Month: October 2015

    Mendekati akhir tahun anggaran fenomena kontrak seperti tahun-tahun sebelumnya menyeruak. Dalam tulisan singkat kali ini saya ingin menanggapi sebuah kasus yang dikeluhkan penyedia terkait dengan perbedaan masa pelaksanaan pekerjaan antara Dokumen Pemilihan dan realita dalam bukti perjanjian atau kontrak.     Ilustrasi kasus : Pada saat pemilihan dokumen pemilihan masa pelaksanaan, sebagaimana penetapan PPK, adalah 70 hari. Kemudian setelah proses penetapan pemenang dan penunjukan penyedia, PPK meminta kepada penyedia untuk bersedia merubah masa pelaksanaan dari 70 hari menjadi 60 dalam kontrak yang akan ditandatangani. Perubahan masa pelaksanaan pekerjaan sebelum tandatangan kontrak inilah yang kemudian dikeluhkan oleh penyedia. PPK beralasan bahwa jika masa pelaksanaan pekerjaan 70 hari maka akan melewati bulan Desember.     Pertanyaan yang harus dijawab dari kasus ini adalah : Apakah proses perubahan masa pelaksanaan pada saat penandatanganan kontrak awal diperbolehkan aturan? Apakah penyedia boleh menolak perubahan ini? Untuk menjawab pertanyaan pertama mari kita cari landasan aturan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres 4/2015. Runtutan tahapan pengadaan adalah proses pengadaan adalah dimulai dari persiapan, pemilihan dan kontrak. Persiapan ditandai dengan dokumen perencanaan dimulai dari perencanaan umum (RUP), perencanaan pelaksanaan (RPP) dan Rencana Pemilihan. Pemilihan ditandai dengan dokumen pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan, Kualifikasi, SSUK dan SSKK dan lainnya. Sedangkan kontrak ditandai dengan dokumen kontrak dan seluruh perubahannya. Nah Masa Pelaksanaan Pekerjaan sebelum tahapan kontrak tertuang dalam Dokumen Pengadaan. Terhadap kondisi ini Pasal 79 ayat 2 menegaskan bahwa Dalam evaluasi penawaran,...