Bareng pak Wim dan Pak Guskun di Pengadilan Tipikor copyLink Replik Jaksa Penuntut Umum disini

Assalamu’alaikum wr. wb.


Semua yang ada di bumi itu akan binasa.


Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.


Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

QS: Ar-Rahman 26-28

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim

Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, Panitera, Penasehat Hukum

Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kehadirat Illahi Robbi, yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga memungkinkan kita semua untuk menghadiri sidang di hari yang cerah ini.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, persidangan adalah rangkaian proses yang terdiri dari: pembacaan dakwaan – pemeriksaan saksi – pemeriksaan ahli – pemeriksaan terdakwa – tuntutan – pledoi replik – duplik dan diakhiri dengan pembacaan putusan Majelis Hakim.

Rangkaian tersebut ibarat diskusi hukum antara Jaksa Penuntut Umum di satu pihak dengan Terdakwa (dibantu Penasehat Hukum) di pihak lain yang dipimpin oleh Majelis Hakim.

Sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam proses diskusi, saya sempat tertegun ketika membaca Replik Jaksa Penuntut Umum, karena laksana berdiskusi dengan pihak yang menganut prinsip “pokoknya”.

Dalam Surat Tuntutan tanggal 16 September 2014, Jaksa Penuntut Umum menyatakan saya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Tipikor. Melalui Pledoi berjudul “Perjuangan Mempertanggungjawabkan Pilihan PPK bagi Negaranya” yang saya bacakan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, saya menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tersebut. Atas pledoi saya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Replik pada tanggal 30 September 2014. Rasa haru dan penghargaan saya sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum karena “ada beberapa hal yang mana Penuntut Umum Menyetujui Pendapat Terdakwa/Penasehat Hukum” (Replik halaman 2).

Namun sayangnya, Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan hal-hal yang disetujuinya. Oleh karena itu sebagai ihtiar dengan iringan doa semoga Majelis Yang Mulia berkenan menyetujui seluruh pendapat saya, maka saya membacakan dan menyampaikan duplik ini.

Duplik ini saya susun utamanya terhadap 2 (dua) hal kata kunci, yaitu:

  • Pengadaan barang dan jasa menurut versi terdakwa (Replik halaman 5); dan
  • Pembelaan terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak dilandasi dengan argumen yuridis (Replik halaman 6)

  1. PENGADAAN BARANG DAN JASA VERSI TERDAKWA

    Saya tersanjung dengan terminologi yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, karena saya tidak pernah membuat, mengajarkan atau mengedarkan pengadaan barang dan jasa versi saya sendiri. Yang saya pahami dan laksanakan adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun sebagai respon atas terminologi tersebut, saya membaca ulang Pledoi saya dan menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

    1. Pengadaan barang/jasa yang menemukan solusi akhir tahun guna mencapai output yang optimal sebagaimana saya uraikan dalam pledoi halaman 2-10. Apa yang saya uraikan tersebut sepenuhnya mengacu pendapat Ahli Keuangan Negara Bapak Siswo Suyanto, DEA;
    2. Pengadaan barang/jasa yang tidak memanfaatkan apa yang disebut di masyarakat sebagai “mafia anggaran” (pledoi halaman 25);
    3. Pengadaan barang/jasa yang tidak mengendalikan atau mengarahkan perencanaan teknis dan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan (pledoi halaman 25);
    4. Pengadaan barang/jasa tanpa intervensi dalam pelelangan (pledoi halaman 25);
    5. Pengadaan barang/jasa tanpa Berita Acara fiktif (pledoi halaman 26).

    Segala hal tersebut di atas saya laksanakan semata-mata untuk memenuhi Tata Nilai Pengadaan (Prinsip dan Etika) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  2. PLEDOI TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN TIDAK DILANDASI ARGUMEN YURIDIS

    Pledoi saya pada halaman 11-24 sepenuhnya atau sekurang-kurangnya sebagian besar mengutip fakta persidangan dan uraian Jaksa Penuntut Umum yang ada dalam Surat Tuntutan. Jika dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan pledoi saya tidak berdasarkan hukum dan tdak dilandasi argumen yuridis, jangan-jangan hal tersebut terjadi justru karena diawali dari Surat Tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan dilandasi argumen yuridis. Kewenangan Yang Mulia Majelis Hakimlah untuk menilai hal tersebut.

    1. Saya tidak menguntungkan saksi NANANG KUSWANDI, ST sebesar Rp 1.812.593.294,00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh epat rupiah) (pledoi halaman 11-14).

      Argumen yuridis saya:

      1. Berdasarkan keterangan Ahli Siswo Suyanto, DEA, pembayaran dalam rangka eksepsi akhir tahun tidak dapat dikatakan “menguntungkan” penyedia barang/jasa dalam hal ini saksi NANANG KUSWANDI, ST.
      2. Dugaan Fakta Menguntungkan saksi NANANG JUSWANDI, ST hanya sebesar Rp 1.377.276.699,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berdasarkan:
        1. Sampul Berkas Perkara yang dibuat oleh Maksun, SH., MH, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: 02/FD.1/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 halaman 4;
        2. Berita Acara Pendapat yang dibuat oleh Maksun, SH., MH, dan kawan-kawan, Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanpa nomor tanggal 29 April 2014 halaman 98;
        3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir dalam surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-459/PW.13/5/2014 tanggal 29 April 2014 angka (17) halaman 9 terhadap transaksi tersebut telah dianulir sebagaimana tercantum pada angka (19) halaman 9.
      3. Saksi NANANG KUSWANDI, ST tidak dapat memanfaatkan dana yang diblokir, baik yang terkait dengan penerbitan Garansi Bank maupun pemblokiran atas perintah saya sesuai keterangan saksi ABDUL HARIS (Surat Tuntutan halaman 69) dan saksi Ir. MOCH. YUNUS, MM (Surat Tuntutan halaman 78).
      4. Saya TIDAK PERNAH memerintahkan PT. Bank Jatim untuk melakukan pelunasan stand by loan saksi NANANG KUSWANDI, ST tanpa syarat apapun. Surat saya Nomor: S-23/WBC.10/PBJ/PPK.02/2013 tanggal 5 April 2013 adalah semata-mata Surat Pemberitahuan yang berisi:
        1. Kewajiban PT. BINTANG TIMUR NANGENDI untuk menyelesaikan pekerjaan 100%.
        2. Kata hubung “atas hal tersebut” yang memiliki arti “sehubungan dengan hal tersebut” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Cetakan ketujuh, Januari 2014 (Percetakan PT. Gramedia, Jakarta), halaman 97.
        3. Hak PT. BINTANG TIMUR NANGENDI yang akan digunakan untuk pelunasan stand by loan.
      5. Karena tidak dijelaskan dalam Surat Tuntutan, maka dalam pledoi saya mempertanyakan hal sebagai berikut:
        1. Apakah persidangan membuktikan bahwa pelunasan stand by loan PT. BINTANG TIMUR NANGENDI atas perintah saya selaku PPK?
        2. Kapan atau atas peristiwa apa yang menyebabkan kekayaan saksi NANANG KUSWANDI, ST bertambah sebesar Rp 435.316.595,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)?
        3. Bagaimana status dana setinggi-tingginya sebesar Rp 620.111.300,00 (enam ratus dua puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus rupiah)?

        Atas hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan dalam Repliknya dan tetap berpegang pada Surat Tuntutan yang berarti saya tidak dapat memahami mengapa saya dituntut bersala. Oleh karena itu saya tetap pada permintaan saya agar pihak-pihak yang menyalahgunakan produk administrasi saya haruslah dimintai pertanggungjawaban.

    2. Saya tidak menyalahgunakan kewenangan (pledoi halaman 15-19).

      Argumen yuridis saya:

      1. Saya melakukan pembayaran pretasi kerja kepada saksi NANANG KUSWANDI, ST sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Jumlah pembayaran yang saya lakukan sebesar Rp 4.660.372.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau 70% dari nilai kontrak. Pembayaran ini LEBIH KECIL dibandingkan nilai pekerjaan fisik di lapangan, berdasarkan keterangan saksi YULIANTO, ST (Surat Tuntutan halaman 151) yang mencapai kurang lebih 72% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 4.727.151.600,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
      2. Saya mengajukan permintaan pembayaran dalam rangka eksepsi akhir tahun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012.

        Atas permintaan pembayaran yang saya ajukan telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk kemudian diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I. Pencairan dana ke rekening PT. BINTANG TIMUR NANGENDI bukan keinginan saya pribadi, tetapi karena ketentuannya seperti itu.

      3. Saya tidak menghentikan pekerjaan karena:
        1. Ketentuan pada Syarat-syarat Umum Kontrak angka 38.3.b menggunakan kata “dapat”;
        2. Keterangan Ahli ATAS YUDA KANDITA menyatakan bahwa kata “dapat” memiliki arti PPK tidak wajib melakukan pemutusan kontrak.
        3. Keterangan Ahli ATAS YUDA KANDITA menyatakan bahwa masa kontrak terdiri dari masa pelaksanaan pekerjaan, masa keterlambatan, dan masa pemeliharaan.
      4. Saya tidak melakukan addendum waktu keterlambatan karena:
        1. Ketentuan pada Syarat-syarat Umum Kontrak angka 26.2 tidak mewajibkan adanya addendum kontrak.
        2. Keterangan Ahli ATAS YUDA KANDITA menyatakan bahwa dalam masa keterlambatan tidak diperlukan addendum.
      5. Dalam perkara ini tidak dapat digunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.05/2012 karena tidak digunakannya DIPA tahun anggaran berikutnya. Dalam hal ini DIPA Tahun Anggaran berikutnya adalah DIPA Tahun 2013.
      6. Atas ketidakpatuhan administrasi terhadap Pasal 18 (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-37/PB/2012 sudah diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 18 (5) sebagaimana saya uraikan dalam pledoi di halaman 18.

        Hakim Agung Dr. Surahmin, SH., MH dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa keteldoran administrasi, namun tidak merugikan Keuangan Negara secara pasti dan tidak dibuktikan adanya mensrea tidak termasuk pidana korupsi (pledoi halaman 27).

    3. Saya tidak merugikan Keuangan Negara (pledoi halaman 19-23).

      Argumen yuridis saya:

      1. Terdapat dana yang masih dalam lingkup Keuangan Negara sebesar Rp 1.997.388.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan:
        1. Surat saya Nomor: S-21/WBC.10/PBJ/PPK.02/2013 tanggal 5 April 2013 yang memerintahkan PT. Bank Jatim melakukan pemblokiran dana.
        2. Keterangan saksi dari PT. Bank Jatim, yaitu saksi ABDUL HARIS (Surat Tuntutan halaman 69) dan saksi Ir. MOCH. YUNUS, MM (Surat Tuntutan halaman 77) menyatakan bahwa dana yang diblokir dalam kewenangan PPK.
        3. Definisi Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
        4. Definisi Keuangan Negara sebagaimana dinyatakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan halaman 162.
      2. Nilai pekerjaan yang belum dapat diselesaikan sebesar Rp 1.812.593.294,00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Nilai ini mengacu pada hasil perhitungan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan halaman 102.
      3. Dana yang ada dalam lingkup Keuangan Negara LEBIH BESAR dibandingkan pekerjaan yang belum dapat diselesaikan.

    4. Pasal 55 KUHP tidak perlu diterapkan (pledoi halaman 23-24).

      Berdasarkan uraian pada huruf B angka 1-3, saya meyakini bahwa saya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan. Oleh karena itu, dengan tidak adanya tindak pidana, maka Pasal 55 KUHP tidak perlu diterapkan dalam perkara ini.

    Berdasarkan argumentasi yuridis yang saya uraikan tersebut di atas, saya berpendapat: Replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Pledoi saya tidak dilandasi argumen yuridis adalah sebuah Replik yang tidak dilandasi argumen yuridis.

    Majelis Hakim Yang Mulia,

    Pada bagian akhir pledoi saya (halaman 27-29) saya menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berusaha bahkan tidak berkesimpulan pada adanya mensrea dibalik serangkaian perbuatan saya yang terjadi dalam perkara ini. Kaidah hukum menyatakan bahwa: Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Dakwaan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada saya tidaklah tepat.

    Majelis Hakim Yang Terhormat,

    Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ijinkan saya memohon:

    1. Replik Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak dilandasi argumen yuridis; untuk selanjutnya
    2. Pledoi saya diterima sepenuhnya sebagai dasar menyatakan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Kiranya Allah swt memberi kemudahan dan menerima amal ibadah kita sekalian.

Lagu: Padamu Negeri

Ciptaan Kusbini

Padamu negeri, kami berjanji

Padamu negeri, kami berbakti

Padamu negeri, kami mengabdi

Bagimu negeri, jiwa raga kami.

Wassalammualaikum wr wb.

Sidoarjo, 7 Oktober 2014

Terdakwa,

Agus Kuncoro, S.Sos

Print Friendly