Month: July 2016

Lagi-Lagi Soal Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi

    Berbicara persyaratan pelelangan, khususnya pelelangan jasa konstruksi, masih banyak yang mempertanyakan ketegasan dasar hukum terkait persyaratan Klasifikasi Bidang/Sub Bidang Kualifikasi Usaha. Berbagai tulisan dari para praktisi, ahli dan trainer pengadaan barang/jasa sudah kerapkali membahas soal ini. Termasuk dalam beberapa tulisan yang sudah saya publikasikan. Entah mengapa ternyata sekian banyak artikel tersebut masih diragukan logika dan dasar hukum pikirnya. Memang sangat berat merubah “kebiasaan” yang menumbuhkan kenyamanan. Selayaknya lagu “Kesempurnaan Cinta” berada dalam pelukan kebiasaan mengajarkan kenyamanan.     Straight to the point saja nih. Dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 persyaratan penyedia diatur pada Pasal 19. Terkait tentang Klasifikasi Bidang/Sub Bidang terdapat pada ayat 1 : Ayat 1 huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Penjelasan : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata. Ayat 1 huruf g : memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; Ayat 1 huruf h : memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil (pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil), kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; Ayat 1 huruf j : khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Salah satu contoh yang bisa...

Read More

Tidak pakai Katalog di Pidanakan??

Beberapa waktu terakhir banyak menerima pertanyaan terkait eKatalog. Pertanyaan ini muncul rupanya karena munculnya kewajiban menggunakan metode pembelian secara elektronik (ePurchasing) untuk barang/jasa yang ada dalam eKatalog. Tepatnya muncul akibat Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan e-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. Munculnya kata wajib ini berdampak lateral pada sisi hukum ternyata. Entahlah apakah dampak ini terpikir oleh pembuat kebijakan? Atau memang penerapan penanganan hukum yang ber-lebay-an, maklum sekarang jaman power tend to corrupt ada di sektor law enforcement kata beberapa pakar. Dampak hukum tersebut menurut beberapa rekan pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah adalah ancaman pidana akibat tidak menggunakan ePurchasing untuk barang-barang yang sdh ada di eKatalog. Untuk membahas ini sebaiknya semua pihak berkepala dingin dan tidak apriori antar pihak. Ada beberapa sisi yang harus dilihat dalam menyikapi kewajiban pada pasal 110 ayat 4 tersebut. Prinsip Pemilihan Penyedia Tata nilai yang dianut oleh Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) adalah Prinsip dan Etika Pengadaan (BAB II. Pasal 5 dan 6). Kemudian disisi pelaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi dilengkapi dengan beberapa kebijakan. Kebijakan diambil selalu dilandasi oleh prinsip pengadaan barang/jasa dalam kadar adaptif tanpa menghilangkan substansi. Namun demikian yang lebih utama tetaplah...

Read More

Pokja dan PPK bertugas Memilih Penyedia

Pendapat yang beredar selama ini bahwa tugas memilih penyedia adalah tugas pokja saja. Sedang PPK tinggal tunggu dan terima jadi, kemudian tandatangan kontrak. Pendapat ini membuat hubungan antara Pokja dan PPK menjadi renggang, seolah terkotak dalam kepentingan yang berbeda. Sehingga tidak jarang komunikasi antara pokja dan ppk penuh dengan “suudzon”. Suasana seperti ini tidak kondusif dalam rangka membangun pengadaan barang/jasa yang berhasil guna. Tidak semua interaksi para pihak dalam pengadaan barang/jasa berpijak atas kepentingan “jahat”, dinamika yang terjadi sebaiknya dipandang sebagai hal yang wajar, dalam proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa, sesuai tata nilai pengadaan barang/jasa.     Proses pemilihan penyedia barang/jasa (pemilihan penyedia) terdiri dari 2 proses yang saling berhubungan, mengingat tujuan dari pemilihan penyedia tidak hanya mendapatkan penyedia tetapi mendapatkan penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan. Jika kita lihat Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengna Perpres 4/2015 (Perpres 54/2010) pada BAB VI tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri dari 11 Bagian yaitu: Bagian Pertama : Persiapan Pengadaan Bagian Kedua : Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Bagian Ketiga : Pemilihan Sistem Pengadaan Bagian Keempat : Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Bagian Kelima : Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Bagian Keenam : Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Bagian Kedelapan : Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Kesembilan : Sertifikat Garansi Bagian Kesepuluh: Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Bagian Kesebelas: Pelaksanaan Kontrak Dari BAB VI ini jelas terlihat bahwa dalam proses pengadaan melalui penyedia...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 313 other subscribers