Month: October 2015

Klasik dan Dangdut di Dunia Pangadaan

Tergelitik untuk menuliskan analogi yang sering saya pakai dalam kelas untuk menyederhanakan pemahaman terkait ruang lingkup pembayaran dan pengadaan. Sering saya menggunakan analogi genre musik klasik dan dangdut. Genre musik klasik identik dengan ruang lingkup pembayaran. Pembayaran identik dengan uang. Dalam mengelola uang sang pengelola memang dituntut untuk ketat dan hati-hati. Sehingga irama pengelola keuangan tidak boleh semena-mena merubah nada. Arransemen-nya harus disiplin dan keindahan bagi pengelola keuangan ada pada notasi baku. Administratif menjadi panglima. Maaf tanpa berniat mendiskreditkan musik dangdut atau menafikan aliran musik yang lain. Genre musik dangdut identik dengan ruang lingkup pengadaan. Pengadaan identik dengan menghasilkan...

Read More

Aliran Dana Desa = Aliran Petaka Desa?

    Tersiar kabar Dana Desa dari APBN sebesar 20,7 triliun rupiah pada 2015 ini penyerapannya masih sangat rendah, karena banyak Bupati atau Walikota yang belum menyalurkan Dana Desa kepada desa-desa yang ada di wilayahnya. Kemudian Pemerintah akan memberikan sanksi kepada daerah yang menghambat pencairan Dana Desa, termasuk Kepala Daerah yang menolak menerima Dana Desa terancam akan mendapat sanksi pidana.     Sontak saja ancaman ini membuat beberapa Kepala Daerah bereaksi. Dengan daya magis percepatan serapan anggaran, peraturan teknis terkait pengelolaan dana desa dibuat secara mendadak. Maka sejak saat itu mengalirlah dengan derasnya dana desa kerekening pemerintah desa. Para Pembakal atau Kepala Desa...

Read More

Perubahan Masa Pelaksanaan Jangan Merugikan Penyedia

    Mendekati akhir tahun anggaran fenomena kontrak seperti tahun-tahun sebelumnya menyeruak. Dalam tulisan singkat kali ini saya ingin menanggapi sebuah kasus yang dikeluhkan penyedia terkait dengan perbedaan masa pelaksanaan pekerjaan antara Dokumen Pemilihan dan realita dalam bukti perjanjian atau kontrak.     Ilustrasi kasus : Pada saat pemilihan dokumen pemilihan masa pelaksanaan, sebagaimana penetapan PPK, adalah 70 hari. Kemudian setelah proses penetapan pemenang dan penunjukan penyedia, PPK meminta kepada penyedia untuk bersedia merubah masa pelaksanaan dari 70 hari menjadi 60 dalam kontrak yang akan ditandatangani. Perubahan masa pelaksanaan pekerjaan sebelum tandatangan kontrak inilah yang kemudian dikeluhkan oleh penyedia. PPK beralasan bahwa jika masa pelaksanaan pekerjaan 70 hari maka akan melewati bulan Desember.     Pertanyaan yang harus dijawab dari kasus ini adalah : Apakah proses perubahan masa pelaksanaan pada saat penandatanganan kontrak awal diperbolehkan aturan? Apakah penyedia boleh menolak perubahan ini? Untuk menjawab pertanyaan pertama mari kita cari landasan aturan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres 4/2015. Runtutan tahapan pengadaan adalah proses pengadaan adalah dimulai dari persiapan, pemilihan dan kontrak. Persiapan ditandai dengan dokumen perencanaan dimulai dari perencanaan umum (RUP), perencanaan pelaksanaan (RPP) dan Rencana Pemilihan. Pemilihan ditandai dengan dokumen pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan, Kualifikasi, SSUK dan SSKK dan lainnya. Sedangkan kontrak ditandai dengan dokumen kontrak dan seluruh perubahannya. Nah Masa Pelaksanaan Pekerjaan sebelum tahapan kontrak tertuang dalam Dokumen Pengadaan. Terhadap kondisi ini Pasal 79 ayat 2 menegaskan bahwa Dalam evaluasi penawaran,...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 291 other subscribers