Month: November 2013

Membahas Permukaan Manajemen Kontrak

    Manajemen Kontrak mengandung makna pengendalian atau pengelolaan kontrak. Inginnya artikel ini bersifat yang ringan-ringan saja jadi saya lebih tertarik membahas definisi kata yang dikenal dalam manajemen kontrak khususnya soal time schedule.     Perkembangan manajemen kontrak yang paling berkembang adalah untuk pekerjaan konstruksi bangunan. Hal ini wajar karena Konstruksi Bangunan sendiri dilingkupi oleh aturan setingkat Undang-Undang (UU) diantaranya UU No.01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.     Untuk jenis pengadaan lain seperti barang,...

Read More

Jaminan dari Asuransi Tidak Berlaku (lagi) dalam Pengadaan Pemerintah?

    Beberapa waktu lalu muncul kasus baru terkait jaminan, yang disampaikan dalam Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan. Disampaikan bahwa sekarang muncul klausula baru dalam jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Klausula tersebut intinya adalah tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh : Praktek KKN penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran, tindakan yang diindikasikan disebebkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) diatas. Tentu saja klausula ini membuat pokja galau karena secara otentik jaminan asli dan telah diklarifikasi kepada penerbit. Namun secara substansi bertentangan dengan sifat jaminan yang diminta oleh pasal 1 ayat 35 Perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 bahwa Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Kebetulan pada forum trainer pengadaan barang/jasa juga muncul kasus serupa sehingga didapatkan akar persoalan penyebab munculnya klausula ini. Semua ini tidak lain dan tidak bukan berasal dari terbitnya Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SE-04/NB/2013 tentang Pencantuman Klausula dalam Suretyship untuk Menjamin Kerugian Yang Disebabkan Oleh Praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dari berita hukumonline.com hari Kamis, 26 September 2013 dikabarkan alasan OJK mengeluarkan kebijakan ini. Melalui pernyataaan Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani. Jika klausul ini tak diamandemen, kata Firdaus, maka...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 291 other subscribers