Month: February 2013

Pengadaan Langsung (V)

Pengadaan Langsung Jasa Lainnya Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; teknologi sederhana; risiko kecil; dan/atau dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi. Bukti perjanjian untuk pengadaan langsung hanya bukti pembelian, kuitansi hingga SPK saja. Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian tidak diperlukan HPS. Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian/ kuitansi, penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi. Untuk yang menggunakan SPK, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan Penyedia memang memiliki kompetensi, formulir isian kualifikasi juga tidak diwajibkan. Metode ini dikenal juga dengan preknowledge yaitu pejabat pengadaan cukup menilai kompetensi penyedia berdasarkan pengetahuan awal. Misal untuk pengadaan langsung jasa percetakan maka penyedia jika yang memiliki usaha percetakan, tidak perlu dipaksa untuk mengisi formulir isian kualifikasi. Perpres 54/2010 pasal 56 ayat 4a menegaskan bahwa proses penilaian kualifikasi untuk pengadaan langsung barang/jasa lainnya tidak dilakukan. Hal ini juga ditegaskan dalam Perka 14/2012 tentang pengadaan langsung barang bahwa penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dapat tidak dilakukan untuk pengadaan langsung. Meskipun demikian terkait dengan peraturan perpajakan maka disisi bukti pembayaran pejabat pengadaan dan PPK harus tetap memperhatikan kelengkapan pembayaran seperti bukti pembayaran PPN untuk nilai...

Read More

Pengadaan Langsung (IV)

Pengadaan Langsung Konsultan Badan Usaha Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Penyedia yang memiliki karakteristik sebagai berikut: merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau bernilai setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dilakukan untuk Pengadaan Langsung konsultan badan usaha sesuai Pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a. Untuk pengadaan langsung konsultan yang menggunakan SPK sebaiknya menggunakan formulir isian kualifikasi sederhana seperti yang disebutkan dalam SDP Pengadaan Langsung Konsultan Badan Usaha pada Perka 15/2012.  Dokumen Pengadaan Dokumen pengadaan langsung menggunakan SPK mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Perka 15/2012.  Tahapan Pengadaan Langsung Tahapan Pengadaan Langsung meliputi: Survei pasar untuk memilih calon Penyedia; membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil maksimum 4,0 (empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan; klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; menerima bukti transaksi. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung diserahkan kepada Pejabat Pengadaan. Tanda Bukti Perjanjian Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuknya adalah Surat Perintah Kerja...

Read More

Pengadaan Langsung (III)

  Pengadaan Langsung Konsultan Perorangan   Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Penyedia yang memiliki karakteristik sebagai berikut: merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau bernilai setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang sesuai dengan kebutuhan seperti tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dilakukan untuk Pengadaan Langsung Konsultan sesuai Pasal 56 ayat 4 huruf d dan ayat 4a.   Dokumen Pengadaan   Dokumen pengadaan langsung menggunakan SPK mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Perka 15/2012.    Tahapan Pengadaan Langsung   Tahapan Pengadaan Langsung meliputi: Survei pasar untuk memilih calon Penyedia; membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima Penyedia perorangan berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan; klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; menerima bukti transaksi. Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.   Tanda Bukti Perjanjian   Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuknya adalah Surat Perintah Kerja (SPK).    Teknis Pengadaan Langsung Konsultan Perorangan   Pejabat Pembuat Komitmen meminta Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung.   Permintaan ini dapat dilakukan secara kolektif berdasarkan rincian paket pekerjaan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang...

Read More

Pengadaan Langsung (II)

  Pengadaan Langsung Konstruksi   Pengadaan Langsung konstruksi dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; teknologi sederhana; risiko kecil; dan/atau dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi. Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Tanda bukti perjanjian untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan kuitansi atau SPK.     Dokumen Pengadaan   Dokumen pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian/kuitansi menggunakan dokumen pengadaan sederhana seperti yang pernah diatur dalam pasal 3a Perka LKPP Nomor 2 tahun 2011. Isi dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak menggunakan SPK sekurang-kurangnya memuat:   Volume pekerjaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Untuk yang memerlukan HPS) Spesifikasi (teknis).   Sebagai tambahan sebaiknya semua proses dibuatkan kertas kerja berisi riwayat proses pengadaan langsung. Format tidak baku terpenting poin-poin proses termaktub didalamnya.   Dokumen pengadaan langsung menggunakan SPK mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Perka LKPP 15/2012.    Metode Penilaian Kualifikasi   Penilaian persyaratan kualifikasi Penyedia dilakukan untuk Pengadaan Langsung Konstruksi sesuai Pasal 56 ayat 4 huruf...

Read More

Pengadaan Langsung

Ada banyak pertanyaan yang masuk ke inbox saya baik sms, bbm ataupun email yang menanyakan tentang prosedur pengadaan langsung dibawah Rp.50.000.000,-. Kebijakan penyederhanaan aturan dan tata cara yang menjadi ruh dari pengadaan langsung ternyata justru menjadi topik yang menjadi ‘tidak sederhana’ ditingkat pelaksanaan. Saya kembali teringat pada artikel Sadar Hukum atau Taat Peraturan, pada tingkat praktis sebuah kebijakan strategis memang tidak bisa dipaksakan untuk dipahami secara hukum-nya atau essensi-nya. Sehingga aturan rinci masih diperlukan, meski sebenarnya ditingkat praktis justru akan menjadi permasalahan tersendiri. Karena aturan rinci selalu berpatokan pada kondisi normal dan ideal pada saat aturan dibuat, sedangkan pada sisi praktek tidak selalu kondisi normal atau ideal. Untuk itu kembali diingatkan bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah berlandaskan pada prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan langsung Barang Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; teknologi sederhana; risiko kecil; dan/atau dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi. Bukti perjanjian untuk pengadaan langsung hanya bukti pembelian, kuitansi hingga SPK saja. Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian tidak diperlukan HPS. Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian/...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 306 other subscribers