Virus gaya kepemimpinan merakyat ternyata belum menular ke banua ini. Hanya sebagian kecil pejabat daerah yang merasa malu melintas di depan rakyatnya dengan mobil dinas super mewah. Selebihnya ya begitulah.

    Investasi politis kepemimpinan mestinya jauh lebih mahal dibanding keinginan material ketika menududuki jabatan publik. Setidaknya hal ini telah dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin reformis yang dikenal rakyat. Di Kota Bandung ada Ridwan Kamil yang jauh lebih bangga ketika memakai sepeda ontel. Kemudian di Kota Surabaya ada Tri Rismaharini yang lebih tertarik dengan mobil dinas “Molina ITS” atau mobil listrik karya mahasiswa ITS. Yang sedang populer adalah Jokowi yang lebih suka mengendarai Toyota Innova.

    Bisa dilihat betapa “harta” kepercayaan publik yang didapatkan ketiganya dengan berinvestasi murah meriah. Kesederhanaan laku dan kebersahajaan, mereka jadikan hiasan kepemimpinan. Kiranya tidak perlu bukti untuk ini karena kita semua sudah tahu berapa besar hasil kepercayaan publik yang diraih.

    Sayangnya kesuksesan ini tidak kemudian lantas menjadi cermin dan benchmark sebagian besar pejabat di daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, sebagai trainer pengadaan barang/jasa pemerintah, masih saja ada keluhan personil kelompok kerja (pokja) pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibuat pusing dengan pengadaan mobil dinas pejabat daerah.

    Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan semakin dipermudahnya proses pengadaan kendaraan bermotor pemerintah melalui sistem electronic purchasing (e-Purchasing) melalui electronic catalougue (e-Catalog). Atau dalam bahasa mudahnya sama dengan pembelian online melalui sistem katalog.

    Sistem e-Purchasing yang digawangi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI) ini didasarkan pada amanat Peraturan Presiden RI Nomor 45 tahun 2010 sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem e-Purchasing menawarkan kemudahan, akuntabilitas dan keamanan bagi pelaksananya.

    Jika diistilahkan sistem ini sama dengan berbelanja kendaraan dinas melalui sistem elektronik. Merek tinggal tunjuk, kemudian pesan, buat surat perjanjian, barang datang dan lakukan pembayaran. Disisi lain Pokja pengadaan dan PPK sangat dimudahkan karena semua proses tersistem. Bahkan saat ini sistem eCatalog LKPP-RI sudah sangat lengkap tidak hanya kendaraan bermotor tapi juga obat-obatan, alat kesehatan hingga alat berat tersedia. Khusus untuk kendaraan bermotor roda 4 hampir seluruh merek-merek terkenal di Indonesia tersedia disini.

    Sayangnya daftar merek dan tipe kendaraan bermotor yang sedemikian lengkap ternyata tidak juga memenuhi dahaga pejabat daerah terhadap mobil mewah. Buktinya pokja pengadaan dan PPK masih dibuat pusing dengan permintaan kendaraan dinas dengan merek dan tipe diluar daftar eCatalog. Karena tidak ada di eCatalog maka tidak dapat tunjuk langsung kepada merek tertentu. Artinya proses harus melalui pelelangan.

Cilakanya jika melalui pelelangan, bisa saja kendaraan yang didapatkan bukan yang diinginkan sang pejabat, karena dalam pelelangan, pemenang adalah penawaran harga terendah sesuai kualitas spesifikasi yang dibutuhkan. Kualitas spesifikasi yang dibutuhkan artinya tidak mengarah kepada merek tertentu seperti yang diatur oleh Perpres 54/2010 dan aturan turunannya.

Ditambah lagi beberapa permintaan kendaraan dinas tidak mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Dalam Permendagri 7/2006 ini diatur batasan Kapasitas/Isi silinder (maksimal) berdasarkan jenjang jabatan.

    Bisa dibayangkan pusingnya PPK dan pokja pengadaan memenuhi hasrat “kemewahan” ini. Jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berani bermain api dengan memainkan spesifikasi kunci yang mengarah pada satu merek maka bersiap-siaplah menjadi incaran aparat hukum. Tidak hanya PPK dan Pokja Pengadaan bahkan sang pejabat pun berpotensi melanggar Permendagri 7/2006 dan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan perpres 70/2012.

Terjepit di antara ketentuan aturan dan keinginan pimpinan adalah posisi dilematis yang harus dialami oleh pelaksana pengadaan barang/jasa. Saat ini posisi sebagai pelaksana pengadaan sudah semakin dijauhi. Kita tentu masih ingat aksi pengunduran diri massal pokja di Pemkab Tabalong tahun lalu. Jika ini terjadi lagi maka tidak hanya Pemerintah Daerah yang rugi tapi juga masyarakat karena terhentinya pembangunan.

Untuk itu segeralah hentikan kompetisi kemewahan kendaraan dinas. Pemimpin yang peduli rakyat adalah pemimpin yang mewah kepribadiannya bukanlah yang mewah mobil dinasnya. Jika hal ini tidak diamini maka tidak ada kata-kata lain yang cocok kecuali. Terlalu!


    

Print Friendly