UU Pengadaan Barang/Jasa Riwayatmu Kini

    Artikel yang saya tulis dengan judul “Keterlambatan Proyek” terbit pada Harian Suara Merdeka, Semarang. Artikel ini merupakan bagian dari artikel “Kontroversi Hati PPK: Putus Kontrak atau Terus Saja”. Artikel ini rupanya menarik salah satu stasiun televisi lokal untuk membahas tema “Dilema Pengadaan Barang/Jasa di Akhir Tahun” pada salah satu acara talk show live.     Pengalaman talk show live seperti ini terus terang menjadi pengalaman baru yang sangat mendebarkan. Meski sejak awal sudah dapat dibayangkan bahwa tanggapan yang masuk pasti akan lebih banyak paradigma negatif terhadap pengadaan, tetap saja keterkejutan itu ada.     Pengadaan barang/jasa ternyata diidentikan dengan korupsi. Banyak yang muak dan tidak percaya bahwa proses pengadaan barang/jasa ada yang dilaksanakan dengan baik. Bahkan parahnya tidak ada lagi yang percaya bahwa pengadaan barang/jasa adalah tools penting dalam menjalankan roda pembangunan. Kiranya tidak perlu lah bercerita tentang apabila tidak ada pengadaan barang/jasa tidak ada jalan sebagai prasarana transportasi, tidak akan ada bangunan prasarana layanan publik dan lain sebagainya. Karena semua itu telah tenggelam oleh rasa muak dan jenuh yang teramat sangat terhadap publikasi negatif tentang pengadaan barang/jasa.     Anehnya ketika istilah-istilah baku tentang pengadaan barang/jasa diutarakan banyak yang terbengong-bengong dan bertanya-tanya istilah apa itu? Ketika disebut istilah PPK banyak yang tidak mengerti bahwa kepanjangannya Pejabat Pembuat Komitmen, yang mereka tahu hanyalah Pejabat Pembuat Korupsi. Ketika disebutkan pengadaan, yang ada dibenak justru proses mengada-adakan anggaran untuk dihabiskan. Kenapa saya sebut aneh? Aneh karena sipenilai...

Read More