Month: April 2015

Memanfaatkan Kontrak Harga Satuan untuk Kebutuhan Yang Unpredictable

    Pemecahan paket pekerjaan salah satunya terjadi atas dasar pertimbangan kebutuhan dari sisi volume yang tidak dapat diprediksi kepastiannya dari sisi volume. Salah satu yang pernah saya diskusikan dengan teman yang terlibat dengan pengadaan obat pada salah satu fasilitas layanan kesehatan. “Kalo kontrak kan berarti harus sesuai Daftar Kuantitas pak. Sedangkan kebutuhan obat unntuk item sangat fluktuatif, pengalaman tahun kemarin ternyata prediksi penyakitnya kurang tepat pak jadi banyak obat yg mubazir dan banyak juga obat yg akhirnya tidak tersedia di apotek.”     Mungkin ada baiknya pembahasan dimulai dari rencana kebutuhan kemudian membedakan antara kontrak dan pembayaran. Jika dilihat dari kutipan diskusi...

Read More

Bahan Pemikiran Kewenangan Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Mumpung ada rencana Perubahan Pereaturan Pengadaan Barang/Jasa coba-coba menyampaikan pendapat. Semoga bisa menjadi manfaat dan siapa tahau didengar dan pantas untuk masuk dalam perubahan Perpres. ngarep.com 🙂 Kali ini terkait kewenangan PPK. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan negara menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Dimana salah satunya sebagai pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal 17 ayat 2 UU 1/2014 menyebutkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang melaksanakan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan salah satunya dengan mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,739 other subscribers

Events


Arsip