Month: October 2014

Akibat DPA/DIPA Terlalu Rinci

Beberapa hari terakhir mendapatkan materi diskusi yang hampir serupa. Berikut kutipan dari Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan. “Dalam DPA sudah dirincikan item barang dan harga, ternyata penawaran dari rekanan ada satu item barang yang lebih mahal/tinggi harganya dari DPA tetapi total harga tidak melebihi HPS. Apakah bisa digugurkan?” Kondisi ini terjadi karena karakter DPA yang notabene berbasis APBD bersifat rinci. Hal inilah yang menyebabkan kasus ini sering terjadi. Meski tidak menutup kemungkinan terjadi juga yang berbasis APBN. DPA/DIPA yang rinci adalah sumber masalahnya. Sekali lagi karena pengadaan barang/jasa adalah pelaksanaan anggaran maka mau tidak mau suka atau tidak suka...

Read More

Sedikit Coret-Coretan Solusi Kontrak Akhir Tahun APBD

Melanjutkan bahasan artikel “Solusi Akhir Tahun, Sekarang Diperlukan KPA Sakti Mandraguna” yang berbasis APBN maka berbekal beberapa artikel tahun lalu tentang Solusi Akhir Tahun. Untuk APBD saya mencoba menyusun satu rumusan langkah yang mungkin pas buat daerah.     Sebelum memulai saya tetap mengingatkan bahwa apapun solusinya kontrak tahun tunggal yang pelaksanaan pekerjaannya melewati tanggal 31 Desember mempunyai risiko besar. Jika pekerjaan tidak terlalu urgen dan/atau PPK dan PA/KPA tidak memahami betul mekanisme pembayaran dan pengadaan, maka langkah terbaik adalah putus kontrak atau penghentian pekerjaan dengan merubah output. Putus kontrak jika keterlambatan akibat kelalaian penyedia. Menghentikan kontrak dan mengurangi output awal...

Read More

Solusi Akhir Tahun PMK 194/2014, Sekarang Diperlukan KPA Sakti Mandraguna

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014 kembali untuk kesekian kalinya Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terkait solusi kontrak akhir tahun. Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012.     Banyak yang berharap PMK 194/2014 yang diterbitkan 6 oktober 2014 ini akan memberikan fleksibilitas dari sisi administrasi keuangan terkait pelaksanaan kontrak akhir tahun. Untuk mengupasnya saya mencoba merunut pasal per pasal agar ketemu alur pikir penyusun PMK ini. Pasal 2 Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari Rupiah...

Read More

Perbedaan Retensi dan Jaminan Pemeliharaan

Harian Metro Banjarmasin, Kamis, 16 oktober 2014 menyadarkan saya bahwa pemahaman tentang Retensi dan Jaminan Pemeliharaan dalam kaitan pengadaan barang/jasa perlu dikupas lebih mendalam. Insiden seperti ini mestinya tidak perlu terjadi jika kita memperdalam pemahaman tentang Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.     Selama ini yang dibaca dan dipahami hanyalah bahwa retensi dan jaminan pemeliharaan itu sama saja yaitu tentang menjamin dilaksanakannya kewajiban penyedia dalam masa pemeliharaan.     Hal ini seperti tertuang dalam     Pasal 71 bahwa: Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk: Pekerjaan Konstruksi; Pengadaan Jasa...

Read More
  • 1
  • 2

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,776 other subscribers

Events


Arsip