Month: December 2013

Bicarain Kerja PPHP dalam Serah Terima Pertama Pekerjaan

    Banyak diskusi tentang kerja Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Hal ini karena ruang lingkup tugas PPHP dalam pengadaan barang/jasa secara teknis sangat terbatas referensinya.     Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 membahas PPHP pada pasal 1 ayat 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Kemudian pasal 18 tugas-tugas PPHP dibahas pada ayat 5 : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan membuat...

Read More

Siapa Bilang Uang Muka dan Terlambat Hak Penyedia?

    Dipenghujung tahun memang ladang ilmu. Alhamdulillah silaturrahmi kepelosok nusantara membuat mata, hati dan pikiran menjadi terbuka. Banyak teman, saudara dan sahabat yang mau berbagi kisah tentang pengadaan barang/jasa.     Dari puluhan kisah diantaranya tentang asumsi pemberian Uang Muka dan Masa Keterlambatan adalah hak penyedia. Akibat pemahaman ini muncul praktik-praktik yang sifatnya menambah-nambah ketentuan. Contoh dimasukkannya persyaratan pernyataan tidak akan menuntut uang muka dalam dokumen kualifikasi.     Ingat pasal 56 ayat (10) Kelompok Kerja ULP101/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini. Mari kita bahas satu persatu. Uang Muka Cuplikan SSKK pada Dokumen Pemilihan (SBD eTendering V.1 LKPP Perka 15/2012) Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK)*. [jika “YA”] Uang muka diberikan sebesar maksimal __% (________ perseratus) dari Nilai Kontrak *) Wajib dipilih oleh PPK pada saat penyusunan rancangan kontrak dan disusun dalam dokumen pemilihan dengan pilihan ya atau tidak. Tentang uang muka tertuang pada pasal 88 : Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: mobilisasi alat dan tenaga kerja; pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak...

Read More

Ketika Negara Berhitung Untung Rugi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Menyitir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “…kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..” Kemudian kesejahteraan sosial didefinisikan UUD 1945 sebagai: Pasal 33 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.     UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah pencapaian nilai manfaat bukan keuntungan atau profit. Dalam teori supply chain management (SCM) dikenal konsep public procurement yang berorientasi pada value for money atau nilai manfaat uang. Artinya konsep UUD dan SCM selaras.     Sayangnya dilapangan tidak selaras dengan konsep dasar ini. Khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diukur dengan paradigma untung rugi. Pemahaman ini muncul seiring dengan istilah kerugian negara (KN) yang termaktub dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).     Sebagian besar kasus pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa dikaitkan dengan klausul kerugian keuangan negara. Ditambah lagi azas pidana UU TIPIKOR terkait KN adalah azas formil dengan dimunculkannya kata “dapat” pada pasal 2 ayat 1 : … dapat merugikan keuangan negara...

Read More

Ayo Tanda Tangani Petisi UU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

http://www.change.org/id/petisi/dpr-dan-presiden-republik-indonesia-wujudkan-undang-undang-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-dan-sektor-publik-cegah-korupsi-sistematis-segera?share_id=xujqrzewDX&utm_campaign=share_button_mobile&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition Saatnya Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa baik dari sisi Pemerintah maupun Penyedia untuk berbuat dan mendorong kesetaraan hukum Pengadaan Barang/Jasa diantara himpitan Hukum Administratif Keuangan Negara, Hukum Penindakan Korupsi dan Hukum lainnya. Lemahnya posisi hukum menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada posisi yang teramat menggiurkan untuk dieksploitasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kepentingan Politik menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Sumber Dana pencapaian tujuan politik dan kekuasaan. Kepentingan Prestasi Penegakan Hukum menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Indikator Pencapaian Kinerja Utama Penegakan Hukum sehingga jangan harapkan Kasus Pidana Pengadaan Barang/Jasa berkurang sampai kapanpun. Kepentingan Persaingan Usaha menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai obyek praktik pelanggaran persaingan usaha yang sehat. Kepentingan prestasi administratif keuangan pemerintah menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Utama Administratif Keuangan sehingga Status WTP tidak berpengaruh terhadap menurunnya Perilaku Koruptif dalam Pengadaan Barang/Jasa. Kepentingan Bisnis Media menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai trigger utama dalam upaya meningkatkan rating media, pendapatan iklan, pendongkrak oplah sehingga sampai kapanpun tidak akan ada prestasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang akan diekspos. Draft Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa telah dimasukkan dalam Prolegnas sejak tahun 2010 namun tidak ada niat baik dari para pengambil kebijakan untuk membahasnya. Baik Eksekutif maupun Legislatif untuk mewujudkannya dalam waktu segera. Draft UU PBJ tidak menggiurkan dari sisi apapun bagi mereka yang punya kepentingan buruk terhadap negeri ini. Pengadaan Barang/Jasa dibiarkan dalam penguasaan Presiden sebagai pemimpin eksekutif tertinggi. Maka tidak mengherankan aturan Pengadaan Barang/Jasa...

Read More

Sifat Kontrak versus Pembayaran : Termin Fisik Pekerjaan dan Termin Pembayaran

Dalam artikel Rumus Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan terjadi diskusi yang mencerahkan dalam memahami sifat kontrak dengan pembayaran. Ketika menjelang akhir tahun ternyata mengupas sifat kontrak terkait pembayaran menjadi sangat menarik. Pasal 51 (1) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); total harga penawaran bersifat mengikat (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Dari pasal 51 ini ternyata pelajaran tentang pembayaran kontrak bisa diungkap. Jika pada artikel Rumus Kontrak Lump Sum dan Harga Satuan dibahas tentang sifat kontrak dari sisi fisik pekerjaan maka pada artikel ini dibahas dari sisi pembayaran. Jika kita buat perbandingan dari kedua pasal ini maka akan kita temukan peta pikir dari penyusun pasal...

Read More
  • 1
  • 2

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 306 other subscribers