Month: September 2014

Referensi Swakelola Pertama dan Terlengkap dari Fahrurrazi dan Samsul Ramli

Price: Sales price: Rp75.000,00 Penggunaan keuangan negara menuntut proses pelaksanaan yang tertib, disiplin, tepat, dan akuntabel maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari semua pihak yang terlibat. Buku ini layak untuk menjadi pedoman dan referensi bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan keuangan negara melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara swakelola. Sebuah langkah ikhtiar mewujudkan pengadaan yang kredibel demi kesejahteraan rakyat. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. , Walikota Sukabumi Membaca buku ini akan membuka wawasan kita untuk memahami pernak-pernik swakelola. Selama ini, masih banyak orang bahkan para pejabat pengambil keputusan yang beranggapan bahwa dengan swakelola maka “segalanya...

Read More

PERJUANGAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PILIHAN PPK BAGI NEGARANYA

Sebuah Pledoi Agus Kuncoro dari LP Sidoarjo Assalamu’alaikum wr. wb. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. QS: Al Ankabut 2-3 Yang Mulia Ketua dan para Anggota Majelis Hakim, Yang terhormat Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Yang terhormat Sdr. Panitera dan para Hadirin, Assalamualaikum Wr Wb, Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua...

Read More

Temu Nasional PBJ di Desa: “Menyongsong 1 Milyar 1 Desa”

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa harus dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itulah kemudian terbit Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/20014). Dalam UU 6/2014 ini, salah satu yang paling krusial dan sangat terkait dengan pengadaan barang/jasa adalah  Pasal 71 dan 72 yang menyuratkan bahwa desa mempunyai hak dan kewajiban mengelola pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pembicaraan hangat...

Read More

Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tidak Ngikut Perpres 54/2010?

Pelimpahan anggaran memunculkan kewajiban pengelolaan anggaran. Ketika kewajiban pengelolaan anggaran ditanggung maka pada saat itulah kewajiban merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran muncul, sebagaimana essensi swakelola. Pembahasan ini berkesesuaian dengan pasal 4 dan 5 Perka LKPP 13/2013 bahwa Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Untuk pengadaan barang/jasa di Desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang mampu.   Alur Swakelola di Desa Dengan...

Read More

Kebingungan SBU Konversi Dalam Lelang Konstruksi

Sering sekali menerima pertanyaan tentang dampak Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK.02010-kk/978 Perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Untuk Tahun 2014, membuat saya ingin membagi referensi resmi yang saya dapatkan dari Frequently Asked Question (FAQ) website Kementerian PU terkait hal ini. Mengapa harus diterbitkan Surat Edaran Kepala BP. Konstruksi Nomor IK.02010-kk/978 dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi tahun 2014? Jawab: Ada beberapa latar belakang yang pokok dan substansial dari terbitnya Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK.02010-kk/978 antara lain Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 tahun 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi,...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 322 other subscribers