Month: August 2016

Pokja Galau Karena IP Addres

Maraknya temuan kasus hukum yang menyangkutpautkan kesamaan IP Address penyedia sebagai indikasi persekongkolan membuat beberapa ahli pengadaan barang/jasa menerbitkan beragam artikel soal ini. Pada akhirnya pertanyaan ini sampai juga ke inbox saya. Kiranya menjadi penting untuk menjelaskan posisi pokja dan temuan kesamaan IP Address ini. Penting dipertegas bahwa praktik persekongkolan terkait kesamaan IP Address umumnya, meski bukan keseluruhan, adalah bersifat horisontal. Persekongkolan horisontal adalah persekongkolan antar penyedia yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana tertuang pada UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Baru menjadi potensi pidana, jika di dalamnya ditemukan bukti persekongkolan vertikal dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Untuk itu ketakutan pokja terhadap sangkaan pidana, terkait IP address yang sama, mestinya tidak perlu ada. Dengan catatan tidak ada niat jahat dari pokja. Sayangnya upaya menemukan niat jahat (mens rea) kadang tidak didahulukan dalam penanganan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa. Ini kemudian menjadi biang ketakutan berlebihan Pokja pengadaan barang/jasa. Implikasi dari ketakutan ini ditandai dengan pertanyaan, “apakah jika ditemukan kesamaan IP Address dalam proses pemeriksaan, Pokja juga akan dikenakan sanksi hukum pidana?” Ranah Hukum Adminisrasi Dalam kacamata UU 5/1999, jika benar ditemukan persekongkolan horisontal yang diperkuat dengan kesamaan IP address, maka konsekwensi hukum mengikat kepada pelaku kejahatan yaitu penyedia yang bersekongkol. Jika demikian Pokja semestinya tidak ikut dipersalahkan. Coba kita lihat definisi persekongkolan horisontal karena pelakunya pastilah penyedia maka pokja...

Read More

Gara-Gara Pemangkasan Anggaran di Perjalanan Kontrak

Pagi-pagi dapat telpon dari teman disatu daerah yang sedang galau berat dengan gelombang pemangkasan anggaran. Jika pada artikel Diskusi Solusi Akibat Pemangkasan Anggaran di bahas singkat tentang berbagai solusi diberbagai kondisi. Kali ini akan diulas sedikit mendalam solusi pada kondisi pemangkasan terjadi dipertengahan pelaksanaan kontrak. Pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah meneken Perpres yang berisi penghematan anggaran K/L jilid I senilai Rp50,02 triliun dari total alokasi anggaran K/L Rp784,1 triliun. Dengan keputusan ini, maka jumlah anggaran K/L yang dipotong sepanjang 2016 mencapai Rp115,02 triliun. Meskipun beberapa waktu yang lalu santer terdengar kabar bahwa pemangkasan tidak berdampak pada pekerjaan yang sedang berjalan, namun dilapangan tidak demikian kenyataannya. Pemotongan anggaran ini mau tidak mau berdampak pada pelaksanaan kontrak yang sedang berlangsung. Untuk itu kali ini coba kita pelajari bersama opsi-opsi kontrak terkait terjadinya variasi atau dinamika akibat pemangkasan anggaran.     Sejatinya karena kontrak pengadaan barang/jasa adalah perikatan antara minimal 2 pihak, yaitu PPK dan Penyedia, maka terdapat dua peristiwa perdata yang dapat terjadi disisi penyedia. Peristiwa tersebut adalah peristiwa sanksi atau kompensasi. Peristiwa Kontraktual     Peristiwa sanksi adalah peristiwa yang dipicu oleh kesalahan yang dilakukan oleh penyedia sehingga terjadi variasi dalam pelaksanaan kontrak. Atas peristiwa ini maka penyedia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kontrak. Sanksi tersebut seperti pemutusan kontrak. Sebagaimana tertuang dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) Pasal 93 ayat 2 bahwa dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena...

Read More

Benefit Fee dan Diskon Tidak Harus 15%

Beberapa hari terakhir paling tidak ada dua distributor produk yang menanyakan hal serupa. Lagi lagi masalahnya soal batasan 15% itu. Pertanyaan ini semakin menguatkan tekad, agar klausul 15% pada Perpres 54/2010 dan seluruh turunannya, segera dihapuskan. Klausul ini nyata-nyata dijadikan pasal sapu jagad yang melibas segala kewajaran dan logika bisnis. Jika hal ini tidak diluruskan maka selain serapan anggaran yang terhambat, dunia usaha juga akan menghindari sektor publik. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang dapat saya rangkum: Apakah distributor wilayah sah secara hukum mendapatkan benefit fee/keuntungan dari harga pricelist melebihi 15%? Apakah kami sebagai distributor wilayah tidak diperbolehkan memberikan diskon melebihi 15%? Apakah jika kami tidak memberikan informasi besaran diskon yang akan diberikan, mengingat syarat dan kondisi, adalah perbuatan melawan hukum? Benefit Fee Untuk pertanyaan no. 1 saya bisa tegaskan bahwa keuntungan penyedia tidak ada pembatasan selayaknya mekanisme bisnis umum. Tidak ada satu aturanpun yang membatasi besaran keuntungan. Sebagaimana prinsip ekonomi disisi penjual adalah memperoleh keuntungan yang maksimal, yaitu dengan menjual barang yang mudah terjangkau oleh konsumen, menjual barang sesuai selera dan dibutuhkan masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, mencari profit sesuai dengan pertimbangan dan dapat menjual barang dengan tepat pada waktunya. Untuk itu berapapun besaran benefit fee/keuntungan yang diberikan distributor pusat/pabrikan sesuai dengan mekanisme internal yang disepakati adalah sah dan tidak melanggar hukum. Keuntungan adalah hal yang menjadi penggerak bagi berputarnya dunia usaha. Besaran keuntungan bisnis sangat bergantung...

Read More

Tidak Perlu Ada Surat Pernyataan!

Sembari menunggu penerbangan menuju Tanjung Pinang sepertinya menarik membahas hal sederhana tentang persyaratan surat pernyataan. Dalam praktik umum pengadaan barang/jasa, surat pernyataan ini masih sering ada. Bahkan dalam ragam bentuk yang menggelikan. Untungnya tidak ada persyaratan surat pernyataan mempunyai pasangan hidup setempat :D.     Berbagai alasan disampaikan, intinya untuk menghilangkan kekhawatiran penyedia akan ingkar janji atau menghilangkan beban tanggungjawab pelaksana pengadaan (pokja atau PPK) atas kegagalan pekerjaan. Menurut saya ini hal yang keliru.     Persyaratan surat pernyataan, menurut hemat saya, adalah persyaratan yang tidak punya value positif bagi para pihak. Apalagi jika kita lihat Perka LKPP 1/2015 tentang E-Tendering pada lampiran bagian Pemasukan Data Kualifikasi angka 3 huruf d bahwa : Lihat pada angka 6 tersurat bahwa dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik penyedia barang/jasa menyetujui seluruh pernyataan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Kalimat ini menandakan bahwa meminta surat pernyataan atas syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan adalah persyaratan yang mengada-ada. Para pihak penyedia, pokja dan PPK harus memahami bahwa seluruh yang tertuang dalam dokumen pengadaan adalah mengikat tanpa harus menyampaikan surat pernyataan lagi. Misal terkait garansi dari pabrikan yang secara tegas tertuang, sebagai syarat berkontrak, dalam SSUK dan SSKK. Meski penyedia tidak menyampaikan surat pernyataan sudah dianggap menyetujui syarat tersebut ketika mendaftar dan menawar. Jika penyedia tidak memberikan garansi untuk barang yang diserahkan, PPK dapat menolak dan memerintahkan penyedia untuk mengganti. Jika penyedia tidak juga dapat memenuhi, klausul wanprestasi...

Read More

Kapan dilakukan Gelar Personil?

Pertanyaan yang sering muncul terkait gelar personil adalah kapan sebenarnya gelar personil dilakukan? Sebelum kita membahas tentang kapan. Ada baiknya disamakan persepsi tentang gelar personil. Gelar personil adalah salah satu metode yang dipilih penanggungjawab pemilihan penyedia dalam meyakinkan diri, bahwa penyedia yang dipilih dan ditunjuk adalah penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan, setelah menandatangani kontrak. Umumnya ini diterapkan pada pemilihan penyedia konstruksi atau konsultan. Seluruh tenaga ahli atau teknis diminta didatangkan dalam klarifikasi maupun pembuktian kualifikasi. Apakah gelar personil ini boleh dilakukan? Sejauh ini belum ditemukan bunyi aturan yang mengharuskan atau melarang hal ini. Dengan demikian tahapan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (pengguna anggaran/pengguna akhir). Syaratnya keputusan menerapkan harus dilandasi dengan akuntabilitas yang tinggi. Justifikasi teknis, terkait kompleksitas pekerjaan, sehingga gelar personil wajib dilakukan. Harus benar-benar transparan dan jelas ukuran maupun tata caranya. Kapan gelar personil sebaiknya dilakukan? Karena ini adalah putusan manajemen pengadaan maka tentang kapan dipersyaratkan harus pertimbangan prinsip efektif dan efesien. Setiap putusan akan berdampak pada nilai manfaat uang atau value for money (vfm). Untuk bahasan kali ini kita fokus pada add cost mobilisasi personil. Mendatangkan personil akan berdampak pada biaya penyedia dalam mempersiapkan penawaran. Pembahasan artikel syarat pemilihan dan syarat berkontrak yang lalu, dapat digunakan untuk menjawab kapan gelar personil dilakukan. Untuk siapa sebenarnya gelar personil ini diperlukan? Untuk PPK atau untuk Pokja? Jika kita melihat pada klausul Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) maka personil ini...

Read More
  • 1
  • 2

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,768 other subscribers

Events


Arsip