/2010 sebagaimana tertuang dalam kontrak, mencairkan jaminan pelaksanaan, menagih pelunasan uang muka atau mencairkan jaminan uang muka, menagih pembayaran denda keterlambatan dan memasukkan penyedia ke dalam daftar hitam. Pasal inilah yang memunculkan pertanyaan “apakah putus kontrak harus blacklist?” Untuk mencari kesimpulan maka ada baiknya dilakukan komparasi pasal-pasal lain yang juga membahas tentang sanksi kepada penyedia barang/jasa, diantaranya pada Bagian Sanksi pasal 118 s/d 121 Perbuatan/Tindakan Sanksi Keterangan Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang. Sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,888 other subscribers

Events


Statistik Blog

  • 1,512,881 hits

Arsip

Events