Month: October 2012

Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran

    Tulisan ini bisa dibilang lanjutan dari keasyikan membedah pengadaan langsung menggunakan metode yang saya pakai pada buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. Pada artikel Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian, diungkapkan bahwa ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu. Diskusipun berlanjut pada pembahasan tentang keterkaitan bukti perjanjian dengan proses pembayaran. Karena pertanyaan ini sering muncul di daerah maka pembahasan difokuskan pada pada penggunaan anggaran APBD.     Kesederhanaan proses pengadaan terkait bukti perjanjian dalam Perpres 54/2010 ternyata tidak sama dengan prosedur pembayaran/pencairan disisi keuangan. Misal untuk pengadaan langsung dengan nilai Rp.10.000.000,-. Menurut P54/2010 dan perubahannya, dapat menggunakan bukti pembelian/nota. Ternyata di sisi pembayaran, yang menjadi ranah tata kelola keuangan, bukti pembelian/nota bisa saja tidak diterima. Apalagi kalau objek belanja adalah barang modal. Seperti yang diatur dalam Permendagri 13/2006 pasal 53 ayat 1 bahwa belanja modal digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Kemudian surat edaran SE.900/316/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, menklasifikasikan belanja modal ke dalam belanja yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan LS. Definisi LS dalam Permendagri 13/2006 pasal 1 ayat...

Read More

Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian

    Saat mencoba menyusun “Cara Mudah membaca Peraturan Pengadaan” ada banyak pencerahan yang didapatkan dalam memahami pengadaan barang/jasa yang digadang oleh Perpres 54/2010. Khususnya terkait pengadaan langsung, yang memang sedang menjadi topik hangat sejak dipublish-nya Perpres 70/2012. Satu topik yang menarik adalah keterkaitan metode pengadaan langsung dengan bukti perjanjian.     Dari beberapa diskusi dengan beberapa teman dari penjuru nusantara ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu.     Setidaknya ada 4 pasal terkait pengadaan langsung yang relevan dengan materi bahasan kali ini, yaitu : Pasal 1 ayat 32 menyebutkan Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.     Pasal 39 ayat 1 berbunyi Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan: kebutuhan operasional K/L/D/I; teknologi sederhana; risiko kecil; dan/atau dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil. Pasal 57 ayat 5 mengurai bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Peker¬jaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi; permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung...

Read More

Matrik Perbandingan Pelelangan Umum Dan Pelelangan Sederhana

Percepatan pelaksanaan pembangunan perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (de-bottlenecking). Salah satu metode pengadaan yang menjadi salah satu poin penting perubahan pada Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 adalah batas pelelangan Sederhana yang ditingkatkan dari s/d 200 juta menjadi 5 Milyar. Lompatan yang terus terang sangat drastis. Dari sini kemudian muncul pertanyaan apa sebenar perbedaan mendasar antara Pelelangan Sederhana dengan Pelelangan Umum. Sementara pada Perpres 54/2010 sebelum perubahan perbedaannya hanya pada masa pengumuman. Dimana pada pelelangan umum masa pengumuman minimal 7 hari sedangkan pelelangan sederhana 3 hari. Perbedaan ini dianggap sebagian orang tidak terlalu berpengaruh. Dalam rangka membantu menjawab pertanyaan ini dan mencoba menarik benang merah perubahan saya coba susun matrik perbandingan antara pelelangan umum dengan pelelangan sederhana. Mohon koreksi dan pendapatnya untuk dapat diperbaiki. Silakan download pada link berikut : Matrik Perbandingan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana Template Jadwal Pelelangan Umum Template Jadwal Pelelangan Sederhana       Share...

Read More

Usaha Kecil dalam Paket Non Kecil

Masih banyaknya pertanyaan mengenai kualifikasi penyedia dan klasifikasi paket usaha, seperti apakah boleh usaha kecil menang di paket non kecil atau di atas 2,5 Milyar? Mendorong untuk mengupas ini dalam bentuk tulisan sederhana. Kalau dikaitkan dengan 2 hal pokok yang dicari dalam pengadaan barang/jasa yaitu penyedia dan barang/jasa, maka kualifikasi penyedia mengarah pada kompetensi penyedia. Sedangkan klasifikasi paket usaha mengarah pada barang/jasa-nya yang diorientasikan pada nilai/value harga. Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 (P54/2010) dan seluruh perubahannya mengenal istilah usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil, usaha menengah dan usaha besar untuk kualifikasi penyedia. Kemudian paket usaha kecil dan...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 323 other subscribers