Month: October 2016

Menggagas LKPP sebagai Badan Pengadaan Nasional

Diskusi ini sebenarnya telah lama mengemuka namun kembali memanas ditengah diskursus kelembagaan organisasi perangkat daerah. Khususnya ketika LKPP-RI menggadang-gadang definisi kelembagaan pengadaan di daerah adalah berbentuk Badan. Memang tidak ada yang bisa memastikan bahwa bentuk kelembagaan Badan akan menghilangkan intervensi. Namun setidaknya ada dua alasan utama yang mendasari arah diskusi yaitu : Menekan atau mengurangi celah intervensi dari para pihak. Potensi intervensi terhadap pengadaan barang/jasa tidak hanya dari pimpinan tertinggi namun juga dari level bawah, baik vertikal maupun horisontal. Dengan permanen dan mandiri dalam bentuk Badan maka sumber potensi intervensi jauh lebih banyak ditekan. Amanat UU 23/2014 dan PP 18/2016 tentang fungsi penunjang urusan pemerintahan yang memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah (horisontal). Sekretariat melayani kebutuhan pimpinan daerah (vertikal), Dinas berfungsi melaksanakan urusan melayani kebutuhan publik (ke bawah) dan Badan melaksanakan fungsi penunjang urusan melayani organisasi perangkat daerah (horisontal). Menempatkan pengadaan barang/jasa sebagai fungsi pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, sebagaimana Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor surat 188/3774/SJ tertanggal 11 Oktober 2016, tidak tercantum sama sekali dalam PP 18/2016. Untuk itu Kemendagri dan Kemenpan RB wajib memberikan justifikasi hukum yang tegas dan meyakinkan jika tetap ingin memaksakan kelembagaan pengadaan barang/jasa di bawah sekretariat daerah. Simpulannya pembentukan Badan Daerah adalah upaya menekan dan memperkecil intervensi pada proses pengadaan barang/jasa sekaligus menjalankan amanat UU 23/2014 dan PP 18/2014. Tentu ini bukan tentang penting atau tidak penting atau menjamin...

Read More

Kelembagaan Pengadaan Ideal adalah Badan Pengadaan Nasional

Didapuk menjadi moderator sebuah acara penting penggiat pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pengalaman yang sangat membanggakan. Meski bukan anggota Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (IAPI) kerekatan persaudaraan sesama penggiat PBJP jauh lebih penting. Terlebih lagi even Pelantikan Pengurus DPD IAPI Jawa Timur ini diisi dengan Seminar khusus mengangkat tema mencari format kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ideal. Passion-nya nge-klik habis dengan apa yang selama ini menjadi perhatian publik pengadaan barang/jasa. Berbicara soal kelembagaan PBJP yang ideal! Ditambah lagi akan berdiskusi langsung dengan petinggi LKPP-RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus.     Semoga catatan ini membuka wawasan baru bagi kita semua terkait diskursus bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa yang ideal di negara ini.     Beberapa fakta yang mengemuka dalam diskusi yang berlangsung kurang lebih 3 jam cukup mencengangkan. Selama ini saya pribadi dan mungkin teman-teman penggiat pengadaan barang/jasa menganggap Kemendagri tidak punya komitmen yang baik dalam mendorong kelembagaan pengadaan yang ideal sebagaimana harapan penggiat pengadaan barang/jasa. Kenyataan justru sebaliknya, setidaknya dari pernyataan Kasubag Kelembagaan Kemendagri, Ediy Rofik, MM, Kemendagri mempunyai visi yang sama. Badan Pengadaan Nasional     Perluasan ruang lingkup peran dan fungsi pengadaan barang/jasa dalam rantai pasokan barang/jasa pemerintah perlu dilakukan. Pengadaan barang/jasa tidak lagi hanya terbatas pada proses pelaksanaan pengadaan saja tetapi mencakup pembinaan, teknologi informasi bahkan manajemen logistik secara utuh. Peran strategis pengadaan barang/jasa seperti ini disepakati bersama harus diwadahi oleh lembaga pengadaan barang/jasa yang permanen dan mandiri. Tentang...

Read More

Putus Kontrak Boleh Tunjuk Langsung?

Catatan ringan hari ini tujuannya untuk mengklarifikasi sedikit kesalahan pemahaman terkait pasal 93 ayat 3 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres 4/2015. Klausula ini murni tambahan ayat yang muncul pada Perpres 4/2015 sebagai respon terhadap instruksi percepatan pengadaan barang/jasa melalui Inpres 1/2015. Berikut kutipan pasal 93 ayat 3 : Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat. Pasal ini terus terang membuka kebuntuan solusi ketika pekerjaan terhenti karena pemutusan kontrak. Dengan demikian jika terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena penyedia dianggap melakukan wanprestasi sisa pekerjaan dapat dilanjutkan oleh penyedia pengganti. Pertanyaan sekarang bagaimana mekanisme penggantian penyedia ini? Banyak yang memahami pasal 93 ayat3 dengan kalimat singkat, “berarti sekarang kalau putus kontrak bisa tunjuk langsung ke penyedia cadangan!”. Kalimat singkat ini mengaburkan pemahaman sesungguhnya, bahkan cenderung membahayakan disisi praktiknya. Untuk itu perlu juga sedikit kita urai dengan detil. Apakah benar “Putus Kontrak Boleh Tunjuk Langsung”? Kalimat “Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung” ini menguraikan bahwa ketika terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, mempertimbangkan kelanjutan pekerjaan yang perlu penanganan segera, maka perlu dilakukan proses pemilihan penyedia pengganti dalam waktu yang cepat. Untuk itu PPK meminta bantuan Pokja melakukan proses pemilihan penyedia pengganti tersebut....

Read More

Badan Pengadaan Barang/Jasa disepakati Kemendagri

Progres menggembirakan terkait kelembagaan pengadaan barang/jasa terus berlanjut. Sebagian simpulan utama dari artikel telaahan, kajian hukum dan manajerial yang telah disampaikan menemukan jawaban dan kesepakatan.     Perkembangan terkini yang patut menjadi catatan adalah hasil Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan di Makassar pada tanggal 27 September 2016. Rakor ULP yang digagas LKPP-RI dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri yaitu Zainal Ahmad, AP., M.AP, selaku Kepala Seksi Wil IV A Dit FKKPD Ditjen Otda Kemdagri.     Beberapa poin yang sangat penting yang dapat diambil simpulan adalah : Penggantian istilah Unit Layanan Pengadaan menjadi Badan Pengadaan Barang/Jasa Menindaklanjuti PP 18/2016 Kemendagri sedang menyusun revisi Permendagri 99/2014 dengan perbaikan konsep pada: Bentuk Kelembagaan Permanen, independen dan mandiri. Lembaga ini mengakomodir 3 fungsi sekaligus yaitu Pembinaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Barang/Jasa dan pengelolaan teknologi informasi. Bentuk kelembagaan adalah Badan Tipe A, B atau C. Badan pengadaan barang/jasa nantinya diisi oleh personil penuh waktu. Surat LKPP-RI tentang Badan Pengadaan Barang/Jasa digunakan sebagai rekomendasi restrukturisasi kelembagaan ULP didaerah namun untuk teknis pengaturan tetap mengacu pada Permendagri. KPK-RI mendukung pembentukan ULP yang permanen dan berdiri sendiri. Setidaknya dari 4 poin ini menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang sering dijadikan batu sandungan dalam pembahasan Perda SOPD selama ini. Apakah benar kelembagaan ULP itu harus permanen berdiri sendiri? Jawabannya jelas KPK, Kemendagri dan LKPP-RI sepakat mendukung bahwa lembaga pengadaan barang/jasa adalah permanen berdiri sendiri. Dengan demikian opsi melekat pada lembaga lain baik itu Badan...

Read More

Menguji Komitmen Perbaikan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Kalsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dalam kajiannya menyebutkan bahwa korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah (pengadaan) sebagian besar terjadi dengan modus intervensi terhadap pelaksana pengadaan. Tahun 2016 ini KPK-RI kembali merilis rekomendasi menekan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya adalah sentralisasi pengadaan barang/jasa dan integrasi perencanaan dan penganggaran PBJ. Hal ini seperti disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Cahya Harefa pada konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin (27/6/2016).     Sentralisasi dan integrasi pengadaan barang/jasa adalah pesan yang sangat kuat dari KPK-RI untuk memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pengadaan barang/jasa. Sayangnya gema penguatan ini tidak didengar oleh sebagian besar pemerintah daerah. Yang terjadi sebaliknya, pelemahan struktur kelembagaan pengadaan.     Khusus untuk Kalimantan Selatan, harapan penguatan kelembagaan pengadaan daerah bertumpu pada sikap tegas eksekutif dan legislatif. Pembahasan Raperda Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi Kalsel yang saat ini masih berlangsung adalah kesempatan terbaik untuk melihat sejauh mana komitmen Provinsi Kalsel memperbaiki sistem pengadaan.     Penguatan kelembagaan pengadaan sesuai dengan amanat Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya adalah sebagaimana pasal 1 angka 8. Disebutkan Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.     Pertanyaannya kemudian adalah ULP Permanen dan mandiri dalam bentuk kelembagaan seperti apa? Atau jika melekat pada unit yang sudah ada melekat pada bentuk kelembagaan seperti apa?     Selama ini...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,768 other subscribers

Events


Arsip