Month: November 2016

Pemecahan Paket Untuk e-Purchasing Bukan Pidana

Pasal 24 ayat 3 huruf c. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan, sering dipahami secara serampangan. Akibat pemahaman seperti ini, tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah terhalangi. Diskusi ini juga pernah saya tulis pada artikel http://samsulramli.com/epurchasing-obat-pemecahan-paket/ Ada baiknya kita pahami bersama konstruksi pasal di atas, terutama substansi apa sebenarnya yang dilarang. Yang dilarang bukanlah memecah paket! Yang dilarang sebenarnya adalah upaya menghindari pelelangan. Terkait dengan memecah paket dengan tujuan menghindari pelelangan ini diperjelas pada beberapa pasal yaitu : Pasal 39 ayat (4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Pasal 45 ayat (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi. Dengan demikian jelas arah dan tujuan larangan memecah paket pekerjaan adalah menekan penggunaan metode pengadaan langsung. Penggunaan metode selain pengadaan langsung yang berdampak pada pemecahan paket pekerjaan tidak serta merta dikatakan pelanggaran. Secara gamblang artikel ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan apakah pemecahan paket akibat adanya e-katalog adalah perbuatan yang dilarang? Jawabnya adalah tidak ada satupun pasal dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 yang melarang hal tersebut. Apalagi dalam pasal 110 ayat (4) disebutkan K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan...

Read More

Melawan Dugaan Lelang Fiktif Provinsi DKI Jakarta

Kisruh pelelangan mendahului anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memantik perhatian masyarakat tentang keabsahan pelelangan mendahului tahun anggaran. Pernyataan kontroversial sempat terlontar dari anggota DPRD Prov. DKI Jakarta. Dinyatakan bahwa pelelangan mendahului anggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah pelelangan fiktif. Pernyataan ini menunjukkan derajat pemahaman terhadap proses pengadaan barang/jasa yang memprihatinkan. Untuk itu sangatlah wajar jika pengadaan barang/jasa masih dianggap bagian yang marginal dalam proses pembangunan. Tujuan dari proses pengadaan barang/jasa adalah tercapainya value for money terbaik melalui prinsip efisien dan efektif. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan dengan tegas tentang sistem penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian kemauan politik hukum penganggaran adalah kinerja. Kinerja artinya terpenuhinya kebutuhan. Kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan. UU 23/2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang dimandatkan kepada organisasi perangkat daerah ini diperlukan Barang milik Daerah. Pasa 1 angka 39 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang pengadaannya diakomodir melalui proses sebagaimana diamanatkan pada pasal 307 ayat 2 yaitu Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 313 other subscribers