Month: January 2013

Updating Tentang Ketentuan Jaminan Penawaran Asli

    Dari pesan BBM salah seorang teman menanyakan tentang kewajiban penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran, saya baru sadar bahwa ada yang perlu dicermati lagi dalam ketentuan Perka 18/2012 tentang E-Tendering. Selain soal Lampiran Perka 18/2012 romawi III angka 3 tentang jaminan terkait dan dampaknya terhadap jaminan terhadap resiko acquistion cost disisi pemerintah. Ternyata terdapat persoalan lain yang harus dipelajari lebih jauh.     Khususnya menjawab pertanyaan teman di atas. “Apakah penyampaian jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran masih berlaku?”. Secara essensi seperti yang saya tulis pada artikel Gugur Jaminan Penawaran Asli? dan Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli? menurut saya tidak perlu berubah. Namun karena telah kebijakan telah dibuat maka ketentuan penyerahan jaminan penawaran asli sebelum batas akhir pemasukan penawaran dapat dikatakan tidak berlaku lagi. Berikut kronologisnya. Lampiran Perka 18/2012 romawi III angka 3 menjelaskan tentang jaminan. Dintaranya berbunyi : Jaminan penawaran pada E-Tendering dengan metode E-Lelang tidak diperluan untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki nilai paling tinggi Rp. 2,5 milyar atau tidak menimbulkan risiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada waktunya. Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud disampaikan dalam bentuk softcopy hasil pemindaian (scan) yang dimasukkan dalam dokumen penawaran. Jaminan penawaran asli disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi untuk pascakualifikasi dan pada saat sebelum penetapan pemenang untuk prakualifikasi. Jika calon pemenang tidak memberikan jaminan penawaran asli sebagaimana dimaksud atau jaminan penawaran tidak dapat dicairkan maka akun SPSE...

Read More

Kontrak dan Tahun Anggaran

    Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara terdapat dua wilayah pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang. Dalam menilai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan meneliti dari sisi akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja. Sehingga dengan itu PPK sebagai penegak amanat UUD wajib menyusun kontrak dengan memperhatikan akuntabilitas proses dan pencapaian kinerja.     Untuk itu komponen utama kontrak disisi pengelolaan keuangan negara adalah komponen pembebanan dana pada tahun anggaran dan pelaksanaan anggaran. Pembebanan dana pada tahun anggaran harus terjaga akuntabilitasnya dari sisi administratif. Pelaksanaan anggaran harus terjaga akuntabilitasnya secara administratif sekaligus juga kinerja secara ekonomis, efisien dan efektif. Sekarang kita bahas judul tulisan ini Kontrak dan Tahun Anggaran. Pada pasal 50 tentang Jenis Kontrak pada ayat 4 menyebutkan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran, terdiri atas: Kontrak Tahun Tunggal; dan Kontrak Tahun Jamak. Pasal 52 kemudian memberikan definisi atas jenis kontrak ini. Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran. Struktur kalimat pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 sangat berbeda sekali, terkait dua domain besar pembentuk definisi pengelolaan keuangan negara, yaitu Anggaran dan Barang/Kinerja seperti yang dibahas diawal. Ayat 1 menegaskan bahwa yang pelaksanaan pekerjaan (kinerja) diikat oleh anggaran selama masa 1 tahun anggaran. Dapat ditafsirkan bahwa meski pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran...

Read More

Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran

    Pada kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akhir tahun, jaminan pembayaran menjamin penggunaan anggaran tetap pada tahun anggaran bersangkutan, atau dengan kata lain tahun tunggal. Seperti disebutkan dalam UU 17/2003 pasal 4 dan UU 1/2004 pasal 11, bahwa Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ada dua pertanyaan umum dalam bahasan Jaminan Pembayaran terkait keterlambatan yaitu: Apakah boleh pemerintah membayar sisa pekerjaan yang belum dikerjakan (mengingat Pasal 21 ayat 1 UU 1/2004 menyebutkan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima) kemudian dikompensasi dengan Garansi Bank? Pertanyaan bisa dijawab dengan benchmark mekanisme uang muka dan jaminan uang muka. Pada saat diberikan uang muka 20% s/d 30% dari nilai kontrak penyedia menyerahkan garansi bank sebagai uang muka. Pekerjaan masih 0% namun penyedia telah mendapatkan dana 20% s/d 30%. Hal ini tidak berbeda dengan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank. Dan pasal 21 ayat 1 UU 1/2004 sama sekali tidak dilanggar, karena pembayaran tetap sesuai output pekerjaan. Yang terjadi hanyalah perubahan bentuk material dana menjadi jaminan berupa garansi bank yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena dijamin UU 7/1992 dan KUHPerdata. Apakah boleh Jaminan Pembayaran melewati tahun anggaran apabila digunakan untuk masa keterlambatan? Pertanyaan ini juga bisa dijawab dengan mekanisme pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan. Selama masa pemeliharaan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dan masa pemeliharaan diperbolehkan melewati tahun anggaran. Tentu...

Read More

PPK Penegak Amanat UUD

Mengerucut kepada solusi akhir tahun. Tugas dari PA/KPA yang dapat didelegasikan kepada PPK adalah melaksanakan pengadaan dalam ruang lingkup paket pekerjaan. PPK memiliki tanggungjawab dan wewenang yang besar untuk mengadakan perikatan perjanjian dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Tujuannya adalah pencapaian output secara efektif, efisien dan akuntabel. Ruang lingkup seorang PPK berada diwilayah persiapan, kontrak dan pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan baik dari penyedia maupun kepada PA/KPA. PPK bertanggungjawab secara internal dan eksternal sekaligus. Internal bertanggungjawab kepada PA/KPA. Secara eksternal bertanggungjawab atas kontrak dengan penyedia dan sekaligus kepada aparatur hukum. Maka dari itu kemudian tugas berat yang dipanggul oleh seorang PPK adalah pelaksana amanah UU 17/2003, UU 1/2004 bahkan UUD 1945 pasal 4 sebagai pelaksana sebagian kewenangan pemegang kekuasaan pemerintahan dan pasal 23E dalam tujuannya mencapai tujuan kinerja penggunaan anggaran yaitu ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. Ketika PPK dihadapkan pada pilihan, pasal 93 ayat 1 Perpres 54/2010, apakah memberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada penyedia atau tidak, maka pertimbangan ekonomis, efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif menjadi misi dan pertimbangan utama. Kembali saya kutip quote Agus Kuncoro, CERT.SCM (Guskun) bahwa menjelang akhir tahun anggaran, PPK terjepit antara aturan pelaksanaan kontrak dan aturan pembayaran atas beban APBN. Semua pilihan yang ada seolah tidak ada benarnya, bahkan diamnya seorang PPK pun adalah sebuah kesalahan. Diposisi ini...

Read More

Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Keterlambatan diakhir tahun dalam ruang lingkup masalah pengadaan memerlukan solusi akhir tahun. Solusi akhir tahun membawa implikasi yang mendalam terhadap pasal-pasal yang membahas kontrak dan pelaksnaan kontrak di Perpres 54/2010 dan seluruh perubahannya. Termasuk juga kaitannya dengan Pasal 93 dan 120 yang membuka diskusi tentang kesempatan ‘terlambat’ dan denda keterlambatan.     Terbersit pemikiran dalam struktur perundang-undangan sebenarnya pengadaan ini berada diranah mana? P54/2010 jelas menegaskan dalam salah satu konsideran mengingat menyebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU 1/2004 ini tentu saja merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dari sini maka dapat disimpulkan bahwa Perpres 54/2010 adalah juga anak kandung dari UU 17/2003.   Anggaran vs Barang     UU 17/2003 membagi pengelolaan keuangan negara kedalam 2 domain besar yaitu penggunaan anggaran dan penggunaan barang. Seperti salah satunya tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf b. bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menguasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.     Untuk pemerintah daerah dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b dengan kalimat yang kurang lebih sama bahwa kepala pemerintahan daerah menguasakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan oleh Kepala Negara kepada kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.     Hal ini kemudian di kristalisasi pada pasal 1 ayat 12 dan 13 UU 1/2004. Ayat 12 berbunyi Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran...

Read More
  • 1
  • 2

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,768 other subscribers

Events


Arsip