Month: December 2012

P70/2012: Melepaskan Keterlambatan dari Perangkap Denda

Ada hal baru yang sangat menarik ketika mencoba memperdalam pemahaman melalui buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang saya susun. Hal ini dikaitkan dengan ketertarikan membahas langkah-langkah akhir tahun dari berbagai versi.     Temuan ini tentang essensi dari “denda” dan “keterlambatan” dan penggunaannya dalam aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.     Salah satu yang saya sangat yakini adalah bahwa ilmu pengadaan itu adalah cabang ilmu manajemen, bukan cabang ilmu hukum. Procurement is a part of Supply Chain Management. Hal ini sangat kontras dengan yang terjadi saat ini, seolah-olah pengadaan identik hanya dengan persoalan hukum sehingga sering saya menyebutkan Procurement be a part of Supply Chain Law. Maka tidak mengherankan kalau kemudian pembicaraan seputar pengadaan lebih banyak terkait kasus hukumnya.     Sindrom inilah yang kemudian membuat seorang Said Didu, mantan Sekretaris menteri BUMN, berpendapat bahwa “Langkah Kementerian BUMN Gandeng LKPP, Dinilai Kurang Tepat“. Menurutnya, “Kalau dilihat dari sisi LKPP, maka kemungkinan yang akan terjadi proses proyek pengadaan itu akan aman tetapi belum tentu efektif, dan belum tentu efisien…”. Aman ini menurut pandangan saya adalah identik dengan persoalan “hukum”. Said Didu mungkin tidak salah karena yang mengelilingi pengadaan barang/jasa pemerintah masanya adalah hanya soal hukum. Said Didu tidak sadar bahwa peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang tidak seperti era Keppres 80/2003 atau sebelumnya.     Prinsip manajemen terkait efektif, efisien dan kompetitif lebih diutamakan dalam Perpres 54/2010 yang telah diubah untuk ke-2 kalinya melalui Perpres 70/2012. Misalkan terkait...

Read More

Alternatif II : Langkah Akhir Tahun Versi Permendagri 37/2012

Dari berbagai diskusi dan konsultasi terkait artikel Langkah-Langkah Akhir Tahun dapat diambil kesimpulan bahwa para pemegang kebijakan masih banyak yang menghindari “Solusi” Perpanjangan Jaminan Pembayaran. Pertanyaannya kemudian langkah apa yang dapat diambil. Langkah yang paling prosedural namun “terpaksa” membebani penyedia dengan memperberat beban sanksi yaitu selain sanksi keterlambatan melalui denda keterlambatan juga terlambatnya pembayaran/sisa pembayaran hingga ditetapkan APBD Perubahan. Dasar Hukum Permendagri 13/2006 pada pasal Pasal 138 berbunyi : Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut: sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan SP2D yang belum diuangkan. DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran B.III peraturan menteri ini. Kemudian langkah ini dipertegas dalam Lampiran Permendagri Nomor: 37 tahun 2012 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Pada bagian V. Hal-Hal Khusus...

Read More

Pelaksana Kontrak Ternyata Blakclist!?

Beberapa waktu yang lalu seorang teman memberikan informasi tentang penyedia telah berkontrak ternyata penyedia yang terdaftar dalam daftar hitam. Kemudian sebelum kasus ini mendapatkan jawaban, kembali datang persoalan serupa. Parahnya informasi bahwa penyedia masih dalam daftar hitam, baru diketahui setelah semua pekerjaan selesai dan tinggal dibayar. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 19 ayat 1 huruf o menyebutkan bahwa penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan tidak masuk dalam Daftar Hitam. Dengan demikian secara hukum perikatan yang terjadi bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Perpres 54/2010.     Posisi dilematis menghinggapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena bagi PPK mengulang proses lelang merugikan disisi waktu dan sumber daya. Apalagi untuk kasus kedua barang telah diterima dan end user telah mendapatkan pelatihan menggunakan barang. Artinya user telah familiar atas barang/jasa yang diserahkan.     Solusi masalah ini tidak tercantum dalam petunjuk pelaksanaan teknis, maupun dalam standar dokumen pengadaan yang ada. PPK berada pada dua pilihan antara berhenti atau diteruskan. Direntang awal masa pelaksanaan hingga akhir kontrak membawa resiko tersendiri bagi PPK. PPK diberi mandat untuk melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan output yang berpengaruh pada pencapaian kegiatan dan program pembangunan. Disisi lain juga berhadapan dengan resiko perdata karena telah mengikat perjanjian dengan penyedia dengan segala konsekwensinya. Dalam rangka mencari solusi ini saya berusaha mencari referensi tertulis dan lisan dari beberapa sumber, termasuk berdiskusi panjang dengan beberapa teman yang lebih berpengalaman. Berikut buah...

Read More

Langkah-Langkah Akhir Tahun untuk APBD

    Menjelang akhir tahun anggaran selalu menjadi momok serius bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ditenggat waktu akhir tahun semua paket pekerjaan seperti menumpuk dan antrean panjang. Utamanya disebabkan belum mapannya proses perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan.     Dalam paradigma pusat atau pelaksanaan APBN, langkah-langkah akhir tahun 2012 telah terakomodir dalam beberapa aturan, diantaranya Perdirjen 37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun 2012 dan PMK 25 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya.     Sementara di daerah yang base-nya APBD hanya ada Permendagri 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013....

Read More

PMK 190/Pmk.05/2012: Sinkronisasi Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

Sejak artikel Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran diterbitkan banyak tanggapan yang disampaikan kepada saya. Saya tangkap ada beberapa yang merasa keberatan dengan ketimpangan antara kemudahan disisi bukti perjanjian dibandingkan disisi bukti pembayaran. Salah satu poin pentingnya sehubungan dengan digunakannya metode pembayaran langsung (LS) untuk belanja modal. Seperti dituangkan dalam SE.900/316/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah 6.5.4.Langkah-Langkah Teknis poin 2. Mengelompokkan pembelian barang dan jasa modal, maupun penggajian dan tunjangan (LS). Dari ini kemudian muncul skema yang saya tampilkan dalam artikel Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran. Tabel Perbandingan Perpres 54/2010 Permendagri 13/2006 Nilai Pengadaan Bukti Perjanjian Belanja Barang/Jasa Bukti Pembayaran s/d 10jt Nota/Kuitansi/SPK/SP Non Modal Nota / Kuitansi/ SPK/SP 10jt s/d 50jt Kuitansi/SPK/SP Modal SPK/SP 50jt s/d 200jt SPK/SP Di atas 200jt SP Tabel Sinkronisasi Nilai Belanja Jenis Belanja Barang/Jasa Bukti Perjanjian/Bukti Pembayaran s/d 10jt Non Modal Nota / Kuitansi/SPK/SP s/d 10jt Modal SPK/SP 10jt s/d 50jt Non Modal Kuitansi/SPK/SP 10jt s/d 50jt Modal SPK/SP 50jt s/d 200jt Semua SPK/SP Di atas 200jt Semua SP Seperti yang juga saya tuliskan sebelumnya SE.900/316/BAKD menyebutkan bahwa Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan dokumen yang dinamis (live documents), yang artinya akan senantiasa diperbaharui (up date), dan Pemerintah Daerah dapat menyesuaikannya sesuai kondisi daerah masing-masing dengan...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 291 other subscribers