Month: March 2016

Logika “Segitiga Abang Becak” dalam Negosiasi Pengadaan Barang/Jasa

Ada satu anekdot yang menarik yang kayanya layak untuk dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa. Diceritakan seorang calon penumpang becak sedang bernegosiasi dengan abang becak. Penumpang    : Bang bisa anterin saya ke Gang Merdeka? Abang Becak    : Lumayan jauh ya, boleh pak silakan Penumpang    : Berapa ongkosnya Bang? Abang Becak    : 30.000 pak Penumpang    : waduh mahal amat 15.000 ya Bang Abang Becak    : Jauh soalnya Pak Penumpang    : Saya Cuma punya 15.000 Bang Abang Becak    : Ya udah deh daripada 1 harian sepi gini.. Penumpang    : Tolong cepet ya bang… Abang Becak    : (Sejenak tertegun) Iya deh tunggu bentaran ya.. Abang Becak kemudian mengeluarkan kunci untuk melepas bantalan rem. Penumpang    : Lho kok dilepas bang nanti ngeremnya gimana??? Abang Becak    : Bapak udah minta murah dan cepat jadi tolong jangan minta selamet ya!!   Dialog terakhir yang pasti sangat mengena jika dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa. Tidak disadari para pengguna atau pelaksana pengadaan barang/jasa tidak melihat kewajaran ini.   Ketika Presiden memerintahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 yang diberi judul Percepatan pengadaan barang/jasa maka kita semua harus sadar bahwa constrain-nya adalah soal waktu. Untuk unsur Harga umumnya terendah dengan kualitas minimal sesuai kebutuhan.   Ambil contoh ketika membahas soal negosiasi. Banyak sekali yang bertanya, “apakah dalam negosiasi harus turun harga?”. Jawabannya tidak akan ada yang baku karena sangat tergantung dari Logika “Segitiga Abang Becak (SAB)” tadi.   Jika kualitas barang yang dibutuhkan sangat tinggi tapi ingin harga murah maka jangan harapkan...

Read More

Sambutan Silatnas Pembentukan DPN IFPI

Jum’at 25 Maret 2016 bertempat di Surabaya, didapuk sebagai Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Indonesia (DPN IFPI) adalah hal yang diluar dugaan. Namun melihat dan merasakan semangat 100 lebih perwakilan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Fungsional Pengadaan) dimana saya adalah salah seorang diantaranya membuat semangat menggelora. Setidaknya ada 1.300an ASN yang telah menjabat sebagai Fungsional Pengadaan di Indonesia saat ini, baik secara sadar atau tidak sadar secara penuh, rela atau tidak rela atau latar belakang lainnya. Ketika gerbong bergerak maka ketidaksempurnaan adalah pengikat semangat, perjuangan dan harapan berasama. Untuk itu sebagai penjaga semangat saya susun pidato singkat yang sederhana dengan inspirasi dari beberapa sumber. Berikut transkrip sambutan yg saya sampaikan di Ballroom Hotel Premiere Sidoarjo, Selasa, 25 Maret 2016, 15.00 Wib Sahabat Pengadaan yang Saya Hormati, SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH NASIB SUATU KAUM KECUALI KAUM ITU SENDIRI YANG MENGUBAH APA APA YANG PADA DIRI MEREKA. Hari ini kita melanjutkan perjalanan tanpa akhir, untuk menjembatani arti dari kata-kata tadi dengan realita zaman sekarang. Bahwa bahagia adalah karunia Tuhan, tapi hak ini harus dijamin dan diperjuangkan oleh umat-Nya. Oleh kita bukan orang lain. Kita semua berada disini atas dasar satu semangat, cita-cita dan niat untuk meraih hak. Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Indonesia adalah wadah kita untuk bangkit bersama, berjuang bersama dan beramal bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimana kita juga berada didalamnya. Hal pertama...

Read More

Gagal Paham Tentang PPTK dalam Pengadaan

Hati-hati para pejabat, pelaksana kegiatan, aparat, media atau siapa saja ketika menyebut PPTK. Bisa-bisa salah kaprah dan ujung-ujungnya gagal paham. Ternyata PPTK itu terdapat beberapa varian berdasarkan ruang lingkup tugas dan dasar aturannya. Mari kita belajar bersama dan berhati-hati bersama agar tidak ada yang di dzolimi. Beberapa hari terakhir ini kembali mencuat diskusi tentang PPTK dalam pengadaan barang/jasa. Bahkan dampaknya sudah masuk ke ranah proses hukum pidana khusus. Seolah-olah PPTK menjadi penanggungjawab penuh atas tidak berhasilnya sebuah proses pengadaan. Bahkan dibeberapa kasus, justru oknum yang menjabat PPTK, yang memang merasa powerfull melebihi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertandatangan kontrak. Atas dasar diskursus itu mari kita buka asal-usul PPTK ini. Dari hasil penelusuran beberapa peraturan ditemukan fakta bahwa singkatan/akronim PPTK, setidaknya mempunyai arti dan ruang lingkup di 3 peraturan. Celakanya akronim PPTK di tiga peraturan ini ternyata berbeda ruang lingkupnya. Akibat dari akronim yang sama yaitu PPTK kemudian didekati dengan pola pemahaman “UU Kebiasaan” yang berlaku, kemudian diimplementasikan tanpa membaca aturan sesuai konsideran dan dasar hukum yang digunakan, fakta dilapangan pencampuran antara kebiasaan dan keinginan akhirnya memunculkan pembenaran atas satu hal yang keliru. Saya akan coba bahas satu persatu akronim berdasarkan 3 peraturan ini. PPTK versi PP 58/2005 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan seluruh turunannya mendefinisikan PPTK sebagai Pejabat “Pelaksana Teknis Kegiatan“. Definisi Pasal 1 angka 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 342 other subscribers