Akibat DPA/DIPA Terlalu Rinci – Catatan Pengadaan Barang/Jasa
Tue. Jul 17th, 2018

Akibat DPA/DIPA Terlalu Rinci

Beberapa hari terakhir mendapatkan materi diskusi yang hampir serupa. Berikut kutipan dari Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan. “Dalam DPA sudah dirincikan item barang dan harga, ternyata penawaran dari rekanan ada satu item barang yang lebih mahal/tinggi harganya dari DPA tetapi total harga tidak melebihi HPS. Apakah bisa digugurkan?”

Kondisi ini terjadi karena karakter DPA yang notabene berbasis
APBD bersifat rinci. Hal inilah yang menyebabkan kasus ini sering terjadi. Meski tidak menutup kemungkinan terjadi juga yang berbasis
APBN. DPA/DIPA yang rinci adalah sumber masalahnya.

Sekali lagi karena pengadaan barang/jasa adalah pelaksanaan anggaran maka mau tidak mau suka atau tidak suka pengadaan barang jasa harus mengikuti tabiat dari penganggaran. Jika tidak maka meski proses pengadaan sudah benar menurut Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 bisa saja nanti tidak bisa dibayar oleh otoritas keuangan.

Misal dalam pengadaan untuk pembelian langsung s/d 10 juta boleh menggunakan bukti pembelian berupa nota. Jika pembelian barang modal maka hal ini akan menjadi kendala jika dalam peraturan perbendaharaan masih menganut paham bahwa untuk belanja modal wajib pakai metode LS. Jika menggunakan LS maka bukti perjanjian minimal adalah kuitansi atau SPK menurut aturan pembayaran. Maka dari itu pengadaan harus mengikuti tabiat aturan pembayaran agar bisa dibayar, artinya tidak bisa menggunakan nota.

Inilah fenomen yang terjadi pada kasus yang akan kita bahas.

Kronologi nya sebagai berikut:

DPA/DIPA (PAGU)

Dalam formulasi DPA/DIPA dalam satu rekening belanja modal peralatan komputer terinci daftar barang yang diadakan sebagai berikut:

Uraian Barang

Volume

Harga Satuan

Jumlah (PAGU)

Komputer

50

10.000.000,-

500.000.000,-

Printer

100

500.000,-

50.000.000,-

UPS

100

600.000,-

60.000.000,-

TOTAL PAGU

610.000.000,-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Uraian Barang

Volume

Harga Satuan

Jumlah (HPS)

Komputer

50

8.000.000,-

400.000.000,-

Printer

100

400.000,-

40.000.000,-

UPS

100

500.000,-

50.000.000,-

TOTAL HPS

490.000.000,-

Berdasarkan gambaran ini kemudian Pokja menyusun dokumen dan mengumumkan hanya total HPS yaitu Rp. 490.000.000,- sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Kemudian daftar kuantitas harga dalam dokumen pemilihan menjadi sebagai berikut:

Uraian Barang

Volume

Harga Satuan

Jumlah (HPS)

Komputer

50

Printer

100

UPS

100

TOTAL HPS

490.000.000,-

Penyedia kemudian menyampaikan dokumen penawaran dengan daftar kuantitas harga sebagai berikut:

Uraian Barang

Volume

Harga Satuan

Jumlah (Penawaran)

Komputer

50

7.000.000,-

350.000.000,-

Printer

100

550.000,-

55.000.000,-

UPS

100

650.000,-

65.000.000,-

TOTAL PENAWARAN

470.000.000,-

Secara aturan maka nilai total penawaran penyedia (460.000.000,-) memenuhi persyaratan karena nilai total penawaran dibawah nilai total HPS (490.000.000,-). Yang menjadi kendala adalah jumlah harga per item barang dalam penawaran melebihi jumlah pagu per item barang dalam DPA/DIPA/Pagu. Jika digambarkan seperti demikian.

Perbandingan Penawaran dengan Pagu Anggaran

Uraian Barang

Volume

Penawaran

Pagu Anggaran

Komputer

50

350.000.000,-

500.000.000,-

Printer

100

55.000.000,-

50.000.000,-

UPS

100

65.000.000,-

60.000.000,-

470.000.000,-

610.000.000,-

Jumlah Harga Item Printer (55.000.000) dan UPS (65.000.000) dalam penawaran akan dijadikan jumlah harga kontrak. Jika dijadikan kontrak maka kemungkinan besar Item Printer dan UPS tidak akan dibayar oleh otoritas pembayaran karena melebihi jumlah harga item Printer (50.000.000) dan UPS (60.000.000).

Kendalanya adalah pokja tidak dapat menggugurkan penawaran karena adanya harga satuan timpang pada item Printer dan UPS.

Kondisi Pra Lelang :

Atas dasar ini maka solusi yang harus diambil ketika kondisi DPA/DIPA yang bersifat rinci adalah :

  1. Pokja mengumumkan pagu anggaran secara rinci per item barang. Untuk itu dalam dokumen pengadaan mencantumkan tabel sebagai berikut:

Uraian Barang

Volume

Jumlah (PAGU)

Komputer

50

500.000.000,-

Printer

100

50.000.000,-

UPS

100

60.000.000,-

  1. Pokja menjelaskan dalam dokumen pemilihan bahwa penyedia tidak boleh menawar melebihi jumlah pagu per item barang. Jika terjadi harga timpang melebihi jumlah harga satuan pagu anggaran maka penawaran dapat digugurkan. Terkecuali harga timpang hanya melebihi harga satuan HPS namun tidak melebihi pagu maka tidak dapat digugurkan.
  2. Pokja tetap mengumumkan total HPS (490.000.000,-) sebagai acuan batas atas kewajaran total penawaran. Dengan cara ini maka Pokja tidak melanggar ketentuan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 bahwa Rincian Harga Satuan Penawaran adalah Rahasia sedangkan total HPS tidak rahasia. Meskipun penyedia dapat membagi volume dengan jumlah pagu tetap tidak dapat mengetahui harga satuan HPS.

Kondisi Pasca Lelang :

Jika sudah terlanjur tidak mengumumkan rincian pagu anggaran dan telah ditetapkan pemenang maka langkah yang dapat dilakukan Pokja adalah:

  • Membatalkan lelang dengan terlebih dahulu melaporkan kepada PA/KPA tentang kesalahan yang terjadi pada dokumen pemilihan.
  • Terkadang kondisional sangat berisiko ketika pembatalan lelang dilakukan, maka kemudian PA/KPA mungkin saja memerintahkan untuk melanjutkan. Jika putusan melanjutkan maka tangggungjawab formil dan materiil ada pada PA/KPA. Dalam kondisi ini untuk menghindari risiko Kerugian Negara dilakukanlah langkah-langkah:
    • Pokja bersama PPK mengundang penyedia pemenang untuk menjelaskan kondisional yang terjadi. Opsi-opsi yang dijelaskan adalah:
      • Penyedia tidak dapat digugurkan karena telah menawar dengan harga satuan timpang melebihi jumlah pagu item printer dan UPS.
      • Jika kontrak terjadi maka penyedia akan mengalami risiko tidak bisa dibayar untuk item.
      • Agar kontrak bisa dibayar maka item printer dan UPS harus disesuaikan tidak melebihi pagu anggaran.
      • Penyesuaian kontrak ini akan diatur dalam perubahan kontrak segera setelah kontrak awal ditandatangani.
    • Jika penyedia merasa tidak diuntungkan dengan opsi penyesuaian maka penyedia dapat mengambil langkah mengundurkan diri tanpa diberi sanksi karena alasannya dapat diterima.
    • Jika penyedia merasa tidak dirugikan dengan opsi penyesuaian maka penyedia menerima penyesuaian dalam perubahan kontrak. Maka kemudian perubahan kontrak yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Uraian

Vol

PENAWARAN

PAGU

PENYESUAIAN

H. Satuan

Jumlah

H. Satuan

Jumlah

Penyesuaian

Jumlah

Komputer

50

7.000.000

350.000.000

10.000.000

500.000.000

7.000.000

350.000.000

Printer

100

550.000

55.000.000

500.000

50.000.000

500.000

50.000.000

UPS

100

650.000

65.000.000

600.000

60.000.000

600.000

60.000.000

TOTAL KONTRAK

470.000.000

610.000.000

460.000.000

  • Hasil pertemuan dituangkan dalam Berita Acara.
  • Segera setelah penandatanganan kontrak dilakukan perubahan kontrak sesuai kesepakatan.
  • Dalam mengambil langkah-langkah solusi seperti ini PA/KPA dapat meminta pertimbangan dari APIP.

Demikian sumbangan pemikiran yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk dapat dijadikan solusi aplikatif.


Print Friendly, PDF & Email

25 thoughts on “Akibat DPA/DIPA Terlalu Rinci

  1. terima kasih atas pencerahannya. Dalam pemahaman saya, artikel ini cenderung ke kontrak harga satuan, jika kontrak lumsump maka apakah dapat dilakukan adendum kontrak (nilai kontrak)? selain itu dalam proses pelelangan tidak ada nego harga, jadi menurut saya opsi pembatalan kontrak adalah pilihan yang tepat (hrs berani tanggung resiko) dan segera di lelang ulang. Opsi yang kedua (melanjutkan lelang)adalah opsi yang lemah dasar hukumnya, dan akan menjadi sasaran empuk APIP untuk menjudge bahwa ini mal administrasi. Selama ini APIP tidak pernah mau untuk dilibatkan dalam proses lelang walaupun sekedar unutk mitigasi resiko lelang seperti ini.

    1. Bu Ida : terkadang orang keuangan tidak mau tahu apakah itu lumpsum atau HS untuk DKH yang harus rinci seperti ini mereka tetap meminta rincian yang harus sesuai dengan kontrak/addendum kontrak jadi saya sengaja tidak mencantumkan bahasan tentang jenis kontrak.. Untuk opsi pasca lelang juga sangat tidak saya anjurkan namun demikian tidak dipungkiri dilapangan masih ada yang berani nekat, untuk itu patut juga menurut hemat saya mereka diberi pandangan.
      Solusi pasca lelang ini menurut saya sangat berbeda dengan negosiasi yang diatur oleh perpres karena tata laksana negosiasi perpres adalah penyesuaian antara Harga Satuan HPS dengan Harga Satuan Penawaran.. sedangkan contoh saya adalah penyesuaian Harga Satuan Penawaran dengan Harga Satuan Pagu… memang dampaknya sama pada penurunan Harga Total Kontrak. Setidaknya tidak ada KN yang terjadi.

  2. bagaimana jika keadaannya dibalik, harga pagu anggaran jauh lebih tinggi dari harga barang, apakah boleh kita menambah volume.
    misal
    pembelian 5 unit ac dengan pagu anggaran 5.000.000 per unit
    harga 1 unit ac 1/2 pk 2.500.000
    apakah boleh volumenya ditambah dari 5 unit menjadi 10 unit
    nb :
    pemilihan ac 1/2 pk karena penempatan pada ruangan yang relatif kecil
    kebutuhan / jumlah ruangan yang membutuhkan ac lebih dari 5

    terimakasih atas tanggapannya

    1. Pak Anang : Kalau seperti ini berarti rencana kebutuhannya tidak benar atau pada saat penyusunan HPS tidak berdasarkan harga pasar sehingga mestinya sudah terdeteksi dan sebelum proses pelelangan spesifikasi berubah yaitu menambah volume dari semula 5 menjadi 10 unit.

      1. maaf pak jadi hal tsb dibolehkan apa tidak pak (ada aturan yang menjelaskan ?)biar saya bisa berargumen… soalnya PPK kami beranggapan asal tidak merugikan keuangan negara dan benar untuk kebutuhan tidak masalah.terima kasih banyak sebelumnya

  3. Terima kasih atas pencerahannya,
    yang jadi pertanyaan adalah misalkan harga timpang sebagaimana tsb diatas diloloskan oleh otoritas keuangan, dgn kata lain telah dibayarkan ke pihak ketiga…bagaimana dengan BPK, apakah hal ini tidak jadi potensi temuan yg bisa berujung Tuntutan Ganti Rugi ?
    Terim kasih.

  4. Artikel ini memang paling pas untuk kontrak harga satuan, meskipun dapat digunakan untuk kontrak Lump Sum. Pada penjelasan Pasal 66 Ayat 3 Perpres 70 Tahun 2012 tertulis bahwa “yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. RINCIAN HARGA SATUAN DALAM PERHITUNGAN HPS BERSIFAT RAHASIA, KECUALI RINCIAN HARGA SATUAN TERSEBUT TELAH TERCANTUM DALAM DOKUMEN ANGGARAN”. Namun saya pernah membaca di Buku Karangan Pak Mudjisantosa yang berjudul Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah, dasarnya rujukan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap. Pada PP 71 Tahun 2010 PSAP No 7 dijelaskan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. Nah menurut saya, nilai yang wajar adalah nilai HPS karena HPS merupakan harga yang merepresentasikan/menggambarkan harga pasar terbaik/wajar menjelang batas akhir pemasukan penawaran (HPS dibuat 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Terkait dengan kontrak lumpsum, NILAI TOTAL HPS merupakan PENGIKAT PENAWARAN, sedangkan kontrak harga satuan, yang menjadi PENGIKAT adalah HARGA SATUAN item pekerjaan karena VOLUMEnya masih bersifat perkiraan. Sehingga untuk kontrak Lump Sum, ada maupun tidak adanya Rincian Daftar Kuantitas dan Harga tidaklah menjadi penghalang untuk menawar dalam suatu paket pekerjaan. Selanjut, mari kita kaitkan dengan artikel Pak Samsul Ramli ini, pada halaman 215 Buku Karangan Pak Mudjisantosa yang berjudul Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah dengan rubrik Pencatatan Aset dari Hasil Pengadaan dengan Kontrak Lump Sum. Penjelasan beliau seperti ini (ijin copy paste Pak Mudjisantosa ) : “Dalam pengadaan barang dengan kontrak lump sum, hasil pekerjaan telah diterima terdiri dari beberapa item. Misal : Komputer PC sebanyak 20 Unit, Laptop 20 Unit, dan Printer sebanyak 30 Unit dengan NILAI PENAWARAN TOTAL Rp. 275 juta rupiah. Bagaimana pencatatan assetnya? Mengingat kontrak Lumps Sum tidak ada harga penawaran untuk masing-masing item. Dalam pencatatan asset dapat memakai pendekatan dari HPS yang dimiliki. Misal HPS nya sebagai berikut : Komputer 20 Unit x Rp. 10 juta = Rp. 200 juta, Laptop 20 Unit x Rp. 6 juta = Rp. 120 juta, Printer 30 Unit x Rp. 1 juta = Rp. 30 juta, TOTAL HPS = Rp. 350 juta. Sehingga perhitungan Aset untuk 1 Komputer = 200 juta/350 juta x 275 juta : 20 unit = Rp. 7.857.143. Selanjutnya perhitungan Aset untuk 1 Laptop = 120 juta / 350 juta x 275 juta : 20 Unit = Rp. 4.174.286. Nah terakhir, perhitungan asset untuk 1 printer = 30 juta /350 juta x 275 juta : 30 Unit = Rp. 785.714.”. NAHHH, bagaimana skenario penyelesaian kasusnya? Menurut saya : (1). Seharusnya pada kondisi pra Lelang, Panitia meminta fotocopy DPA/DIPA serta RUP terlebih dahulu dari PPK dan/atau PA/KPA untuk memastikan ada-tidaknya rincian harga satuan pekerjaan yang akan dilelangkan, sehingga pada saat pengumuman PAGU Rincian Harga Satuan Item Pekerjaan dibuat pada Dokumen Pengadaan/Lelang (sebagai batas tertinggi penawaran per item pekerjaan??? << mohon koreksi pak Samsul, teorinya batas tertinggi penawaran adalah HPS ya??), beserta Nilai Total HPS yang rincian harga satuannya tetap RAHASIA. (2). Jika masih dalam proses lelang, sebaiknya dibatalkan karena mengacu pada Pasal 66 ayat 3 Perpres 70 Tahun 2012. (3) Jika PPK sudah terlanjur menerbitkan SPPBJ, terpaksa ikutin prosedur PP 71 Tahun 2010 Lampiran PSAP No 7, karena PPK punya Hak untuk tidak menerbitkan SPPBJ jika dalam penelitian PPK ada kesalahan Panitia Pengadaan selama proses pemilihan penyedia/lelang/seleksi setelah terlebih dahulu meminta petunjuk PA/KPA. Perhitungan harga satuan sederhana yang mengacu PP 71 Tahun 2010 adalah seperti ini =(NILAI ITEM HPS : NILAI TOTAL HPS) x TOTAL PENAWARAN : KUANTITAS ITEM PEKERJAAN. (4) Jika sudah teken kontrak,( INGAT LOH KONTRAK LUMP SUM TIDAK DAPAT DILAKUKAN ADDENDUM), panggil, undang dan konsultasikan sama APIP(Inspektorat, BPK, BPKP) lalu minta rekomendasi untuk dilakukan “SOLUSI” beserta dibuat BERITA ACARAnya. Mungkin itu saja pendapat saya. Mohon Koreksi atas komentar saya ini saudara-saudara sekalian. Jika komentar saya ini “berbahaya”, mohon dihapus Pak Samsul Ramli. Btw… Trims banget atas buku-buku karangan Bapak, saya banyak belajar dari Pak Samsul. Maju Pengadaan Indonesia. Salam Pengadaan dari Kabupaten Langkat.

    1. Btw.. saya telah menghitung penyesuaian menurut PP 71 tahun 2010 dan hasilnya Win Win Solution untuk PPK dan Penyedia. PPK gak naik tensi gara-gara ribut dengan BPKAD (+ SIMDAnya), dan Penyedia “selamat”, prestasi pekerjaannya “terbayarkan”.

    2. Atau menurut saya ikut dengan pendapat Pak Samsul aja deh. Karena di Buku Pak Mudjisantosa itu untuk perhitungan Aset. Duh jadi galau ni Pak Samsul. Mohon petunjuk….. Btw.. Komentar-komentar saya tadi dihapus aja deh Pak Samsul, mumpung lagi di moderasi. Trims!! :p

      1. Pak Wahyu Budiman: sebenarnya komentar bapak sebelumnya sangat baik dan mencerahkan sayang Bapak meminta saya untuk tidak mempublikasikan. Namun sedikit pendapat saya Batas tertinggi Harga Satuan Penawaran adalah Pagu Satuan Pekerjaan. Sedang Batas tertinggi Total Penawaran adalah NIlai Total HPS (Khusus untuk BArang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi).

        Kemudian untuk kontrak lumpsum tidak bisa dilakukan addendum masih banyak perdebatan karena secara kontraktual untuk kontrak lumpsum bisa saja terjadi perubahan semisal amandemen yang tidak berdampak pada total output dan total nilai kontrak. Kalimat Perpres mengikat pada pekerjaan tepatnya Kontrak lumpsum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. Artinya item pekerjaan tidak diperkenankan bertambah/berkurang. Sedangkan tentang volume pekerjaan terkait item pekerjaan yang telah ada tidak ada larangan untuk bertambah/berkurang selama seluruh risiko ditanggungpenyedia dan total kontrak tidak berubah. Demikian pendapat saya.

        1. Pak, sebenarnya jikalau Bapak berkenan untuk mempublikasikannya bahkan kalau perlu Bapak Samsul Edit redaksinya saya sangat bersyukur. Namun, yang saya khawatirkan jika ini dijadikan dasar legal formil langkah-langkah yang harus dilaksanakan dari tahapan perencananaan, pemilihan, penandatanganan kontrak, serah terima pekerjaan (termasuk pencatatan aset)nya akan menjadi bumerang buat Bapak, saya ataupun Pak Mudjisantosa. Saya sangat berharap jika Bapak bisa mengkaji ulang atau bahkan memperbaiki pendapat saya maupun Pak Mudjisantosa untuk jawaban/solusi tentang Bahayanya DPA/DIPA yang terlalu rinci. Terima Kasih

          1. Pak Wahyu: saya merasa tidak punya kapabilitas dan wewenang untuk mengkaji ulang bahkan memperbaiki apalagi pendapat tokoh pengadaan sekaliber pak Mudji.. Selama pendapat tersebut jelas dasar hukumnya menurut saya tidak masalah untuk disampaikan. Namun selayaknya diskusi tentu tidak dapat dijadikan acuan hukum karena tetap dikembalikan kepada kemerdekaan masing-masingyang membaca dan menganalisa. Untuk solusi atas artikel saya sudah saya sampaikan seperti pada artikel, jika sama dengan pemahaman Bapak alhamdulillah. Jika tidak, maka pembaca mempunyai alternatif sebagai referensi. Untuk itu saya publikasikan tanpa melakukan editing.

  5. Bagaimana Pak, kalau kasus tersebut diatas sudah terjadi dan Perjanjian sdh ditandatangani oleh kedua belah pihak, pertanyaan saya :
    1. Apa perlu dikembalikan lagi ke Panitia lelang untuk dilakukan penyesuaian Harga sesuai dgn pagu….?
    2. Apa perlu dilakukan Addendum Kontrak….
    3. Solusi lain menurut Bapak….?
    Terima kasih Pak.

  6. Izin bertanya pak samsul..
    Bagaimana jika kasusnya untuk pembelian laptop, di DPA tertulis volume = 5 unit, harga satuan = 12 jt dgn total harga = 60 jt..
    Pertanyaannya.. Apakah boleh dalam pembelian laptop tsb diantara 5 unit trdpt harga satuan yg berbeda (ada yg melebihi dr 14 jt dan ada yg kurang dr 14 jt) tetapi total harga tdk melebihi 60 jt..

    Terima kasih bnyk Pak

  7. Mohon pencerahan
    Dipagu laptop 1 unit : 14.000.000
    Dipasaran haraga 1 unit : 7.000.000
    .
    Apakah diproyek ini bakal jadi masalah (temuan) ?
    . Karena seperti kita ketahui didaerah manapun laptop spek core i3 kita bisa dapat dgn harga sekitar 7jutaan..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.