Month: February 2015

Serial Perpres 4/2015: Pejabat Pengadaan Ketiban “Beban”

Pepres 4/2015 mengubah peran Pejabat Pengadaan menjadi lebih luas. Dalam kerangka percepatan, perubahan ini ditujukan untuk efisiensi. Perubahan Pasal 1 Angka 9 menyebutkan Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing. Untuk pengadaan langsung tidak ada perubahan yaitu pengadaan barang/jasa non konsultan s/d 200jt dan konsultan s/d 50jt.     Tambahan tugas Pejabat Pengadaan adalah : penunjukan langsung pengadaan barang/jasa non konsultan s/d 200jt dan konsultan s/d 50jt. E-Purchasing tanpa batasan nilai. Untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung mungkin sudah cukup familiar karena sebelum Perpres 70/2012 terbit pejabat pengadaan hanya dibatasi oleh nilai yaitu s/d...

Read More

Serial Pepres 4/2015 : Sekilas Kok Bisa Ada Lelang Cepat

Perpres 4/2015 meskipun digadang bukanlah Perpres pamungkas namun telah memasuki wilayah gradasi praktik pengadaan yang strategis. Setelah memunculkan e-Katalog yang dibangun sejak 2013 kini muncul konsep Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). SIKAP adalah implementasi Vendor Management System (VMS) yang telah diaplikasikan dalam sistem procurement banyak negara.     Ini bukanlah hal yang baru sebenarnya karena dalam arsitektur e-Procurement yang digadang oleh LKPP-RI. Seperti terlihat dari bagan berikut yang diambil dari paparan sosialisasi tentang e-Procurement.     Jika dilihat dari bagan diatas maka secara strategis sebenarnya SIKAP menjadi salah satu kunci pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia utamanya bertujuan untuk mendapatkan...

Read More

Serial Perpres 4/2015 : Pernik Negosiasi Teknis dan Harga

Salah satu diskusi yang mengemuka terkait Perubahan Perpres 54/2010 dengan Perpres 4/2015 adalah munculnya klausul negosiasi teknis dan harga pada proses pelelangan. Klausul ini muncul dengan syarat kondisi penawaran yang masuk dalam pelelangan kurang dari 3. Pasal 109 ayat 7 huruf c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya. Dengan hilangnya klausul penawaran wajib 3 maka proses pelelangan diharapkan dapat mendukung percepatan sebagaimana amanat Inpres 1/2015. Semoga.     Terkait negosiasi beberapa pertanyaan muncul dalam beberapa kelas pengadaan barang/jasa yang saya ikuti. Untuk itu ada baiknya jika materi diskusi dan pembahasan ini...

Read More

Serial Perpres 4/2015 : Peta Pikir Dasar Perpres 54/2010 tentang E-Procurement

Dengan terbitnya Perpres 4/2015 tentang Perubahan ke-4 Perpres 54/2010 tampaknya semakin membuka diskusi mendalam tentang pengadaan barang/jasa. Rutinitas praktis pengadaan barang/jasa ketika “bertabrakan” dengan perubahan kebijakan bagi sebagian besar pelaku pengadaan barang/jasa memunculkan energi magnetik untuk berdiskusi tentang substansi. Ini hal yang menggembirakan karena sejatinya proses itu terdiri dari rutinitas dan tuma’ninah. Dari sekian banyak diskusi disela turbulensi akibat Perpres 4/2015 bolehlah kita berdiskusi tentang peta pikir Perpres 54/2010 tentang Pengadaan. Artikel ini sebagai salah satu episode dari serial Perpres 4/2015. Sebagai bahan diskusi utama bisa kita lihat pada bagan berikut : Jika dikupas dari Batang Tubuh Perpres 54/2010...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 313 other subscribers