Di beberapa forum diskusi tentang pengadaan barang/jasa mengemuka topik yang cukup hangat terkait perbedaan perlakuan antara sistem pengadaan manual dan elektronik atau dikenal eProcurement.

Perbedaan ini adalah tentang masih perlukah jaminan penawaran asli dalam eProcurement?

Sebagian praktisi pengadaan  beranggapan tidak diperlukan lagi jaminan penawaran asli yang dipahami sebagai hardcopy dalam sistem e-Procurement. Hal ini dikaitkan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dokumen/file yang telah dilindungi oleh sebuah digital security system yang kita sebut public key, private key dan digital certificate yang telah diakui sama status hukumnya dengan dokumen hardcopy.

Sehingga  ada asumsi bahwa kewajiban pengiriman jaminan asli adalah hal yang membuat sistem elektronik menjadi tidak sederhana atau dianggap melanggar prinsip efisien dan efektif.

Hal ini seolah diperkuat oleh Peraturan Kepala LKPP no. 1/2011 tentang E-Tendering pada lampiran bagian VI.3 yang menyebutkan bahwa Jaminan Penawaran Asli dapat dikirimkan dalam bentuk softcopy. Tempat pengiriman dapat ditetapkan selain ke ULP seperti Sekretariat LPSE atau tempat lain yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Tidak dikirimnya jaminan penawaran asli ke tempat yang disebutkan dalam dokumen pengadaan tidak dapat dijadikan alasan menggugurkan dalam evaluasi administrasi selama dalam hasil konfirmasi dengan penerbit bahwa jaminan dapat dicairkan.

Klausul inilah yang kemudian menimbulkan penafsiran klausul jaminan penawaran asli menjadi bias dan memunculkan pemahaman yang berbeda. Sebagai catatan, Perka LKPP 1/2011 tidak sedikitpun menyebutkan bahwa jaminan penawaran asli boleh tidak dikirimkan.Sementara P54/2010 dalam lampirannya menyebutkan bahwa Jaminan Penawaran Asli merupakan bagian integral dari dokumen penawaran yang harus diperiksa dan ditunjukkan dihadapan para peserta pada saat pembukaan penawaran. Artinya sebelum batas akhir pemasukan penawaran jaminan penawaran asli sudah diterima ULP.

Perka LKPP no. 5/2011 mempertegas tentang ini, misal dalam SBD Barang Pasca Kualifikasi pasal 21.3: jaminan penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman kepada Pokja ULP  dan sudah harus diterima sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Assurance versus Insurance

Sebelum membahas tentang perlu tidaknya jaminan penawaran asli dikirimkan sebelum batas akhir pemasukan penawaran, ada baiknya kita memahami sedikit tentang sifat jaminan.

Pakar asuransi Dody Dalimunthe menegaskan bahwa jaminan pada dasarnya hanya dapat diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Negara yaitu pihak perbankan, maupun perusahaan asuransi yang memiliki program Surety Bond. Jenis dan sifat jaminan yang diterbitkan oleh perbankan ini berbeda dengan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, walaupun terdapat persamaan  yang prinsip pada keduanya, yaitu adanya loss factor, underwriting, spreading of risk. Hal inilah yang menyebabkan surety business digolongkan ke dalam usaha perasuransian.

Persamaan inilah kemudian yang menyebabkan dispute pemahaman bahwa jaminan yang dapat diterbitkan oleh perusahaan asuransi sama dengan produk asuransi lainnya seperti asuransi jiwa atau kecelakaan.

Dalam dunia penjaminan terdapat dua jenis jaminan yaitu assurance dan insurance. Insurance adalah jaminan untuk kegiatan yang mungkin terjadi seperti kebakaran, kecelakaan dan lainnya. Sedangkan assurance merupakan jaminan untuk kegiatan yang pasti atau sedang terjadi misal pengadaan, perdagangan, export import dan lainnya.

Sehingga apa yang kita bicarakan sekarang tentang jaminan dengan jenis assurance yang melibatkan tiga pihak surety sebagai penjamin kepada principal sebagai penyedia bagi kepentingan obligee sebagai pihak ketiga (user). Assurance ini juga dikenal dengan surety bond.

Surety Bond tergolong dalam financial guarantee mempunyai dua sifat yaitu jaminan bersyarat (Conditional Bond) dimana jaminan hanya akan dicairkan setelah diketahui sebab-sebab dari pencairan tersebut dan surety atau penjamin hanya wajib mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh obligee.

Jaminan tanpa syarat (Unconditional Bond) adalah jaminan yang akan dicairkan apabila ketentuan dalam kontrak tidak dipenuhi tanpa harus membuktikan kegagalan. Jaminan ini biasanya diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabahnya atau bank garansi. Apabila Obligee mengajukan pencairan jaminan, maka Surety dapat segera memenuhi tanpa khawatir akan kewajiban nasabah / principal. Karena bank sudah memegang agunan dari principal.

Masih dari catatan Dody Dalimunthe, Surety Bond di Indonesia baru mulai diperkenlakan sejak tahun 1980 atas kebijakan pemerintah dengan tujuan membantu pengusaha ekonomi lemah untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan pemberian ijin kepada lembaga keuangan non bank untuk menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond sebagai alternatif pengganti Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank dengan persyaratan akses yang dipermudah.

Keputusan ini diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBN dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor KEP-166/MK.3/1994 dan Ketua Bappenas/Meneg PPN Nomor KEP-27/KET/8/1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keppres No. 16 Tahun 1994, yang secara khusus mempertegas diperbolehkannya Perusahaan Asuransi menerbitkan Jaminan Surety Bond.

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi atau lembaga non perbankan menyerahkan agunan kepada bank untuk mendapatkan bank garansi. Kemudian bank garansi ini direasuransikan atau penyebaran resiko kepada pihak lain dengan persyaratan yang dipermudah yang disebut surety bond.

Kemudian obligee atau pemerintah sebagai pemilik kegiatan pengadaan menetapkan bahwa surety bond ini haruslah unconditional artinya jaminan bisa dicairkan tepat saat terjadinya wanpretasi atau 14 hari setelah surat wanpretasi dikirimkan tanpa harus menunggu pembuktian atau persetujuan dari principal terlebih dahulu. Sebagai bukti principal/penyedia menyetujui hal ini adalah dengan menyerahkan sertifikat jaminan asli (hardcopy) kepada obligee. Obligee kemudian menyerahkan sertifikat jaminan asli (hardcopy) kepada surety apabila terjadi klausul pencairan. Jadi jelas sekarang posisi jaminan asli  adalah sebagai bukti otentik dalam pencairan jaminan yang bersifat unconditional yang didefinisikan P54/2010 pada pasal 1 ayat 35 dan pasal 67 ayat 3.

Urgensi Jaminan Asli

Sekarang mari kembali kebahasan awal tentang jaminan penawaran asli dan prakteknya dalam ruang lingkup P54/2010. Apabila dicermat secara hati-hati seluruh aturan terkait hal ini maka dapat diambil beberapa poin utama tentang:

  • Fungsi Jaminan Penawaran
  • Keabsahan Jaminan Penawaran
  • Pencairan Jaminan Penawaran
  • Waktu Pengiriman Jaminan Penawaran Asli
  • Tempat Pengiriman Jaminan Penawaran Asli

Jaminan penawaran berfungsi untuk memastikan bahwa semua penawaran yang masuk tidak peduli urutan 1,2,3 dan seterusnya memang betul-betul serius menawar. Hal ini untuk mendukung prinsip Adil/Tidak Diskriminatif. Apabila ini tidak dilakukan maka akan membuka peluang praktek pengaturan. Dalam poin ini terkait e-Procurement wujud jaminan penawaran dapat berupa softcopy atau hardcopy.

Keabsahan jaminan penawaran utamanya bukan dibuktikan dengan adanya jaminan penawaran asli tapi pernyataan resmi tertulis dari surety atau penerbit. Untuk itulah dalam hal pelaksanaan e-procurement softcopy masih tetap diakui dengan pernyataan sah oleh penerbit. Inilah yang disebutkan dalam Perka No. 1/2011 bahwa dalam hal penyedia barang/jasa hanya mengirimkan softcopy jaminan penawaran dan tidak mengirimkan jaminan penawaran asli sebagaimana dimaksud huruf b, penyedia tidak dapat digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi kepada penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan.

Kapan dan bagaimana jaminan penawaran dapat dicairkan tentu mengikat kepada ketentuan umun pencairan jaminan baik berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank atau surety bond yang diterbitkan oleh lembaga non keuangan yang lain seperti asuransi. Pasal 67 ayat 3 menyebutkan jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. Kemudian karena sifat unconditional-nya penjamin hanya akan mencairkan apabila diserahkan jaminan penawaran asli atau surety bond certificate oleh obligee atau oleh principal. Hal ini juga berlaku tidak hanya berlaku untuk jaminan penawaran tapi juga untuk seluruh jaminan.

Pertanyaannya apakah ketika terjadi wanpretasi principal/penyedia akan dengan mudah menyerahkan? Dalam banyak kejadian wanpretasi terjadi karena pertentangan kepentingan dan/atau pengingkaran yang lebih banyak menekan penyedia. Sehingga dapat dipastikan obligee akan kesulitan meminta jaminan penawaran asli setelah wanpretasi terjadi.

Pasal 85 ayat 4 menyuratkan dalam hal penyedia barang/jasa mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku maka dilakukan pencairan.  Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran untuk itu waktu paling tepat meminta jaminan penawaran asli adalah sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Perka LKPP 1/2011 menyebutkan ULP dapat meminta penyedia untuk menyampaikan surat jaminan asli dan contoh produk kepada LPSE atau tempat lain yang ditentukan oleh ULP. Ini berarti tempat pengiriman jaminan penawaran asli adalah ULP namun dapat ditentukan lain dalam dokumen penawaran dengan mengirimkan ke LPSE atau tempat lain.

Dengan kronologi ini tentu kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa syarat pengiriman jaminan penawaran asli dimasukkan dalam dokumen lelang bukan untuk memenuhi persyaratan keabsahan jaminan namun terkait dengan proses pencairan jaminan penawaran. Sehingga apabila penyedia tidak mengirimkan jaminan penawaran asli pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen lelang, maka penyedia digugurkan karena tidak patuh terhadap ketentuan dokumen pengadaan bukan karena jaminan penawarannya tidak sah.

Print Friendly