Month: May 2013

Ngobrol tentang Solusi Pemilihan Gagal

Tadinya mau mengupas tentang “mark-up” setelah memperhatikan ketersediaan waktu dan kelengkapan data dipending dulu. Kayanya yang lebih ringan adalah ngobrolin soal solusi gagal lelang.     Tentang pemilihan gagal ini dikupas pada Perpres 54/2010, sebagaimana telah diubah melalui Perpres 70/2012, Paragraf Kesembilan pasal 83 dan 84.     Pasal 83 mengulas sebab pemilihan gagal. Sedangkan pasal 84 berisi tentang solusi pemilihan gagal. Sesuai dengan judul tulisan kita hanya akan bercerita tentang solusi pemilihan gagal saja.     Solusi pemilihan gagal pada intinya tertuang pada pasal 84 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka Kelompok Kerja ULP segera melakukan: a.     evaluasi...

Read More

EPurchasing Obat = Pemecahan Paket ?

    Kembali membahas sistem ePurchasing Obat menggunakan eCatalog. Karena sistem ini tergolong baru penerapannya di Indonesia, maka wajar banyak perspektif dan dinamika yang terjadi. Bahasan kali ini sedikit berdiskusi tentang dampak ePruchasing obat di daerah.     Setiap kali mengajar kelas pengadaan barang/jasa di daerah, pembahasan hangat pastilah tentang dibentur-benturkannya aturan diwilayah pengadaan dan wilayah pembayaran. Aturan pengadaan dan pembayaran lahir dari rahim yang sama yaitu UU 17/2013 tentang Keuangan Negara. Pengadaan dinaungi oleh Perpres 54/2012 dan seluruh perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembayaran untuk daerah dinaungi oleh PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.     Ditingkat teknis Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP-RI. Sedangkan PP 58/2005 tertuang dalam Permendagri 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah melalui Permendagri 21/2011.     Kalau kita lihat dari alur peraturan, sudah bisa dipahami bahwa keduanya adalah saudara kandung yang mempunyai wilayah fungsi yang tegas. Ada soal penganggaran sebagai faktor input (PP 58/2005) bagi proses belanja. Kemudian proses belanja outputnya adalah barang/jasa (Perpres 54/2010). Dan terakhir barang/jasa yang didapatkan dari penyedia harus dibayar melalui proses yang diatur oleh PP 58/2005 kembali. Seperti yang pernah saya tulis pada artikel Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran. Kedua klan aturan ini bermuara pada Bukti Perjanjian diatur Perpres 54/2010 dan Bukti Pembayaran diatur PP 58/2005. Bukti Perjanjian menghasilkan barang/jasa. Bukti Pembayaran mengeluarkan uang.     Semoga alur dan pemetaan pemahamannya menjadi jelas dan tidak lagi dibentur-benturkan. Kode Rekening     Kode rekening tidak diatur...

Read More

Solusi Evaluasi Kualifikasi Gagal (Perbaikan)

Setelah artikel ini tayang ada seorang teman yang mengkritisi pendapat saya tentang  evaluasi ulang sebagai Solusi  Evaluasi Kualifikasi Gagal. Dari perdebatan panjang akhirnya saya menerima pendapat dari teman tersebut. Setelah mendalami Perka 14/2012 saya temukan logika baru yang dapat dijadikan dasar pengambilan solusi. Kemudian pada aplikasi SPSE Ver. 3.5 menu ini telah tersedia dan operasional. Untuk itu artikel ini saya koreksi dan perbaiki demikian semoga bermanfaat. ——————————————————————— Dari sebuah diskusi pada Group Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan artikel ini bermula. Pada intinya pertanyaan berisi tentang kebingungan pokja ketika pada tahap evaluasi kualifikasi 3 penyedia yang ditunjuk sebagai calon pemenang, cadangan 1 dan 2 tidak memenuhi kualifikasi. Sementara masih ada 3 penyedia lain yang belum dilakukan evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah Pascakualifikasi. Pertanyaannya apakah pemilihan digagalkan? Kalau digagalkan bagaimana dengan 3 penyedia yang belum dievaluasi? Kalau diteruskan masa evaluasi penawaran sudah terlewati, bagaimana cara putar baliknya?     Saya akan mulai pembahasan dari sisi metode evaluasi. Ada dua kategori dokumen yang dievaluasi dalam proses pemilihan penyedia. Dokumen penawaran terdiri dari administrasi, teknis dan harga/biaya dan dokumen kualifikasi terdiri dari unsur kualifikasi terutama form isian kualifikasi.     Pascakualifikasi didahului dengan evaluasi dokumen penawaran baru kemudian evaluasi dokumen kualifikasi. Jadi ada demarkasi yang tegas antara masa evaluasi penawaran dengan evaluasi kualifikasi.     Evaluasi dokumen penawaran disusun dengan urutan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga/biaya. Dalam wilayah ini  Pelaksanaan evaluasi dilakukan Kelompok Kerja ULP...

Read More

Badan Usaha dan Kualifikasi Usaha

Dalam diskusi atau obrolan tentang pengadaan barang/jasa seringkali muncul distorsi pemahaman tentang badan usaha dan kualifikasi usaha. Sehingga muncul “UU Kebiasaan“, kenapa saya istilahkan demikian ternyata ini dibawah sadar telah mempengaruhi penerapan dilapangan. Misal ketika Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menawar pada pengadaan diasumsikan bahwa kualifikasi usaha perusahaan tersebut adalah non kecil (menengah atau besar).     Sekarang mari kita kupas sedikit tentang definisi Badan Usaha dan Kualifikasi Usaha. Kupasan ini didasarkan pada beberapa literatur utamanya literatur peraturan. Badan Usaha     Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Kemudian “Orang” (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum). Dua macam Subyek Hukum dalam pengertian hukum adalah : Natuurlijke Persoon (natural person) yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdata). Rechtspersoon (legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 1654 KUHPerdata)     Selain itu UUD 1945 sebagai sumber dari segala aturan di Indonesia menaungi hak terkait Badan Usaha ini melalui pasal 33 yaitu : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.     Meski sebagai subyek hukum Badan Usaha tidak sama dengan Badan Hukum. Badan...

Read More

Kesederhanaan itu adalah Bukti Perjanjian

    Dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, baik melalui Group Diskusi Pengadaan Barang/Jasa yang saya kelola, maupun konsultasi via Jalur Pribadi (Japri), banyak yang mengaitkan kesederhanan metode pengadaan barang/jasa berdasarkan nilai pengadaan. Puncaknya beberapa email memperlihatkan hal mengejutkan. Ternyata telah terbit beberapa kebijakan, berupa surat edaran yang menetapkan metode pengadaan berdasarkan nilai pengadaan.     Pada kabupaten tertentu misalkan, menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa dengan nilai 10 s/d 50 juta rupiah ditetapkan menggunakan kuitansi. Kemudian ditetapkan pula metode pengadaan langsungnya melalui pembelian langsung.     Dengan menetapkan nilai pengadaan barang/jasa 10 s/d 50 juta rupiah melalui pembelian langsung maka pelaku transaksi dapat dilakukan oleh selain pejabat pengadaan. Ingat artikel terkait Pengadaan Langsung salah satunya http://samsulramli.wordpress.com/2013/02/24/pengadaan-langsung, bahwa Pejabat Pengadaan dapat mempercayakan proses Pembelian/ pembayaran langsung kepada orang lain. Orang lain ini siapa? Bisa saja unsur staf yang ditunjuk, PPK atau PPTK atau lainnya. Namun bukan ini pokok masalahnya.     Pokok masalahnya adalah secara substansi akan terjadi kekeliruan pemahaman dan pelaksanaan. Dalam beberapa kelas pengadaan barang/jasa, saya sering sampaikan bahwa pengadaan barang/jasa adalah soal manajemen bukan tentang pelaksanaan aturan semata.     Amsal sederhana yang saya sering pakai, “jangan menembak burung pipit dengan meriam!” Ini bukan tentang aturan tapi tentang bagaimana kita menyesuaikan alat/metode dengan sasaran. Menembak burung dengan meriam hasilnya adalah kemudharatan. Apabila lepas sasaran maka terlalu besar peluru yang terbuang hanya untuk seekor burung pipit. Kalaupun tepat sasaran maka yakin saja burung pipit akan hancur sia-sia.     Perpres 54/2010...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,725 other subscribers

Events


Arsip