Month: July 2013

Honor Ganda

    Standar Biaya Umum untuk APBN tahun 2014 telah terbit. Bentuknya adalah PMK No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014. Ada perubahan nomenklatur yaitu dari Standar Biaya Umum menjadi Standar Biaya Masukan. Tidak banyak yang bisa dibahas dari perubahan ini, mungkin karena standar biaya ini memang merupakan input yang diproses dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), dimana RKA sebagai outputnya.     Yang menarik diulas adalah tentang komposisi Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan, Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan dan PPHP. Dalam lingkup Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan disebutkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPSPM, Bendahara dan staf pengelola keuangan. Sementara dalam lingkup Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan disebutkan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan. Untuk PPHP sudah jelas.     Komposisi yang menarik adalah ditempatkannya PPK dalam lingkup Pengelola Keuangan, sementara ranahnya spesifik Pengadaan, meski masih tetap berada dalam lingkup keuangan. Yang menjadi tanda tanya adalah kenapa PPK tidak dimasukkan dalam satu lingkup dengan yang bergerak di pengadaan lainnya seperti Panitia/Pejabat Pengadaan. Kemudian meski Perpres 70/2012 telah terbit agustus 2012 lalu, PMK ini masih tidak mengenal Pokja ULP yang dikenal hanya panitia. Okelah ini juga tidak dibahas terlalu dalam.     Mari kita perhatikan formulasi satuan honorarium dari beberapa komponen kunci pengadaan barang/jasa. PA diberikan satuan honorarium dalam OB atau Orang Bulan KPA diberikan satuan honorarium dalam OB atau Orang Bulan PPK diberikan satuan honorarium dalam OB atau Orang Bulan....

Read More

PPHP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Beberapa hari terakhir masuk sejumlah topik diskusi seputar Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Tidak banyak referensi yang bisa didapatkan terkait PPHP atau pada konstruksi bangunan dikenal dengan Tim PHO/FHO. Khususnya tentang alur kerja dan ruang lingkup tanggungjawab.     Namun ada baiknya kita menelusuri PPHP dari Perpres 54/2012 jo Perpres 70/2012: Pasal 1 ayat 10 bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.     Kemudian Pasal 7 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa PPHP merupakan bagian dari organisasi pengadaan.     Pasal 8 ayat 1 huruf e menjelaskan bahwa PPHP adalah merupakan salah satu yang ditetapkan oleh PA/KPA.     Kemudian penjelasan rinci terdapat khusus pada Bagian Keenam yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 18. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; memahami isi Kontrak; memiliki kualifikasi teknis; menandatangani Pakta Integritas; dan tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa...

Read More

Yuk, Belajar lelang Itemized

    Sebenarnya belum begitu PeDe untuk mengupas tentang ini karena secara praktikal teknis belum pernah secara langsung terlibat. Selain karena di daerah Unit Layanan Pengadaan (ULP) belum tertarik bahkan mungkin takut melaksanakan pelelangan seperti ini.     Pelelangan itemized bagi dunia pengaadaan pemerintah di Indonesia adalah hal baru. Namun secara internasional jenis pelelangan seperti ini sudah dikenal dan diterapkan sejak lama. Titik tekannya ada pada pencapaian prinsip efisien dan efektif. Utamanya melalui upaya optimalisasi value added proses pengadaan memperhatikan komponen Value for Money.     Sejak awal konsep consolidated procurement menjiwai pergantian Keppres 80/2003 ke Perpres 54/2010 hingga Perpres 70/2012 sekarang. Lihat saja dagangan...

Read More

Bicara Surat Dukungan

    Sepertinya menarik juga membicarakan tentang surat dukungan pabrikan/distributor tunggal. Dari sekian case yang disampaikan beberapa muncul kebingungan tentang persyaratan surat dukungan ini. Surat dukungan pabrikan/distributor dari sisi definisi dikenal juga sebagai principal. Meski tidak berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada baiknya kita buka wawasan tentang definisi Principal Dalam PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA SKK MIGAS Nomor: 007 REVISI-II/PTK/IX/2011. Yang dapat saya sarikan beberapa definisi sebagai berikut : Principal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menunjuk agen atau distributor utk melakukan penjualan barang/jasa yang dimiliki. Principal Produsen adalah Produsen/Pabrikan yang menunjuk agen/distributor baik tunggal ataupun tidak. Principal Supplier adalah perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk Principal Produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen/distributor Agen adalah perusahaan perdagangan yang bertindak untuk dan atas nama principal Dibahas soal principal produsen (pabrikan) dan principal supplier (distributor utama). Kemudian principal ini akan menunjuk agen/distributor. Status principal supplier, agen dan distributor harus dinyatakan dalam bentuk surat penunjukan sebagai principal supplier, agen atau distributor. Sehingga yang harus diperhatikan terkait dukungan pabrikan/principal adalah kekuatan hukum perikatan dari dokumen dukungan. Dukungan principal hendaknya merupakan sebuah perjanjian yang mengikat antara principal dengan agen/distributor. Tidak hanya selembar surat berisi pernyataan dukungan yang bersifat temporer dan lemah secara hukum. Perikatan mencakup masa pelaksanaan bahkan hingga masa pemeliharaan. Sering menjadi permasalahan adalah saat surat dukungan yang dipersyaratkan hanya selembar surat pernyataan dukungan. Pendukung/principal tentu...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 291 other subscribers