Beberapa hari terakhir mendapatkan materi diskusi yang hampir serupa. Berikut kutipan dari Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan. “Dalam DPA sudah dirincikan item barang dan harga, ternyata penawaran dari rekanan ada satu item barang yang lebih mahal/tinggi harganya dari DPA tetapi total harga tidak melebihi HPS. Apakah bisa digugurkan?”

Kondisi ini terjadi karena karakter DPA yang notabene berbasis
APBD bersifat rinci. Hal inilah yang menyebabkan kasus ini sering terjadi. Meski tidak menutup kemungkinan terjadi juga yang berbasis
APBN. DPA/DIPA yang rinci adalah sumber masalahnya.

Sekali lagi karena pengadaan barang/jasa adalah pelaksanaan anggaran maka mau tidak mau suka atau tidak suka pengadaan barang jasa harus mengikuti tabiat dari penganggaran. Jika tidak maka meski proses pengadaan sudah benar menurut Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 bisa saja nanti tidak bisa dibayar oleh otoritas keuangan.

Misal dalam pengadaan untuk pembelian langsung s/d 10 juta boleh menggunakan bukti pembelian berupa nota. Jika pembelian barang modal maka hal ini akan menjadi kendala jika dalam peraturan perbendaharaan masih menganut paham bahwa untuk belanja modal wajib pakai metode LS. Jika menggunakan LS maka bukti perjanjian minimal adalah kuitansi atau SPK menurut aturan pembayaran. Maka dari itu pengadaan harus mengikuti tabiat aturan pembayaran agar bisa dibayar, artinya tidak bisa menggunakan nota.

Inilah fenomen yang terjadi pada kasus yang akan kita bahas.

Kronologi nya sebagai berikut:

DPA/DIPA (PAGU)

Dalam formulasi DPA/DIPA dalam satu rekening belanja modal peralatan komputer terinci daftar barang yang diadakan sebagai berikut:

Uraian Barang

Volume

Harga Satuan

Jumlah (PAGU)

Komputer

50

10.000.000,-

500.000.000,-

Printer

100

500.000,-

50.000.000,-

UPS

100

600.000,-

60.000.000,-

TOTAL PAGU

610.000.000,-

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Uraian Barang

Volume

Harga Satuan

Jumlah (HPS)

Komputer

50

8.000.000,-

400.000.000,-

Printer

100

400.000,-

40.000.000,-

UPS

100

500.000,-

50.000.000,-

TOTAL HPS

490.000.000,-

Berdasarkan gambaran ini kemudian Pokja menyusun dokumen dan mengumumkan hanya total HPS yaitu Rp. 490.000.000,- sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012. Kemudian daftar kuantitas harga dalam dokumen pemilihan menjadi sebagai berikut:

Uraian Barang

Volume

Harga Satuan

Jumlah (HPS)

Komputer

50

Printer

100

UPS

100

TOTAL HPS

490.000.000,-

Penyedia kemudian menyampaikan dokumen penawaran dengan daftar kuantitas harga sebagai berikut:

Uraian Barang

Volume

Harga Satuan

Jumlah (Penawaran)

Komputer

50

7.000.000,-

350.000.000,-

Printer

100

550.000,-

55.000.000,-

UPS

100

650.000,-

65.000.000,-

TOTAL PENAWARAN

470.000.000,-

Secara aturan maka nilai total penawaran penyedia (460.000.000,-) memenuhi persyaratan karena nilai total penawaran dibawah nilai total HPS (490.000.000,-). Yang menjadi kendala adalah jumlah harga per item barang dalam penawaran melebihi jumlah pagu per item barang dalam DPA/DIPA/Pagu. Jika digambarkan seperti demikian.

Perbandingan Penawaran dengan Pagu Anggaran

Uraian Barang

Volume

Penawaran

Pagu Anggaran

Komputer

50

350.000.000,-

500.000.000,-

Printer

100

55.000.000,-

50.000.000,-

UPS

100

65.000.000,-

60.000.000,-

470.000.000,-

610.000.000,-

Jumlah Harga Item Printer (55.000.000) dan UPS (65.000.000) dalam penawaran akan dijadikan jumlah harga kontrak. Jika dijadikan kontrak maka kemungkinan besar Item Printer dan UPS tidak akan dibayar oleh otoritas pembayaran karena melebihi jumlah harga item Printer (50.000.000) dan UPS (60.000.000).

Kendalanya adalah pokja tidak dapat menggugurkan penawaran karena adanya harga satuan timpang pada item Printer dan UPS.

Kondisi Pra Lelang :

Atas dasar ini maka solusi yang harus diambil ketika kondisi DPA/DIPA yang bersifat rinci adalah :

  1. Pokja mengumumkan pagu anggaran secara rinci per item barang. Untuk itu dalam dokumen pengadaan mencantumkan tabel sebagai berikut:

Uraian Barang

Volume

Jumlah (PAGU)

Komputer

50

500.000.000,-

Printer

100

50.000.000,-

UPS

100

60.000.000,-

  1. Pokja menjelaskan dalam dokumen pemilihan bahwa penyedia tidak boleh menawar melebihi jumlah pagu per item barang. Jika terjadi harga timpang melebihi jumlah harga satuan pagu anggaran maka penawaran dapat digugurkan. Terkecuali harga timpang hanya melebihi harga satuan HPS namun tidak melebihi pagu maka tidak dapat digugurkan.
  2. Pokja tetap mengumumkan total HPS (490.000.000,-) sebagai acuan batas atas kewajaran total penawaran. Dengan cara ini maka Pokja tidak melanggar ketentuan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 bahwa Rincian Harga Satuan Penawaran adalah Rahasia sedangkan total HPS tidak rahasia. Meskipun penyedia dapat membagi volume dengan jumlah pagu tetap tidak dapat mengetahui harga satuan HPS.

Kondisi Pasca Lelang :

Jika sudah terlanjur tidak mengumumkan rincian pagu anggaran dan telah ditetapkan pemenang maka langkah yang dapat dilakukan Pokja adalah:

  • Membatalkan lelang dengan terlebih dahulu melaporkan kepada PA/KPA tentang kesalahan yang terjadi pada dokumen pemilihan.
  • Terkadang kondisional sangat berisiko ketika pembatalan lelang dilakukan, maka kemudian PA/KPA mungkin saja memerintahkan untuk melanjutkan. Jika putusan melanjutkan maka tangggungjawab formil dan materiil ada pada PA/KPA. Dalam kondisi ini untuk menghindari risiko Kerugian Negara dilakukanlah langkah-langkah:
    • Pokja bersama PPK mengundang penyedia pemenang untuk menjelaskan kondisional yang terjadi. Opsi-opsi yang dijelaskan adalah:
      • Penyedia tidak dapat digugurkan karena telah menawar dengan harga satuan timpang melebihi jumlah pagu item printer dan UPS.
      • Jika kontrak terjadi maka penyedia akan mengalami risiko tidak bisa dibayar untuk item.
      • Agar kontrak bisa dibayar maka item printer dan UPS harus disesuaikan tidak melebihi pagu anggaran.
      • Penyesuaian kontrak ini akan diatur dalam perubahan kontrak segera setelah kontrak awal ditandatangani.
    • Jika penyedia merasa tidak diuntungkan dengan opsi penyesuaian maka penyedia dapat mengambil langkah mengundurkan diri tanpa diberi sanksi karena alasannya dapat diterima.
    • Jika penyedia merasa tidak dirugikan dengan opsi penyesuaian maka penyedia menerima penyesuaian dalam perubahan kontrak. Maka kemudian perubahan kontrak yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Uraian

Vol

PENAWARAN

PAGU

PENYESUAIAN

H. Satuan

Jumlah

H. Satuan

Jumlah

Penyesuaian

Jumlah

Komputer

50

7.000.000

350.000.000

10.000.000

500.000.000

7.000.000

350.000.000

Printer

100

550.000

55.000.000

500.000

50.000.000

500.000

50.000.000

UPS

100

650.000

65.000.000

600.000

60.000.000

600.000

60.000.000

TOTAL KONTRAK

470.000.000

610.000.000

460.000.000

  • Hasil pertemuan dituangkan dalam Berita Acara.
  • Segera setelah penandatanganan kontrak dilakukan perubahan kontrak sesuai kesepakatan.
  • Dalam mengambil langkah-langkah solusi seperti ini PA/KPA dapat meminta pertimbangan dari APIP.

Demikian sumbangan pemikiran yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk dapat dijadikan solusi aplikatif.


Print Friendly