Month: September 2013

Kontroversi Hati PPK, Putus Kontrak atau Terus Saja

Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Proses pengadaan dinilai memenuhi tujuh prinsip ini dengan melihat content dokumen pengadaan. Proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dinilai dari kepatuhan atau ketaatan tata laksana pemilihan sesuai dokumen pengadaan. Pelaksanaan kontrak dinilai dari komitmen kedua belah pihak, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia, dalam mematuhi kesepakatan dalam dokumen kontrak. Demikian juga dengan serah terima hasil pekerjaan, dinilai dari kesesuaian output yang tertuang dalam kontrak dengan kondisi riil barang/jasa yang diberikan penyedia. Selama koridor penilaian memenuhi ini, maka proses pengadaan barang/jasa sudah berada dalam track sistem. Kita harus memisahkan antara masalah pengadaan dengan pengadaan bermasalah. Masalah pengadaan mengakibatkan terganggunya pencapaian hasil namun proses pengadaan tersebut masih dalam manajemen resiko yang dituangkan dalam dokumen pemilihan atau kontrak. Berbeda dengan pengadaan bermasalah yang lebih menjurus pada pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan. Masalah pengadaan berdampak negatif terhadap hasil namun tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Dan ingat prinsip pengadaan menjamin tidak terjadinya kerugian negara. Sementara pengadaan bermasalah bisa saja tidak berdampak negatif pada hasil pekerjaan, namun potensial melanggar prinsip pengadaan yang ujungnya merugikan negara. Apabila keterlambatan atau kegagalan penyelesaian pekerjaan masih dalam lingkup masalah pengadaan, mestinya tidak bisa serta merta dianggap sebagai pelanggaran. Setiap hal didunia ini tidak ada yang selalu 100% sesuai dengan rencana. Relativitas pencapaian hasil pekerjaan akan selalu ada. Dalam lingkup kontrak keterlambatan atau...

Read More

Ada Pasal 117 Pengadaan Masih Gak Nyaman?

    Sejak artikel tribute to Tabalong (Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa dan Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan) ditayangkan, berbagai komentar dan tanggapan berdatangan. Diantara komentar tersebut ada satu yang cukup menggelitik. “Apa Peraturan Presiden 54/2010 sebagaimana telah dirubah terakhir kali melalui Perpres 70/2012 tidak cukup memberikan perlindungan kepada pelaksana pengadaan lewat pasal-pasalnya?”     Seorang teman dengan lantang berujar, “selama hanya berbentuk Perpres bukan Undang-Undang (UU) pengadaan barang/jasa, kondisinya akan tetap seperti ini!” Boleh jadi ada benarnya. Namun menunggu UU Pengadaan, yang telah digadang-gadang sejak tahun 2012 bahkan sudah masuk PROLEGNAS, tentu akan terjebak pada ketidakpastian.     Untuk itu memperdalam Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya akan menjadi...

Read More

Menyoal Perlindungan Hukum Pelaksana Pengadaan

Halaman depan Harian Radar Banjarmasin, 30 Agustus 2013, memuat berita yang mengejutkan. Dengan Headline “Takut Dipidana, Panitia Pengadaan Tabalong mundur” terus terang tetap sangat mengagetkan, meski kekhawatiran ini memang sempat menjadi prediksi saya. Pernyataan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP), Husin Anshari, menguatkan prediksi bahwa ternyata virus ketakutan terhadap implikasi hukum pidana pengadaan barang/jasa semakin menggejala. Hal ini tentu sejurus dengan semakin gegap gempitanya upaya pemberantasan korupsi. Husin menjelaskan bahwa memang ada kelalaian dalam proses input evaluasi namun tidak bersifat substansi terhadap kualitas pekerjaan.     Menjalankan tugas dalam pengadaan barang/jasa harus ditempatkan sebagai posisi yang sangat strategis. Pada tahun 2011 berdasarkan...

Read More

Memidanakan Pengadaan Barang/Jasa

    Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Tabalong. 35 orang anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tabalong secara serentak mengundurkan diri. Pengunduran diri ini secara otomatis akan melumpuhkan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tabalong. Hal ini juga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tabalong juga terancam terhenti. Meski sudah memasuki triwulan III Kabupaten yang mempunyai APBD TA. 2013 sekitar 1,07 triliun ini tentu masih menyisakan paket-paket pelelangan yang mendesak. Belum lagi ada hajatan besar Pemilukada dan APBD-P.     Dari informasi yang tersebar dengan cepat, pemicu pengunduran diri seluruh pokja ULP ini akibat ditetapkannya 5 anggota pokja ULP sebagai tersangka pada...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 342 other subscribers