Tanya dan Jawab Saya tentang Jaminan dan OJK

    Sejak diterbitkan artikel tentang dampak surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-04/NB/2013 tentang Pencantuman Klausula dalam Suretyship untuk Menjamin Kerugian Yang Disebabkan Oleh Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, mengalirlah diskusi yang lebar, dalam, panjang dan melelahkan.     Berbagai persfektif bermunculan dari yang pro, kontra bahkan galau. Akhirnya sambil menunggu penerbangan menuju Jakarta untuk kesekian kalinya saya mencoba menuliskan remah-remah yang tercecer dalam diskusi tentang ini, sembari mengingat kembali simpulan saya. Pertanyaan 1 Apakah dengan terbitnya SE OJK SE-04/NB/2013 jaminan dari asuransi sudah tidak berlaku lagi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? Jawaban saya: Suka tidak suka jawabannya adalah Ya. Selama jaminan dari asuransi mengikuti SE OJK maka secara substansi jaminan ini adalah non-unconditional atau conditional. Dengan demikian sama artinya bertentangan dengan pasal 1 ayat 35 bahwa jaminan dalam pengadaan wajib unconditional. Jika demikian maka penyedia yang menyertakan jaminan sesuai SE OJK digugurkan. Pertanyaan 2 Bagaimana jika jaminan dari asuransi mencantumkan kalimat unconditional? Jawaban saya: Unconditional yang dimaksud oleh Perpres 54/2010 bukan hanya tentang kalimat/kata unconditional. Akan tetapi soal substansi. Substansi unconditional adalah dapat dicairkan tanpa syarat apapun paling lambat 14 hari setelah surat wanprestasi dan klaim disampaikan, tidak peduli penyedia KKN dan/atau memalsukan data penawaran/kualifikasi. Pertanyaan 3 Bagaimana jika jaminan dari asuransi tidak mencantumkan klausula sesuai SE OJK SE-04/NB/2013? Jawaban saya: Untuk case seperti ini maka tidak ada alasan pokja untuk menggugurkan. Namun yang harus diperhatikan oleh Pokja adalah proses klarifikasi...

Read More