Tadinya ingin kembali menulis roman picisan seperti jaman dulu, sudah lama sekali bab kisah khayalan tidak terisi. Namun pikiran tetap tak mau pergi dari pengadaan barang/jasa. Sebuah BBM dari sahabat barat Indonesia mengusik untuk segera dicarikan jalan keluar. Dan sebuah kekhawatiran tiba-tiba saja muncul, jika hal ini tidak segera dituliskan takutnya banyak lagi kawan-kawan pokja pengadaan yang akan mudah dijebak. Dijebak atau terjebak aturan dan kebiasaan. Meski ini hanyalah soal administratif namun saat ini administratif mudah sekali dipidanakan. Maka mengalah lah roman Markemblung dan Mayzaida oleh pengadaan barang/jasa.

Berikut BBM mengusik hati tersebut. “Bang, ne ada kasus baru bagi kami. Mengenai Pasal 25. Pada isian kualifikasi rekanan tidak mengisi PPh pasal 25. Tetapi ruupanya ada aturan dr Kantor Pakja bahwa perusahaan yg memiliki omset dbawah 4,8m membayar Pajak sesuai pasal 4 ayat 2. Nah yg jd masalah mereka tdk mengisi pasal 4 ayat 2 tsb sbg pengganti pph pasal 25, krn menurut mereka tdk diminta dlm dokumen. Kami gugurkan. Disanggah bang. Menurut abang bgmn..?”

    Tersadar bahwa aturan pajak adalah aturan yang nomer wahid dalam perubahan. Ibarat iklan kendaraan bermotor “perubahan tiada henti“. Maka pastilah peraturan pengadaan juga akan terpengaruh akibat perubahan peraturan perpajakan ini.

Pajak pasal 4 ayat 2 adalah bagian dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Berdasarkan Leaflet PP 46, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Objek Pajak yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan PP 46/2013 ini adalah Penghasilan dari USAHA yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabang. Usaha disini meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, waruing/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Besarnya PPh berdasarkan PP 46/2013 pasal 3 ayat 1 dan 2 adalah 1% (satu persen didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Artinya jika tahun lalu omset bruto sebesar Rp4,8 miliar maka dikenai PPh ini sebesar 1% dari 4,8 miliar.

PPh ini termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat 2 UU 17/2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Artinya PPh PP 46/2013 ini bersifat final. Oleh karena bersifat final maka setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Artinya jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final maka tidak diwajibkan PPh Pasal 25.

Kalimat terakhir inilah yang kemudian yang menjadi pokok perkara kasus diatas. Sesuai dengan Perpres 54/2010, sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 tentang pengadaan barang/jasa, pasal 19 ayat 1 huruf l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan m. PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

Maka kemudian dokumen pemilihan/pengadaan tentu hanya memuat kewajiban PPh Pasal 25/Pasal 29. Sementara ketentuan tentang PPh pasal 4 ayat 2 sama sekali tidak tercantum. Sehingga penyedia yang tidak wajib PPh pasal 25 juga tidak punya PPh terhutang (pasal 29) tentu tidak lagi memiliki bukti pelaporan pajak PPh Pasal 25/Pasal 29. Mereka pun tidak/tidak dapat mengisi formulir isian tentang laporan PPh Pasal 25/Pasal 29.

Dilema dihadapi oleh pokja, apakah harus menggugurkan atau diluluskan? Digugurkan karena tidak memiliki laporan PPh pasal 25/pasal 29 seperti yang dipersyaratkan dokumen pemilihan akan menuai sanggah. Dan jika sanggah ternyata benar maka pokja akan disalahkan.

Diluluskan juga menjadi masalah karena sebenarnya penyedia tidak memenuhi syarat seperti tertuang dalam dokumen pemilihan. Pokja takut akan berhadapan dengan kenyataan apabila langkah meluluskan ini bertentangan dengan dokumen pemilihan dan aturan.

Dua-duanya berisiko sama. Tidak menutup kemungkinan nanti pokja di-pidana-kan gara-gara memenangkan penyedia yang tidak memenuhi syarat dokumen pemilihan atau peraturan yang berlaku.

Kan temuan ngawur yang sekarang sedang trend adalah kerugian negara dihitung atas dasar klausul perdata. Kontrak dianggap batal demi hukum karena penyedia seharusnya tidak dapat dimenangkan. Jika kontrak batal demi hukum, karena melanggar syarat subyektif perikatan (perdata), maka penyedia tidak boleh mendapatkan keuntungan dari perikatan. Akhirnya besarnya KN katanya sebesar keuntungan yang diperoleh penyedia. Pokja mana yang mau dipenjara!

Solusi yang paling tepat adalah klarifikasi kepada penyedia tentang bukti pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian verifikasi dan klarifikasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat tentang kebenaran PPh Pasal 25 tidak diwajibkan apabila telah dipenuhi PPh pasal 4 ayat 2 . Saya yakin jawabannya adalah benar.

Hasil klarifikasi ini dapat dijadikan dasar untuk pokja meluluskan penyedia yang telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai PP 46/2013 meski tidak mengisi pada formulir isian kualifikasi. Ini karena alasan :

  1. PP 46/2013 memang tidak terdapat dalam dokumen pemilihan sehingga tidak ada kewajiban mengisi pada formulir isian kualifikasi. Meski tidak ada larangan buat penyedia menginput nomor bukti pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 meskipun tidak dipersyaratkan.
  2. Secara substantif persyaratan perpajakan adalah untuk menjamin bahwa penyedia pemerintah taat aturan perpajakan. Sehingga pemenuhan PPh pasal 4 ayat 2 selama telah terverifikasi dengan tepat dapat menggantikan laporan PPh pasal 25.

Maka dari itu kepada seluruh pokja agar mengupdate standar dokumen atau template dokumen pemilihan terkait persyaratan Pasal 19 ayat 1 huruf l dengan menambahkan kalimat Pasal 4 ayat 2 seperti contoh berikut “Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29/Pasal 4 ayat 2.

    Contoh perubahan pada Standart Bidding Document (SBD) Perka LKPP 15/2012, untuk barang pasca kualifikasi pasal 28.5 : memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29/Pasal 4 ayat 2 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenis dari negara asal Penyedia jasa (bila ada).

    Demikian sedikit ulasan sederhana, semoga bermanfaat.

Print Friendly