http://cdn.designbuildsource.com.auDari berbagai diskusi dan konsultasi terkait artikel Langkah-Langkah Akhir Tahun dapat diambil kesimpulan bahwa para pemegang kebijakan masih banyak yang menghindari “Solusi” Perpanjangan Jaminan Pembayaran. Pertanyaannya kemudian langkah apa yang dapat diambil. Langkah yang paling prosedural namun “terpaksa” membebani penyedia dengan memperberat beban sanksi yaitu selain sanksi keterlambatan melalui denda keterlambatan juga terlambatnya pembayaran/sisa pembayaran hingga ditetapkan APBD Perubahan.

Dasar Hukum

Permendagri 13/2006 pada pasal Pasal 138 berbunyi :

  1. Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
  2. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
  3. Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut:
    1. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
    2. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
    3. SP2D yang belum diuangkan.
  4. DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
  5. Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.III peraturan menteri ini.

Kemudian langkah ini dipertegas dalam Lampiran Permendagri Nomor: 37 tahun 2012 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pada bagian V. Hal-Hal Khusus Lainnya. Angka 28 menjelaskan bahwa terkait Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
  2. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2012 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:
    1. Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya diluar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.

      Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

    2. Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
  • Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2012 atas kegiatan yang bersangkutan;
  • Sisa SPD yang belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2012;
  • SP2D yang belum diuangkan.
  1. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan pada anggaran belanja langsung pos SKPD berkenaan.
  2. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2013 sesuai kode rekening berkenaan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Dari referensi di atas maka saya coba susun langkah akhir tahun yang mungkin bisa dijadikan solusi :

Pra Kondisi oleh PPK

  1. Penetapan persyaratan Pekerjaan yang dapat diterapkan solusi akhir tahun
    1. Keterlambatan bukan berasal dari kelalaian penyedia atau pengguna dan
    2. Hasil pekerjaan tidak dapat ditunda dan menyangkut kepentingan/ keselamatan masyarakat.
  2. Penyedia dinilai mampu secara profesional menyelesaikan sisa pekerjaan dalam masa terakhir pengajuan SPM-LS pada BUD s/d masa keterlambatan 50 hari kalender.
  1. Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya atau DPA-L.
  2. PA mengajukan DPA-L untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut dalam APBD Perubahan.
  3. Kontrak yang masa pelaksanaannya berakhir pada Tahun Anggaran berkenaan dapat di addendum.
  4. Addendum Kontrak hanya dilakukan untuk sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Tata Cara Pekerjaan Lanjutan:

  1. Addendum Kontrak terkait pencantuman sumber dana dari DPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada DPA-L;
  1. Penyedia barang/jasa menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA;
  2. PA mengirimkan surat pemberitahuan kepada ke BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada DPA-L dilampiri salinan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan dari penyedia.

Isi surat pernyataan kesanggupan penyedia bermaterai dan di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan berisi paling kurang :

  1. pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
  2. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan; dan
  3. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
  4. Penyedia bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan/ Garansi Bank sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang diberikan berakhir.

Beberapa hal yang diperhatikan oleh para pihak adalah :

  1. Penyedia barang/jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya diatur dalam Peraturan Bupati, dapat dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
  2. Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan di TA berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
  3. Apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan pekerjaan belum dapat diselesaikan, dilakukan pemutusan kontrak dan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai Perpres 54/2010.

Demikian hasil pemikiran, penelaahan dan analisa yang bisa saya bagikan semoga dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut.


Print Friendly