Month: February 2014

SE Kementerian PU tentang Jaminan yang bikin Galau

Mengisi waktu menunggu penerbangan menuju Bali dari Bandara Juanda, Surabaya, terpikir untuk sedikit mempelajari 2 surat edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berkaitan dengan jaminan dalam pengadaan barang/jasa. Artikel Jaminan dari Asuransi Tidak Berlaku (lagi) dalam Pengadaan Pemerintah? seolah mendapat counter keras akibat dari keluarnya dua surat edaran ini. Sontak SE ini menjadi isu hangat dalam diskusi baik melalui Forum Diskusi Pengadaan Kalimantan, @239FA608 dan blog ini. Para pokja sontak menjadi galau, karena merasa SE ini seolah menempatkan Pokja pada posisi yang dilematis menerima Jaminan terbitan asuransi atau tidak. “Alamat panen sanggahan tahun ini”, ujar salah seorang anggota pokja.     Surat edaran tersebut adalah SE Dirjen Bina Marga No. 03/SE/Db/2014 tentang Jasa Asuransi untuk Jaminan Penawaran Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Dirjen Bina Marga dan Surat Edaran No. 58/SE/KK/2014 tentang Surat Jaminan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di Bidang Pekerjaan Umum. SE Dirjen Bina Marga No. 03/SE/Db/2014 yang terbit tanggal 19 Februari 2014 intinya berisi : Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan dan sudah pada tahap pemasukan/pembukaan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 17 Februari 2014, Jaminan Penawaran atas pengadaan barang/jasa harus sesuai sebagaimana ditetapkan dalam dokumen/addendum lelang. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang belum dilaksanakan proses pengadaannya dan atau masih dalam tahap sebelum pembukaan penawaran pada tanggal 17 Februari 2014, agar jaminan penawaran pada dokumen lelang disesuaikan dengan SE OJK SE-04/NB/2013. Surat Edaran No. 58/SE/KK/2014 yang terbit pada tanggal...

Read More

Usaha Kecil Mengerjakan Paket diatas 2,5 Milyar

    Ada dua pertanyaan via bbm @239FA608 yang hampir serupa. Pertanyaan tersebut adalah apakah usaha kecil yang menawar pada paket diatas 2,5 milyar diwajibkan memenuhi persyaratan KD?     Pertanyaan ini muncul karena pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 pasal 19 ayat 1 huruf h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.     Kalimat “Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil” rupanya menimbulkan pemahaman bahwa KD adalah persyaratan sebagai usaha non kecil. Benarkah demikian? Menurut saya cara membacanya harus diluruskan. KD bukanlah persyaratan sebagai usaha...

Read More

Update Artikel : Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis?

Artikel ini merupakan updating dari artikel berjudul sama yaitu Pasal 19 Ayat 1 Huruf C Benarkah Tentang Pengalaman Sejenis? sifatnya menambah bahasan didapatkan dari diskusi mendalam pada case yang berhubungan dengan Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 19 ayat 1 huruf c . Ada satu pertanyaan dari salah seorang penyedia tentang adanya persyaratan memiliki pengalaman sejenis pada pekerjaan untuk pengadaan barang, menarik saya untuk sedikit menelusuri. Pasal 19 ayat 1 berisi tentang persyaratan sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Setidaknya ada 13 poin persyaratan. Pasal 19 ayat 1 huruf c berbunyi : memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai...

Read More

Tentang Kebutuhan atau Need

Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 5) Identifikasi Kebutuhan     Peraturan Kepala LKPP nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Umum Pengadaan, menempatkan identifikasi kebutuhan sebagai salah satu tahapan dari penyusunan rencana umum pengadaan. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran Penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan Penetapan kebijakan umum tentang cara pengadaan Penetapan kebijakan umum tentang pengorganisasian pengadaan Penyusunan KAK Penyusunan jadwal Pengadaan Pengumuman RUP Identifikasi kebutuhan barang/jasa dibangun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam formulasi 4 W + 1H . What, When, Where, Why dan How. Proses pengadaan barang/jasa terdiri dari empat tahapan utama; persiapan, pelaksanaan, kontrak dan disposal....

Read More

Swakelola bukan Swalaksana

[ Serial Swakelola ] Pasal 1 ayat 20 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (Perpres 54/2010) sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 menyebutkan bahwa Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.     Dari pernyataan ayat diatas ketika konfirmasi dengan bunyi pasal 1 ayat 1 Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012 akan sedikit melakukan koreksi pemikiran yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa adalah hanya soal memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa.     Pasal 1 ayat 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah...

Read More
  • 1
  • 2

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 342 other subscribers