Month: September 2016

Bahan Skoring dan Berkas Pembentukan Badan Pengadaan B/J Daerah

Bersama rekan Jabatan Fungsional Pengadaan ULP Kab. Magetan, yang juga anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (DPN-IFPI), Mba Aisyah Munim, kami mencoba mengumpulkan dan menyusun material kajian membentuk Badan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah. Akhirnya terkumpul material kajian yang sangat aplikatif digunakan dalam rangka meyakinkan pemegang kebijakan kelembagaan untuk setuju dan berani membentuk Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Yang menarik adalah tersedianya tutorial penyusunan dan perhitungan Score Type Kelembagaan oleh Mba Aisyah Munim kemudian dilengkapi File Excel berisi formulasi Scoring Kelembagaan yang saya susun. Mudah dan praktis, hanya dengan mengisi indikator umum dan teknis maka hasil atau tipelogi kelembagaan telah bisa didapatkan. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diperkuat dengan Surat Kepala LKPP Nomor : 179/KA/9/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Maka pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa terbuka lebar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang selama ini menjadi dasar rujukan dengan sendirinya tanpa dilakukan pencabutan telah gugur secara hukum. Hal ini mengingat beberapa dasar hukum dari Permendagri 99/2014, dalam konsideran mengingat, tidak lagi berlaku dan tidak relevan. Dasar peraturan yang telah dihapus/diubah tersebut adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,...

Read More

Memahami Asal Merek dan Asal Barang

Menjadi menarik ketika mengikuti sebuah persidangan kasus pidana korupsi mengungkapkan salah satu temuan kunci terkait keabsahan satu produk atau barang yang dihasilkan dapat diluluskan dalam sebuah evaluasi penawaran. Artikel ini tidak akan membahas keseluruhan konten kasus yang menyebabkan putusan dibalakang hari, melainkan hanya menganalisis salah satu temuan secara spesifik.     Pada salah satu dokumen yang saya dapatkan, dijelaskan seperti ini:     Atas dasar perbedaan tersebut, menurut informasi yang saya terima, maka kemudian pemeriksa menyimpulkan bahwa output barang tidak dapat dinyatakan ada dan tidak sah untuk dibayar. Dengan kata lain barang tersebut dianggap fiktif. Dan salah satu item yang dijadikan menghitung Kerugian Negara adalah nilai pembayaran atas produk yang dianggap “fiktif” ini.     Ini yang dasar kenapa artikel ini penting untuk disampaikan. Hal yang sebenarnya sepele dipandangan umum namun dalam sebuah kasus dugaan pidana korupsi menjadi sangat krusial.     Beberapa hal yang menjadi pointer dalam artikel ini adalah: Memahami Asal Merek dan Asal Barang Perbedaan klausul Barang Ada dan Barang Tidak Sesuai. Asal Merek dan Asal Barang     Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hanya mengenal kata Merek bukan Merk. Merek berasal dari absorbsi kata Merk dari Bahasa Inggris. KBBI menguraikan definisi Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.     Atas dasar kepatuhan terhadap Bahasa Indonesia yang dibakukan maka Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek...

Read More

Isu-Isu Strategis Pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Artikel menggugat format kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) di daerah rupanya menjadi viral. Dalam beberapa hari respon, baik yang positif maupun yang negatif berdatangan. Sebagian besar penggiat pengadaan barang/jasa cenderung mendukung kelembagaan ULP yang permanen dan berdiri sendiri. Terkhusus lagi dalam bentuk Badan Daerah sebagaimana tertuang dalam artikel sebelumnya.     Respon negatif justru muncul dengan pertanyaan, “kenapa baru sekarang gugatan terhadap Permendagri 99/2014 ini muncul?” Dari pertanyaan ini dapat ditangkap nada dukungan atas ide pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah, hanya saja keberatannya kenapa baru sekarang hal ini diungkapkan.     Tidak hanya dari perseorangan. Beberapa organisasi pengadaan barang/jasa turut menyampaikan dukungan dan persetujuan atas upaya reformasi kelembagaan pengadaan barang/jasa. Secara resmi maupun non resmi diantaranya Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI), Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), Forum Komunikasi Pengadaan Kalimantan Selatan, Forum Komunikasi Pengadaan Jawa Barat dan beberapa lembaga lainnya.     Disisi lain rupanya masih diperlukan dukungan yang sangat besar agar pemerintah daerah berani untuk mendobrak kokohnya tembok loyalitas terhadap produk aturan Kementerian Dalam Negeri. Kajian aturan yang disampaikan pada artikel “Menggugat Permendagri 99/2014, ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah” masih menyisakan pertanyaan. Kenapa Harus “Badan”?     Pertanyaan kenapa harus diperkuat dalam bentuk “Badan”? Apakah formulasi selain Badan semisal Biro, Bagian, Sub Bagian atau UPT kemudian melemahkan fungsi pengadaan barang/jasa? Adalah “PR” yang harus dijawab dengan argumentasi yang benar.     Dalam rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang didapatkan dari laman http://hukumonline.com 28 Juni 2016 lalu,...

Read More

Menggugat Permendagri 99/2014, ULP Bukan di Bawah Sekretariat Daerah

Sejak artikel “Badan Daerah, Harga Mati Wujudkan Pengadaan Bebas Intervensi” beragam diskusi mengemuka. Sebagian besar menyatakan dukungan terhadap dibentuknya Badan Daerah. Sayangnya para pejuang reformasi pengadaan barang/jasa ini sebagian besar harus menelan pil pahit karena perumusan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016) sudah dimulai dan ketok palu.     Di beberapa daerah bahkan yang tadinya berbentuk Kantor dan Badan terpaksa harus turun kasta menjadi bagian atau bahkan sub bagian dibawah Sekretariat Daerah. Kemunduran yang nyata dari sebuah upaya perbaikan sistem pengadaan barang/jasa di daerah.     Telisik punya telisik, barriernya adalah karena 2 hal. Pertama, karena tidak tercantumnya urusan pengadaan barang/jasa pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Kedua, karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Permendagri 99/2014).     Kenyataan ini menggiring saya untuk lebih memperdalam penelusuran terhadap seluruh aturan terkait perangkat daerah. Pengadaan Barang/Jasa bukan Urusan Pemerintahan Terkait barrier pertama, membawa saya membuka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP 41/2007). Kedua aturan ini mendasarkan pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan pembagian urusan pemerintahan. Dengan demikian memang orientasi OPD diutamakan pada pembagian urusan pemerintahan. Atas dasar ini menjadi hal yang...

Read More

Badan Daerah, Harga Mati Wujudkan Pengadaan Bebas Intervensi

Terbitnya PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai pengganti PP 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, adalah hal yang ditunggu-tunggu para penggiat pengadaan barang/jasa pemerintah. Keinginannya cuma satu yaitu penegasan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah. Namun apa mau dikata PP 18/2016 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana bentuk lembaga pengadaan barang/jasa dalam perangkat daerah. Untuk itu diperlukan penegasan sikap dari masing-masing daerah dalam menafsirkan amanat PP 18/2016 disinkronisasikan dengan amanat Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010). PP 18/2016 Pasal 46 ayat (3) bahwa Badan Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Terkait fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dijelaskan pada ayat 5 bahwa Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang diemban oleh perangkat daerah setingkat badan meliputi salah satunya fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fokus kita ada pada poin fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diuraikan secara jelas pada ayat 6 mengandung 2 hal berikut: diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah kabupaten/kota. Sampai di sini peluang kelembagaan pengadaan barang/jasa untuk dapat menjadi permanen dan berdiri sendiri terbuka jelas. Pertama: Perpres 54/2010 pasal 1 angka 8 mengamanatkan Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Artinya...

Read More
  • 1
  • 2

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 342 other subscribers