Month: January 2017

Konsolidasi Pengadaan versus Pembinaan UMKM

Sebenarnya ini bukan berita pertama yang tersiar. Namun pernyataan salah satu kandidat Gubernur DKI Jakarta, Agus Yudhoyono (AHY), menggelitik pemahaman tentang pengadaan terkonsolidasi. Sebelum melangkah lebih jauh perlu ditegaskan, ini bukan artikel kampanye untuk mendukung salah satu pasangan atau mendiskreditkan yang lainnya. Ini murni misi menyampaikan pendapat lain dalam kerangka balancing pemahaman tentang pengadaan barang/jasa. Terkhusus lagi tentang Purchase and Suplly Chain Management (PSCM). Mengutip berita, https://news.detik.com/berita/d-3356061/agus-yudhoyono-lelang-konsolidasi-buat-pelaku-umkm-terpinggirkan, disana disebutkan sebagai berikut: “Contoh kecil lelang pengadaan alat tulis kantor atau ATK senilai Rp 100 hingga 200 juta di tiap unit dalam sebuah instansi, dikonsolidasi atau digabungkan menjadi lelang ATK untuk semua instansi. Sehingga, nilai proyeknya melonjak tajam menjadi miliaran rupiah,” sambung cagub nomor urut 1 itu. Adanya lelang konsolidasi tersebut, membuat para pelaku UMKM terpinggirkan dalam mengembangkan usaha. Padahal Agus menilai, jumlah pelaku industri UMKM adalah yang terbanyak di Jakarta. Dari kutipan kalimat di atas ada dua poin yang menarik dibahas : nilai proyeknya melonjak tajam menjadi miliaran rupiah para pelaku UMKM terpinggirkan Poin ini menunjukkan kesadaran AHY terhadap betapa besarnya nilai belanja pemerintah. Bahkan hanya untuk ATK saja ketika dikonsolidasikan nominalnya miliaran rupiah. AHY juga menyadari bahwa selama ini nilai sebesar itu sengaja dipecah-pecah menjadi Rp 100 hingga 200 juta di tiap unit dalam sebuah instansi. Ini sebuah kesadaran yang sangat positif. Sayangnya kesadaran ini tidak diikuti dengan kesadaran bahwa nilai belanja ATK Pemerintah sebesar itu harus dimanajemen secara...

Read More

Pilih Permen PU atau Perpres?

Karena pertanyaan ini masih banyak sekali diajukan maka perlu kiranya menyampaikan pandangan yang semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Dikotomi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan seluruh perubahannya (Perpres 54/2010) yang disusun LKPP-RI dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 (Permenpu 7/2011) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permenpu 31/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi, memang sudah menjadi perdebatan khalayak pengadaan. Artikel ini termasuk dalam mazhab yang mencoba mengambil jalan damai. Artinya tidak menjadikan dikotomi ini sebagai sebuah pertentangan aturan. Kenapa perlu ditegaskan seperti ini? Karena bagi yang sudah memutuskan kesimpulan ada pertentangan aturan, tentu artikel ini tidak akan cocok untuk diambil sebagai referensi putusan. Apakah benar Permenpu 7/2011 tidak sejalan dengan Perpres 54/2010? Dari sisi perkembangan perubahan peraturan ternyata se-iya sejalan. Buktinya Permenpu sangat-sangat merespon dan mendukung kebutuhan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dilapangan. Dapat kita lihat pada tabel berikut : Perpres 54/2010 Permenpu 7/2011 Perpres 70/2012 Permenpu 14/2013 Permenpu 7/2014 Perpres 4/2015 Permenpu 31/2015 Jika dilihat dari tabel di atas Permenpu 7/2011 secara kuantitatif mengikuti perubahan Perpres 54/2010, bahkan Permenpu 7/2011 terbit tepat setahun setelah Perpres 54/2010. Ini menandakan bahwa tidak benar Permenpu tidak sejalan dengan Perpres. Jika dari sisi kuantitatif sejalan, apakah daari sisi kualitatif konten Permenpu 7/2011 dan Perpres 54/2010 juga sejalan? Dalam media yang sederhana ini untuk membahas konten tentu tidak akan putus dalam satu artikel. Akan lebih...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 291 other subscribers