Month: April 2016

Diskusi Solusi Akibat Pemangkasan Anggaran

Kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang diperintahkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, tak ayal berdampak besar terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak hanya di K/L namun juga merambat ke daerah. Daerah-daerah yang terkena dampak adalah yang mendapatkan suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tidak kurang dari 50 triliun penghematan yang ditarget oleh Kementerian Keuangan. Tentu saja nilai ini adalah nilai yang besar dan pasti berdampak signifikan terhadap laju gerak pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan. Untuk itu penting kiranya membahas opsi-opsi yang dapat diambil bagi pelaksana dan penanggungjawab pengadaan barang/jasa untuk mengantisipasi pemangkasan anggaran ini. Simulasi pembahasan disusun dalam beberapa kondisi yang dapat ditangkap secara kasat pemikiran. Untuk itu mungkin saja ada kondisi-kondisi yang tidak tercover secara tepat. Kondisi Umum: Paket Pekerjaan Konstruksi. Penetapan anggaran pemangkasan ada pada APBN/D-P yang baru terealisasi 2 bulan lagi. Dari kondisi ini yang perlu dipahami bahwa cateris paribus diantaranya terletak pada dokumen DIPA/DPA perubahan belum ada hanya berupa rencana. Mengingat pasal 13 Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya bahwa PPK DILARANG mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD. Kondisinya anggaran masih tersedia sesuai nilai awal, artinya PPK masih diperbolehkan tandatangan kontrak sesuai nilai awal. Namun tentu rencana pemangkasan harus tetap menjadi perhatian para pihak dalam berkontrak. Langkah pasti yang harus dilakukan adalah...

Read More

Hentikan Persyaratan SKA/SKT yang Lebay!

    Apa yang dimaksud dengan Persyaratan SKA/SKT yang Lebay? Yaitu persyaratan personil inti, sertifikat keahlian/keterampilan (SKA/SKT), dalam jumlah yang berlebihan. Tidak sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan/atau tidak sesuai dengan metode pemilihan penyedia. Misal jelas-jelas paket pekerjaannya sederhana dan nilainya tidak lebih dari 2,5 Milyar tapi mempersyaratkan memiliki personil ber-SKA atau SKT lebih dari satu. Ada yang bahkan hingga tukang batu dipersyaratkan ber SKT. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 08 / PRT / M / 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, disebutkan pada tabel lampiran 3 bahwa perusahaan dengan kualifikasi kecil minimal mempunyai 1 (satu) personil ber-SKT tingkat 1 dan jika pun diperlukan ahli hanya 1 orang be-SKA Elektrikal. Dengan demikian untuk paket usaha kecil, yang hanya bisa dimenangkan oleh penyedia kualifikasi kecil, syarat personil inti-nya tidak boleh melebihi syarat minimal usaha kecil. Ini kalau benar-benar paketnya adalah paket usaha kecil seperti didefinisikan oleh pasal 100 ayat 3. Pasal ini menyebutkan bahwa nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Jadi secara gampangnya karena paket merupaka paket usaha kecil maka Usaha Kecil serta koperasi kecil tidak boleh dihalangi untuk bertanding memenangkan paket. Termasuk dihalangi dengan persyaratan personil inti...

Read More

Ketika “Sertifikat” Diperlakukan Selayaknya “Surat”

Masih ingat dengan diskusi hangat di media sosial soal betapa rancunya penggunaan Bahasa Indonesia di negeri ini. Akronim SIM adalah SURAT Ijin Mengemudi, sementara bentuknya sendiri adalah kartu. Kemudian KK yang merupakan akronim dari KARTU Keluarga sementara bentuknya adalah Surat atau lembaran besar yang tidak jamak disebut Kartu. Tentu pencipta awal sebutan SIM dan KK telah melakukan pendalaman kebahasaan dan kemaknaan dalam penciptaannya atau mungkin juga tidak. Yang jelas diskusi ini menjadi menarik, mengingat dampak dari tidak disiplinnya kita dalam berbahasa saat ini sungguh sangat signifikan. Tentu masih segar pula diingatan kita bagaimana diskursus perbedaan pemahaman kalimat hukum dilarang “berhenti” yang diberi simbol “S” atau “Stop” dengan kalimat hukum dilarang “parkir” yang diberi simbol “P”. Entah apakah benar “Stop” dan “Parkir” adalah bahasa ibu kita, karena saya juga bukan ahli bahasa Indonesia. Gaya hidup artifisial dalam tata cara berbahasa, memantik gaya bahasa non formil, yang kemudian merasuk deras ke wilayah formil. Serbuan bahasa asing, gaul, slengean, alay dan lainnya memang tidak bisa dilawan oleh benteng kebahasaan kita. Tak ayal lingkungan formil pemerintahan, yang mestinya menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan marwah bahasa Indonesia, inipun luruh dan lumpuh. Apa kan daya sudah suratan, regulasi atau peraturan yang disusun tidak lagi menjunjung tinggi akidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena SIM dan KK, Stop dan Parkir adalah puncak gunung es. Kerancuan berbahasa berpengaruh pada keimanan kita sebagai bangsa. Sebagaimana kita tahu...

Read More

Keuntungan Penyedia Tidak Boleh Lebih dari 15%? Ngawur? (Jilid II)

Dalam kelas peningkatan kompetensi personil Unit Layanan Pengadaan (ULP), materi Cost Estimation (Estimasi Biaya), saya menangkap hal yang menarik dan menambah referensi terkait keuntungan penyedia.     Jika sebelumnya pada artikel Keuntungan Penyedia Tidak Boleh Lebih dari 15%? Ngawur? telah dibahas bahwa Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 sama sekali tidak mengatur bagaimana harga penawaran penyedia. Tidak mengatur tentang batasan keuntungan yang wajar pada saat menawar. Karena bagaimanapun juga keuntungan penawaran penyedia tergantung terhadap mekanisme pasar yang terjadi.     Perpres 54/2010 hanya mengatur bagaimana menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar dan akuntabel. Dimana salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam kewajaran HPS adalah keuntungan penyedia. Tapi hal ini sama sekali bukan untuk membatasi nilai keuntungan penawaran penyedia. Perpres 54/2010 menyiratkan dengan tegas selama total penawaran penyedia dibawah HPS maka WAJAR. Bukan tentang murah tapi tentang WAJAR. Tentu WAJAR dan murah adalah hal yang berbeda.     Atas dasar hal tersebut maka semakin meyakinkan bahwa tidak ada dasar membatasi keuntungan penawaran penyedia, apalagi dengan angka 15%!     Sekarang keyakinan itu menjadi bertambah kuat dengan tambahan referensi. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-96/PJ/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rasio Total Benchmarking Dan Petunjuk Pemanfaatannya. Dalam SE ini disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Rasio total benchmarking tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,827 other subscribers

Events


Arsip