Month: December 2014

Harga Satuan Timpang itu Harus dibayar !

Beberapa hari yang lalu berdiskusi dengan salah seorang kawan pengadaan barang/jasa pemerintah. Diskusi ini seputar Harga Satuan Timpang (HST). Dulunya saya pikir bab tentang ini adalah bab yang jelas dan tidak akan menimbulkan ekses berbahaya. Hal ini karena soal Harga Satuan Timpang hanyalah soal perbedaan lumrah antara Harga Satuan Penawaran dengan Harga Satuan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ternyata tidak sodara-sodara, ini berdampak besar juga.     Dampak nyatanya adalah dirasakan oleh penyedia, pendzaliman buat penyedia pada khususnya. Salah satu yang membuat saya kaget adalah pernyataan teman tersebut. Bahwa pada sebuah paket, yang dia ketahui berdasarkan saran dari oknum pemeriksa, Harga...

Read More

Keuntungan Penyedia Tidak Boleh Lebih dari 15%? Ngawur?

Dalam satu diskusi salah seorang teman menyampaikan pertanyaan salah seorang aparat penegak hukum. Pertanyaannya adalah apa benar menurut perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 keuntungan penyedia tidak boleh lebih dari 15%?     Setelah ditanya balik menurut beliau bagaimana? Jawabannya justru mengejutkan, menurut beliau tidak mungkin kita membatasi keuntungan yang harus ditawarkan penyedia. Maka sayapun sependapat. Keuntungan penyedia adalah mekanisme pasar. Siapa yang bisa memastikan mekanisme pasar? Paling banter memperkirakan saja. Maka dari itu Perpres 54/2010 sebagaimana diubah dengan perpres 70/2012 hanya mengatur tata cara menyusun Harga “PERKIRAAN” Sendiri.     Dalam memperhitungkan keuntungan dipasar dasarnya adalah opportunity. Peluang untuk mendapatkan keuntungan...

Read More

Membahas Keterlambatan, Denda dan Pemutusan kontrak

    Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak kerap kali dipahami sebagai dampak akhir pada total masa pelaksanaan kontrak. Misal total masa pelaksanaan kontrak adalah 50 hari, maka yang kerap disebut keterlambatan adalah apabila masa pelaksanaan kontrak telah melewati 50 hari atau 50 hari + 1 dan seterusnya. Benarkah demikian?     Lalu bagaimana dengan masa pelaksanaan kontrak pekerjaan cleaning services atau makan minum pasien yang masa pelaksanaan pekerjaannya 12 bulan atau 365 hari? Apa mungkin pelaksanaan pekerjaan melewati masa 365 hari, sedangkan penyediaan makan minum pasien mestinya per hari. Jika dengan pemahaman diawal berarti tidak akan pernah ada denda keterlambatan dalam kontrak makan...

Read More

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa P3I

P3I (Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia) akan menyelenggaranan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2015 (Periode Januari – Mei) dengan program-program sebagai berikut (klik untuk mengunduh undangannya): Strategi Menghadapi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tips dan Trik Memenangkan Tender Pemerintah Melalui Sistem Elekronic. Narasumber dalam kegiatan tersebut merupakan Instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan berbagai latar belakang keilmuan dan pengalaman dibidangnya masing-masing yang tergabung dalam P3I, yaitu: Rita Berlis (Direktur Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP RI) Iwan Hardian (Auditor BPK RI)...

Read More

Catatan Kontrak: Sanksi versus Kompensasi

    Diakhir tahun ini topik tentang kontrak kayanya semakin hangat. Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, jelas sekali masih banyak yang kurang berminat untuk memahami, bahwa kontrak adalah tentang kesepakatan definisi/klausul antara para pihak. Sehingga banyak yang membicarakan kontrak dengan pendekatan bahasa keseharian, kebiasaan dan simplikasi makna. Praktik seperti ini justru mengaburkan pemahaman tentang definisi. Untuk itu semoga bermanfaat kalau dibahas beberapa definisi yang kerap disepakati dalam sebuah perikatan bernama kontrak.     Kita mulai dari addendum. Addendum seringkali disebutkan tanpa tedeng aling-aling, terhadap apapun saja terkait perubahan didalam kontrak. Padahal kata addendum berasal dari kata dasar “add” atau tambah atau bertambah...

Read More
  • 1
  • 2

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 313 other subscribers