Month: April 2013

Ngobrolin Peran PPTK dalam Pengadaan Barang/Jasa

    Rasanya terlalu lama tidak update blog karena ada beberapa pekerjaan yang menyita sebagian waktu. Terlintas pemikiran untuk membahas peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa. Topik ini selalu menjadi perdebatan hangat disetiap kelas atau even diklat pengadaan barang/jasa didaerah.     Jadi untuk mengisi kekosongan updating blog, coba-coba ngobrol tentang PPTK, barangkali saja bisa dijadikan pendulum yang berarti diranah perbaikan secara praktis.     Klausul PPTK ini muncul hanya untuk pemerintah daerah tepatnya melalui PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 ayat 16 menyebutkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari...

Read More

ULP dan Penanganan Permasalahan Hukum

    Artikel ini muncul atas dasar pengalaman pribadi ketika ada dampak permasalahan hukum dari proses pengadaan barang/jasa. Sebagai salah satu anggota pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) tentu berharap ada perbedaan mendasar dari sisi manajemen pengadaan era Keppres 80/2003 saat masih berbentuk Panitia Pengadaan dengan era Perpres 54/2010 dengan adanya ULP.     Dari data LKPP dalam paparan tentang roadmap ULP diterangkan bahwa 70 persen kasus KPK dan 80 persen kasus KPPU berasal dari proses pengadaan barang jasa pemerintah. Angka ini akan semakin mencengangkan kalau diakumulasi dengan kasus yang diangkat didaerah, ditingkat kepolisian dan kejaksaan.     Ditambah lagi dengan euforia pemberantasan korupsi terhadap permasalahan pengadaan. Tidak peduli apakah itu masalah pengadaan yang solusinya telah ada diwilayah kontrak ataukah pengadaan bermasalah. Ingat artikel Benarkah Proyek Terlambat Pasti Bermasalah?.  Intinya ketika ada masalah dipengadaan cenderung semua serta merta ditarik ke ranah pidana khusus yang mengandung kerugian negara.     Stigma yang cenderung negatif seperti ini menekan pihak pengadaan barang/jasa pemerintah ketitik kritis yang berujung pada apatisme terhadap pengadaan barang/jasa. Dampak ini diakui atau tidak telah menumbuhkan rasa “traumatik” dalam benak pelaksana pengadaan barang/jasa khususnya dikalangan Pokja ULP. Kita bisa lihat dengan sangat nyata, ketika aparatur pemerintah diduga terlibat kasus pengadaan maka saat itu mereka kerap sendirian. Berjuang tanpa dukungan institusi, korps bahkan lingkungan. Tanpa menafikan fakta hukum adanya pelanggaran yang terjadi namun asas praduga tak bersalah atau “presumption of innocence” tetaplah harus terus diusung.     Untuk itu harus ada...

Read More

Pengadaan Obat Haruskah e-Catalog?

    Seorang teman di sudut ujung Indonesia yang kebetulan menjabat sebagai PPK disebuah Rumah Sakit, menyatakan kegalauannya tentang pengadaan obat. “Stok obat sudah menipis dan diperkirakan hanya cukup untuk 1,5 bulan ke depan dalam kondisi normal, sementara Kementerian Kesehatan secara lisan memerintahkan menggunakan e-Catalog. Gimana ini pak?” ujar beliau.     Ditambah kemudian curhat panjang yang intinya organisasi pengadaan dibidang kesehatan sedang didera kebingungan menggunakan metode pengadaan yang tepat untuk pengadaan obat-obatan. Disisi lain Kemenkes menegaskan e-Catalog. Sementara LKPP sebagai pelaksana sistem e-Catalog bersama Kemenkes masih dalam proses pengembangan e-Catalog. Kondisi ini saya yakin juga dialami teman-teman lain diseluruh Indonesia. Dalam website konsultasi LKPP tertanggal 06 April 2013, 06:54 WIB, menjelaskan hal sebagai berikut: Untuk pengadaan obat dan alat kesehatan yang sudah tersedia di E-catalog dapat dilakukan dengan pengadaan secara prosedur E-purchasing. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik Untuk obat dan alat kesehatan yang belum ada dalam e-catalog menggunakan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012. Untuk obat generik dan belum ada dalam e-catalog, dilakukan dengan penunjukkan langsung dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan yang terakhir. Pengadaan yang sifatnya mendesak untuk keselamatan masyarakat dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan negosiasi teknis dan harga (Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 Pasal 38 ayat 4 a3, penunjukkan langsung dapat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 322 other subscribers