Month: March 2013

Persyaratan Perpajakan di Lelang Awal Tahun

    Dalam sebuah pesan BBM masuk sebuah pertanyaan yang menggelitik saya untuk kembali membuka-buka kasus lama, yang mengaitkan pengadaan barang/jasa dengan perpajakan. Essensi dari pentingnya persyaratan perpajakan dalam pengadaan barang/jasa oleh Perpres 54/2010 ditempatkan pada poin kebijakan yaitu Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.     Diharapkan dengan dipersyaratkannya kewajiban perpajakan dalam pengadaan barang/jasa akan mendorong ketaatan pajak dari para pihak terutama penyedia barang/jasa. Jadi essensi syarat perpajakan adalah ketaatan pajak.     Dalam pasal 19 ayat1 huruf l dan m bahwa sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.     Pemenuhan persyaratan perpajakan ini sepenuhnya didasarkan pada bukti pemenuhan kewajiban perpajakan seperti diatur dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diantaranya diatur pasal 1 ayat 11 s/d 14 menyebutkan: Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah...

Read More

Waspada Ipad untuk Anggota Dewan

Belum lekang rasa kaget kita dengan pemberitaan Pengadaan Ipad untuk Anggota Dewan Provinsi Kalimantan Selatan, pada medio tahun 2011 yang lalu. Satu minggu ini masyarakat Banjarmasin kembali dipanaskan dengan berita pengadaan Ipad untuk anggota dewan Kota Banjarmasin. Seperti diulas oleh Harian Banjarmasin Post tanggal 19 dan 20 April 2013 secara berturut-turut. Concern media sebesar Banjarmasin Post terhadap terusiknya rasa keadilan masyarakat patut diacungi jempol. Ini adalah bagian kecil dari puncak gunung es persoalan pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa yang baik, sesuai amanat Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 (P54/2010) dan seluruh perubahannya. Pasal 1 ayat 1 P54/2010 jelas menyebutkan, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah muncul dari perencanaan kebutuhan (need) bukan keinginan (want). Keinginan adalah seluruh aspek super ideal barang/jasa yang ada. Sedang kebutuhan muncul karena keterbatasan dana dan sumber daya. Sehingga penekanan utamanya adalah daftar prioritas diantara seluruh barang/jasa yang diinginkan. Keinginan pendorongnya adalah nafsu sedangkan kebutuhan pendorong utamanya adalah pengendalian. Nah, sekarang pilihannya adalah apakah kita ingin pembangunan berdasarkan nafsu yang tak terkendali? Sedikit mengutip ayat suci Al Qur’an Surah Yusuf ayat 53: “Dan aku tidak membebaskan diriku [dari kesalahan], karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku”. Jadi alaminya nafsu mengarah pada kejahatan, untuk itu harus dikendalikan! Keinginan yang dikendalikan adalah kebutuhan. Dalam kerangka ini, P54/2010 telah mengatur dengan tegas tata nilai yang dipegang dalam pengadaan barang/jasa....

Read More

Modus Pecah Anggaran Demi Pengadaan Langsung

Beberapa kalangan merasa risau dengan maraknya pengadaan langsung pada awal tahun 2013 yang ditengarai akibat dilonggarkannya batasan pengadaan langsung dari s/d 100.000.00,- menjadi s/d 200.000 untuk barang/jasa non konsultansi. Saya mencoba membuktikan hipotesa ini secara statistik. Logikanya dengan semakin banyaknya paket pengadaan langsung akan menurunkan jumlah paket pelelangan. Meskipun sebenarnya penurunan jumlah paket lelang tidak hanya dikarenakan pengadaan langsung, bisa juga karena mulai diterapkannya konsolidasi paket pekerjaan ke dalam paket pengadaan ataupun lainnya. Namun paham konsolidasi paket pengadaan saya coba nafikan mengingat kedewasaan strategi pengadaan sebagian besar K/L/D/I, saya asumsikan, masih belum sampai semasif itu. Dari perbandingan progres data...

Read More

Pengadaan Langsung Tidak Wajib!

Peraturan Presiden No. 54/2010 yang telah dirubah kedua kali dengan Peraturan Presiden No. 70/2012 menyusun aturan pengadaan atas prinsip dan kebijakan. Konsepsi ini menurut saya mirip sekali dengan konsepsi perintah shalat bagi umat Muslim. Shalat secara prinsip wajib 5 waktu. Ini artinya setiap umat muslim wajib melaksanakan shalat 5 waktu dalam kondisi apapun. Kemudian disusun rukun atau tata cara baku yang telah ditentukan. Misal Dhuhur dan Ashar masing-masing 4 rakaat dan seterusnya. Simpulnya wajib 5 waktu dengan jumlah rakaat yang telah ditentukan. Namun dalam kondisi tertentu disisi cara atau metode terdapat kebijakan. Misal apabila umat muslim dalam perjalanan atau sebagai musafir maka tata cara bahwa Dhuhur dan Ashar masing-masing 4 rakaat dapat dirubah. Yaitu disisi waktu Dhuhur dan Ashar dikerjakan pada salah satu waktu dengan Jama’ takdim atau takhir. Kemudian masing-masing rakaat di Qashar menjadi hanya 2 rakaat. Apakah ini berarti prinsip shalat 5 waktu telah dilanggar? Tentu tidak karena prinsip shalat fardhu 5 waktu tetap terlaksana. Hanya metode pelaksanaannya saja yang berbeda karena alasan kondisional tertentu. Tanpa didukung alasan tertentu maka pelaksanaan kebijakan tentunya tidak diperbolehkan. Masa shalatnya di Jama’ terus padahal waktunya mencukupi. Konsepsi ini pula yang dapat ditangkap dalam Perpres 54/2010. Prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Pemenuhan seluruh prinsip ini diwakili oleh metode pengadaan pelelangan/seleksi umum. Ini dapat dibaca pada: Pasal 36 ayat (1) Pemilihan Penyedia...

Read More

Masih Tentang Jaminan Penawaran Asli, Ikut SE PU atau Perka?

Suatu malam di inbox saya masuk sebuah case menarik masih tentang Jaminan Penawaran Asli. Berikut email ini berbunyi : Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran? Begitu banyaknya aturan perundangan yang dibuat, dan dengan tumpang tindihnya petunjuk pelaksanaan PBJ, dimana satu dengan lainnya kurang serasi dan selaras, sejujurnya membuat kami sebagai penyedia barang/ jasa linglung PerPres PBJ mengamanatkan Petunjuk Teknis pelaksanaannya LKPP, sementara Kementerian misal PU juga membuat SE Men PU seputar petunjuk teknis pelaksanaan pada Kementeriannya Masalah Surat Jaminan Penawaran Asli itu, mengikuti yang mana?, membaca tulisan pa Samsul bahwa aslinya tidak perlu disampaikan (mengacu PerKa LKPP), tapi pada SE Men PU mewajibkan diserahkan sebelum pembukaan penawaran (kasus kami pada Kementerian PU), dimana terdapat penyedia barang/ jasa yang tidak menyerahkan sebelum pembukaan penawaran, dan menurut kami karena kegiatan itu pada pu.go.id, mengacu pada SE Men PU, salahkah? Menurut pandangan saya ini adalah dimensi lain yang mungkin saja tidak terpikirkan dalam penyusunan kebijakan. Salah satu elemen dari kepastian hukum adalah konsistensi. Sebuah kebijakan akan menghadapi ujian disisi konsistensi pada saat implementasi. Kasus ini bisa menjadi salah satu bagian dari referensi kebijakan dimasa datang. Saya akan coba tanggapi pertanyaan satu demi satu. Sebelumnya kami ingin konfirmasi, apakah menurut pa Samsul Surat Jaminan Penawaran Asli harus diterima PokJa sebelum pembukaan penawaran? Mengenai essensi dari Jaminan Penawaran asli disampaikan pada saat...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 322 other subscribers