Month: August 2015

Pokja ULP versus HPS

Dalam sebuah postingan forum diskusi seorang teman mengeluhkan nasib ketua Kelompok Kerja (pokja) yang menjadi tersangka bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akibat penetapan HPS yang diduga terdapat unsur Mark Up. Ketika membaca posting ini teringat dengan niat menuliskan mitos-mitos yang berkaitan dengan poin-poin penting case ini. Mitos “Ketua Pokja adalah Pemimpin” Pertama tentang tentang Ketua Pokja. Dari pengalaman menjadi terperiksa dalam sebuah proses hukum, soal ini sempat menjadi bahan diskusi. Banyak yang berpemahaman bahwa Ketua Pokja-lah yang bertanggungjawab atas seluruh proses pemilihan penyedia. Pemahaman ini muncul atas dasar UU Kebiasaan atau sangka buruk. Kebiasaan yang dijalankan selama bertahun-tahun. Perlu...

Read More

Dokumen Kualifikasi Bukan Dimasukkan Dalam Penawaran Apendo/.rhs

Catatan ringan. Meski sudah banyak yang mengetahui soal ini namun sekedar mengisi hari, pantas kiranya untuk mengupas sedikit tentang Dokumen Kualifikasi. Definisi dokumen kualifikasi ini kadang menjadi kabur ketika dalam rutinitas pengadaan didera oleh UU Kebiasaan.   Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 4/2015 pada pasal 1 angka 21 menyebutkan Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.   Kemudian Dokumen Pengadaan tersurat dalam pasal 64 ayat 1 terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. Dengan demikian dari sisi pengguna (pemerintah),...

Read More

Klausula 14 hari Masa Penandatanganan Kontrak Tidak Dihapus!

Artikel ringan dipagi hari. Untuk kesekian kalinya dapat pertanyaan tentang penghapusan 14 hari dalam Perpres 54/2010 melalui perubahan perpres 4/2015. Ternyata beberapa teman memahami bahwa Perpres 4/2015 menghilangkan klausul 14 hari ini secara general. Untuk itu penting kiranya kalau pembahasan dimulai dari asbabun nuzul perubahan ini. Perpres 4/2015 lahir atas dasar Instruksi Presiden Nomor 1/2015 yang mengamanatkan percepatan pengadaan. Untuk itu kebijakan percepatan ini dikedepankan tanpa kemudian menghilangkan pencapaian prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu perubahan terkait penghapusan klausul 14 hari ini harus dilihat dalam kerangka percepatan. Mari kita urai pasal yang berkaitan : Perpres 54/2010 Perpres 4/2015 Pasal...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 313 other subscribers