Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya pada Pasal 94 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

  1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
  4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Keberadaan kata sambung “dan” memunculkan kesimpulan bahwa sanksi pada peristiwa pemutusan kontrak bersifat kumulatif hingga dimasukkannya penyedia ke dalam daftar hitam.

Pemutusan kontrak adalah peristiwa perdata yang muncul karena adanya perikatan yang kerap disebut dengan kontrak. Asas hukum pacta sunt servanda yaitu setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian berlaku. Para pihak yang berikat janji adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia. Dengan demikian kewajiban yang diperintahkan oleh pasal 93 adalah kewajiban PPK kepada penyedia.

Ketika pemutusan kontrak terjadi karena kesalahan penyedia maka PPK, diperintahkan Perpres 54/2010 sebagaimana tertuang dalam kontrak, mencairkan jaminan pelaksanaan, menagih pelunasan uang muka atau mencairkan jaminan uang muka, menagih pembayaran denda keterlambatan dan memasukkan penyedia ke dalam daftar hitam.

Pasal inilah yang memunculkan pertanyaan “apakah putus kontrak harus blacklist?” Untuk mencari kesimpulan maka ada baiknya dilakukan komparasi pasal-pasal lain yang juga membahas tentang sanksi kepada penyedia barang/jasa, diantaranya pada Bagian Sanksi pasal 118 s/d 121

Perbuatan/Tindakan

Sanksi

Keterangan

  1. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang.

Sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Sanksi Administratif dilakukan Oleh Pokja/PPK/Pejabat Pengadaan.

Pencantuman Daftar Hitam oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

Perdata dan Pidana sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku

  1. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain
  1. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
  1. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak
  1. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab
  1. ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri

Sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan sanksi finansial

  1. penipuan/pemalsuan

pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan

  1. Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan

Denda keterlambatan

Oleh PPK

  1. Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara

Menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Oleh PPK

  1. Mengalihkan pekerjaan utama (Pasal 87 ayat 3)

Denda

Oleh PPK

Dari bagan di atas, fakta menarik adalah tentang kewenangan. Penetapan daftar hitam tegas disebutkan adalah kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan (pasal 118 ayat 4).

Mari kita hubungkan dengan pasal 93 ayat 2, meski sanksi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia bersifat kumulatif namun khusus untuk penetapan daftar hitam adalah kewenangan PA/KPA bukan PPK.

Lalu perintah pasal 93 ayat 2 tentang Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam adalah perintah untuk PPK atau PA?

Secara keperdataan jika tertuang dalam kontrak maka perintah tersebut adalah untuk PPK. Namun demikian sesuai batasan kewenangan PPK sebagaimana diatur pasal 118 ayat 4, dimasukkannya penyedia ke dalam daftar hitam oleh PPK, adalah hanya sebatas masukan atau usulan kepada PA/KPA.

Dengan kalimat lain ketika terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia PPK wajib mengusulkan agar penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam, kepada PA/KPA. Sedangkan penetapan penyedia dalam daftar hitam adalah kewenangan penuh PA/KPA.

Untuk sementara jelas bahwa sanksi blacklist dalam peristiwa pemutusan kontrak tidak bersifat otomatis. Tetapi ada proses yang harus dilewati sebelum putusan bersifat tetap oleh PA/KPA.

Sesuai amanat Perpres 54/2010 pasal 134 ayat 2 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP. Untuk itu proses penetapan daftar hitam harus dilihat dalam Peraturan Kepala LKPP-RI nomor 18 tahun 2014 (Perka 18/2014).

Alur Pencantuman/Pemasukan dalam Daftar Hitam


Perka LKPP 18/2004 pada pasal 5 kembali memperkuat bahwa hanya PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Yang menjadi titik kunci keyakinan PA/KPA menetapkan daftar hitam adalah pemeriksaan usulan dari Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP). Pada Perka LKPP 18/2014 pasal 11 ayat 1 disebutkan APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima.

Alur Penetapan Daftar Hitam


    Rekomendasi APIP hanya 2 yaitu :

  1. Ditetapkan jika memenuhi kriteria daftar hitam atau keberatan penyedia ditolak.
  2. Tidak ditetapkan jika tidak memenuhi kriteria daftar hitam atau keberatan penyedia diterima.

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. Kemudian surat penetapan ini menjadi dasar PA/KPA memasukkan penyedia ke dalam daftar hitam.

Dari ketentuan pemeriksaan usulan dapat disimpulkan bahwa pemutusan kontrak tidak selalu beujung pada penetapan daftar hitam. Jika ada keberatan atas penetapan daftar hitam maka ada proses pemeriksaan dan klarifikasi dengan
mempertimbangkan seluruh aspek termasuk tata nilai pengadaan (prinsip dan etika pengadaan barang/jasa). Disinilah peran dari APIP memberikan pertimbangan manfaat dan mudharat dari penetapan daftar hitam.

Sedikit benchmarking pada proses pengambilan keputusan oleh hakim terkait pembatalan kontrak. Terdapat kekuasaan Discretionair yaitu kekuasaan dari Hakim untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur.

Pertimbangan Discretionair ini
pulalah yang mestinya digunakan APIP dalam memberikan rekomendasi. Beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan yaitu :

  1. Penetapan daftar hitam pada penyedia dapat berdampak kepada keberlangsungan pelaksanaan pembangunan;
  2. Penetapan daftar hitam juga dapat berdampak sosial dan ekonomi. Bagi penyedia dengan core business proyek pemerintahan dan mempunyai track record sebelumnya sangat baik tidak beroperasi selama 2 tahun dapat berdampak pada pemutusan kerja massal yang pada ujungnya dapat merugikan perekonomian negara;
  3. Pemasukan daftar hitam oleh PA/KPA memunculkan risiko gugatan hukum Tata Usaha Negara (TUN). Proses gugatan TUN adalah biaya tersendiri dalam kerangka value for money pelaksanaan tugas pemerintahan; dan/atau
  4. Pertimbangan-pertimbangan obyektif lainnya.

Selain itu APIP, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008) Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mempunyai tugas dan fungsi menjamin terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam kerangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) salah satu unsur utamanya adalah penilaian risiko (PP 60/2008 pasal 3) atas kebijakan yang diambil oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintahan.

Tidak salah kiranya jika diambil kesimpulan bahwa pertimbangan APIP, dalam hal sanksi daftar hitam, tidak selalu mendukung penetapan daftar hitam, tetapi bisa juga penolakan berdasarkan pertimbangan penilaian risiko.

Atas uraian di atas sedikit kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut :

  1. Dalam peristiwa pemutusan Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa , PPK wajib mengusulkan kepada PA/KPA untuk memasukkan penyedia ke dalam Daftar Hitam.
  2. Hanya PA/KPA yang berwenang menetapkan dan memasukkan penyedia ke dalam daftar hitam.
  3. Proses penetapan daftar hitam oleh PA/KPA melalui pemeriksaan usulan oleh APIP.
  4. APIP berdasarkan proses pemeriksaan dan klarifikasi dapat merekomendasikan penetapan penyedia dalam daftar hitam ataupun tidak ditetapkan dalam daftar hitam.

Demikian sedikit pemikiran dalam rangka membuka diskusi yang lebih mendalam terkait dampak dan konsekwensi pemutusan kontrak.

Daftar Pustaka

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. https://sariioktavia.wordpress.com/2014/04/03/hukum-perikatan
Print Friendly, PDF & Email