Month: January 2014

Kepala ULP tidak Berwenang dalam Pelelangan

    Memasuki tahun 2014 posisi Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi semakin dikenal oleh semua pihak, khususnya para insan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peran sentral dan strategis ULP dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dirasakan. Apalagi Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 130 ayat 1 tegas sekali mengamanatkan bahwa ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.     Kemudian pasal 1 ayat 8 pada perpres yang sama mendefinisikan ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Peluang posisi struktural ataupun penguatan peran kelembagaan menjadi sisi yang cukup menggiurkan sebagian pihak.     Dengan gambaran ini maka posisi Kepala ULP pun menjadi titik sentral. Titik ini rentan terhadap perebutan posisi struktural. Sebaliknya juga posisi Kepala ULP juga menjadi sumber “ketakutan” terkait peran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sekarang lekat sekali dengan risiko hukum. Dalam benak umum Kepala ULP dianggap sebagai figur sentral yang paling menentukan dalam setiap keputusan pengadaan barang/jasa terutama pemilihan penyedia. Perlu ditegaskan bahwa pemahaman ini sangat-sangat keliru.     Untuk menjelaskan ini perlu kiranya dibahas beberapa topik seputar Kepala ULP melalui jawaban atas pertanyaan umum tentang ULP. Yang mana yang benar antara Ketua ULP dengan Kepala ULP? Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan perubahan yang signifikan tentang definisi...

Read More

Model Dasar Persiapan Penyusunan Spesifikasi Teknis

Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 3) Menentukan tipe spesifikasi teknis berdasarkan pertimbangan komersial adalah tentang pengalokasian resiko. Dalam pandangan tradisional pengalokasian resiko hanya diserahkan sepenuhnya kepada penyedia. Inilah yang kemudian menyebabkan banyak terjadi perubahan kontrak dan klaim. Pada akhirnya hubungan antara pengguna dan penyedia cenderung tidak sehat, seolah-olah hanya menguntungkan salah satu pihak. Idealnya hubungan antara penyedia dan pengguna adalah hubungan saling menguntungkan. Pengguna memerlukan keahlian penyedia untuk memenuhi kebutuhan dan penyedia memerlukan profit dalam rangka menjamin aktivitas usaha.     Berbagi resiko adalah merupakan cara yang paling logis, selama resiko dapat diidentifikasi secara tepat dan pihak yang paling sesuai dipilih...

Read More

Dasar Hukum dan Para Pihak dalam Penyusunan Spesifikasi

Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (Spesifikasi 2) Penyusunan spesifikasi teknis mencakup proses penyusunan spesifikasi teknis dari tahap : Penyusunan spesifikasi teknis pada Kerangka Acuan Kerja Kaji Ulang Spesifikasi teknis yang tertuang pada KAK Penetapan Spesifikasi teknis pada Dokumen Rencana Pelaksanaan. Menyusun laporan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan khususnya terkait kinerja spesifikasi teknis yang telah digunakan dalam pelaksanaan pengadaan. Ruang lingkup ini juga telah dituangkan dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 dan diperjelas dalam Perka 14/2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres 70/2012.     Kemudian pada bagian Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan diuraikan bahwa pada tahap awal Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan sebelum penyusunan HPS dan Rancangan kontrak, PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi Spesifikasi teknis dan Gambar. Dimana PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.     Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 Pasal 11 mengamanatkan PPK untuk melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA baik pada saat akhir pekerjaan ataupun melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan. Histori laporan ini penting dalam kerangka Value Analysis/Value Engineering penyusunan spesifikasi teknis.  Dasar Hukum terkait Aturan Pengadaan Peraturan Pemerintah Nomor : 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perka 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70/2012. Kepres Nomor...

Read More

Pengertian dan Ruang Lingkup Spesifikasi Teknis

Serial Peningkatan Kompetensi Pengadaan (1) Peran penyusunan spesifikasi teknis dalam mendorong pencapaian Prinsip-prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel) sangat besar. Dalam banyak hal, spesifikasi teknis juga berperan penting dalam mendukung program pembangunan secara nasional seperti penggunaan produk Indonesia. Atas dasar itu, penyusunan Spesifikasi teknis dan HPS harus mampu menghasilkan barang/jasa yang tepat dalam kualitas, kuantitas, waktu, lokasi/sumber dan harga melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Spesifikasi teknis disusun sejak penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Pengguna Anggaran (PA). Hal ini ditegaskan dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 pasal 22 ayat 4, bahwa KAK sebagai bagian dari RUP paling sedikit memuat: uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; waktu pelaksanaan yang diperlukan; spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Spesifikasi teknis dalam KAK bersifat umum hasil identifikasi kebutuhan oleh PA. Spesifikasi teknis umum harus mampu menjawab pertanyaan 4W + 1H, diantaranya: Why Kenapa atau untuk apa barang/jasa ini diadakan? What : Apa yang dibutuhkan ? Informasi apa yang penyedia perlukan untuk memenuhi kebutuhan? When Kapan harus disediakan atau dibutuhkan? Where Darimana dan kemana barang/jasa harus disediakan? How Berapa banyak yang dibutuhkan? Bagaimana barang/jasa harus dikirim? Bagaimana kualitas dapat diuji dst… Yang perlu digaris bawahi untuk bisa didiskusikan lebih mendalam adalah tentang ketentuan spesifikasi tidak boleh mengarah pada satu merek /produk tertentu tidak diatur dalam...

Read More

Sedikit Sharing Pengisian SIRUP

Diawal-awal tahun diskusi yang disampaikan diwarnai oleh topik penyusunan dan pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa. Utamanya tahun 2014 ini LKPP telah meluncurkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Dari sisi aplikasi SIRUP sudah lebih maju dibanding sistem awal. Sistem awal yang diaplikasikan dibeberapa daerah pilot project menggunakan metode upload file excel ke dalam sistem. Namun berdasarkan masukan beberapa daerah tersebut, akan lebih efektif menggunakan metode input. Meskipun pada akhirnya beban sistem dan operasional menjadi besar namun belum tentu tidak efisien. Tentang pengisian aplikasi SIRUP secara umum sudah cukup lengkap tertuang pada situs SIRUP, http://inaproc.lkpp.go.id/sirup. Untuk manual operasional dapat...

Read More
  • 1
  • 2

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,768 other subscribers

Events


Arsip