Month: January 2017

PPK Tidak Wajib Menyusun HPS?

Pada satu tugas pemberian keterangan ahli ketemu lagi dengan data tidak disusunnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PPK. Bahkan pernyataan tidak disusunnya HPS, menurut berkas pemeriksaan, disampaikan langsung oleh sang PPK. Data ini kemudian dijadikan salah satu bagian penting dalam berkas penyelidikan. Benarkah tidak disusunnya HPS oleh Untuk menelaah ini ada baiknya kita melihat konstruksi Perpres 54/2010 pasal 66 tentang HPS: PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. HPS ditetapkan: paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. HPS digunakan sebagai: alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Penyusunan...

Read More

Dampak Hukum PPK Tidak Bersertifikat

Seringkali insiden Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang jasa yang ditemukan tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan, menjadi persoalan serius hingga keranah pidana khusus. Celakanya ternyata dilapangan masih banyak pertanyaan persoalan syarat sertifikasi PPK ini. Perpres 54/2010 pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Setidaknya terdapat 2 dimensi yang melingkupi pembahasan PPK. Pertama, PPK sebagai kewenangan, kerap disebut kewenangan ke-PPK-an. Kedua, PPK sebagai personil untuk kemudian disebut PPK. Pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa yang dimaksud PPK adalah personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/KPA untuk menjalankan kewenangan ke-PPK-an. Dalam rangkaian penetapan tersebut PA/KPA wajib memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tertuang pada ayat 2. Salah satunya ayat 2 huruf g bahwa untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Perlu dipahami, sekali lagi, bahwa jabatan sebagai PPK melalui proses penetapan, bukan berdasar pendaftaran atau pengajuan diri. Untuk itu kewajiban memperhatikan syarat memiliki sertifikat ahli pengadaan dan lainnya adalah kewajiban PA/KPA dalam menunjuk dan menetapkan seseorang untuk menjadi PPK. Syarat memiliki sertifikasi ahli pengadaan dikecualikan jika tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. Sebagaimana pasal 12 ayat 2b, jika tidak ada staf yang memenuhi syarat memiliki sertifikat ahli pengadaan, maka PPK dapat dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. Jika kewenangan ke-PPK-an dilaksanakan oleh pejabat eselon I dan...

Read More

Nilai Jaminan Pelaksanaan Bukan Bagian Prestasi Pekerjaan

Setelah lebih dari 3 kali mendapati diskusi, yang pendapatnya hampir sama, terkait nilai jaminan pelaksanaan dan prestasi pekerjaan dari teman-teman penyedia barang/jasa pemerintah, ada baiknya diurai dalam artikel sederhana ini. Kronologisnya demikian. Dalam peristiwa pemutusan kontrak prestasi pekerjaan telah terlaksana misal 90%, penyedia kemudian dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan. Atas sanksi ini muncul pertanyaan. Apakah jaminan pelaksanaan tetap dicairkan? Apakah nilai jaminan tetap sebesar 5% dari nilai total kontrak atau 5% dari bagian pekerjaan yang belum diselesaikan?             Dari ketiga kasus yang masuk kemeja redaksi http://samsulramli.com pertanyaannya serupa. Kiranya cukup dijadikan simpulan bahwa pemahaman ini kemungkinan besar juga menghinggapi banyak penyedia. Pertama tentang sanksi pencairan jaminan pelaksanaan ketika terjadi peristiwa pemutusan kontrak apakah bisa tidak dikenakan? Jika kita melihat ketentuan Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya pasal 93 ayat (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: Jaminan Pelaksanaan dicairkan; sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; “DAN” Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. Jika dicermati kata sambung pada akhir poin c adalah “DAN”. Dengan adanya kata sambung ini maka sifat sanksi akibat pemutusan kontrak ini adalah kumulatif bukan alternatif seperti “atau” dan “dan/atau”. Berbeda misalnya dengan sanksi pada proses pemilihan sebelum berkontrak misal penyedia mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran maka sanksi yang berlaku adalah sanksi umum sebagaimana diatur pada pasal 118 ayat 2 bahwa...

Read More

Meleburnya LPSE dalam ULP, Tepatkah?

Metamorfosis unit layanan menjadi unit kerja mulai digadang LKPP-RI dalam Perpres pengganti Perpres 54/2010. Banyak yang masih memahami Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sama dengan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP). Mengingat Perpres pengganti, yang konon kabarnya telah dibahas dan disetujui dalam rapat terbatas kabinet hanya menunggu proses administrasi untuk diterbitkan, belum dapat diakses, maka kepastian bagaimana definisi UKPBJ belum dapat dibahas tuntas. Meski demikian penting kiranya melihat konsep yang telah ada dalam Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya dalam memahami metamorfosis kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini. Jika kita telaah Perpres 54/2010 membahas juga tentang kelembagaan dan fungsi. Disisi fungsi Perpres 54/2010 mengenal fungsi layanan. Fungsi layanan ini ada dua yaitu fungsi layanan pengadaan barang/jasa (LPBJP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Pasal 1 angka 8 Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Fungsi LPBJP oleh Perpres 54/2010 ditempatkan dalam wadah Unit Organisasi. Meminjam istilah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP 23/2016) dikenal pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini berarti membentuk suatu unit keorganisasian yang menjalankan fungsi LPBJP adalah kewajiban dari perintah aturan. Fungsi LPSE dalam definisi Perpres 54/2010 pasal 1 angka 38 disebutkan bahwa LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (SPSE). Perpres 54/2010 secara...

Read More

Siapa Penandatangan Kontrak yang Sah?

    Kali ini menengahi perdebatan terkait siapa yang sah, menurut Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya, menandatangani kontrak. Pemicu salah satunya adalah dari praktik yang sering disebut dengan “subkontrak” atau pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, setelah ditetapkan menjadi pemenang. Jamak ditemui penyedia yang ditetapkan pemenang kemudian melimpahkan penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Bahkan kemudian penguasaan ini seolah-olah diperkuat dengan Akte Notaris.     Berbedanya individu penandatangan kontrak dengan individu penandatangan penawaran, dari sisi praktik bisnisnya, tidaklah salah selama memenuhi ketentuan aturan. Untuk itu perlu kiranya dibahas bagaimana ketentuan penguasaan penandatanganan kontrak dan pengalihan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perpres 54/2010. Minimal ada 2 pasal yang harus diperhatikan dalam pembahasan ini. Pasal 79 ayat 2 : Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. Penjelasan : Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Kesepakatan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain dilarang dilakukan diluar kesepahaman yang tertuang dalam dokumen pengadaan dan dokumen penawaran. Inilah yang disebut postbidding. Postbidding ada dua jenis yaitu postbidding dokumen pengadaan dan postbidding dokumen penawaran. Pengalihan pekerjaan berpotensi melanggar larangan postbidding dokumen penawaran. Jika penyedia pelaksana pekerjaan ternyata tidak menggunakan kompetensi dan spesifikasi teknis yang ditawarkan ini adalah postbidding. Sifat aturan pasal 79 ayat 2 jelas sekali adalah larangan. Untuk itu kontrak yang ditandatangani tidak boleh melanggar larangan ini....

Read More
  • 1
  • 2

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,827 other subscribers

Events


Arsip