Month: August 2012

Kapan Perpres 70/2012 dapat Diterapkan?

Pertanyaan menggelitik dan mendasar diungkapkan seorang teman sekaligus trainer Pengadaan B/J tentang sejak kapan Perpres 70/2012 (P70/2012), tentang Perubahan Kedua Perpres 54/2010 (P54/2010), dapat dilaksanakan. Pertanyaan ini tentu sangat penting dan jawabannya ditunggu banyak penggiat pengadaan pemerintah. Beberapa trainer pengadaan lain menganggap pertanyaan ini tidak perlu dipertanyakan karena dasar dari diterbitkannya P70/2012 adalah percepatan penyerapan anggaran maka pelaksanaan sejak tanggal berlaku yaitu 1 Agustus 2012. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait pasal II ayat 3 P70/2012 yang berbunyi: Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini. Pemahaman Proses Diskusi bergulir dengan pertanyaanapa yang disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa? Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi1 yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.     Dua kata kunci yang saya pegang yaitu proses dan perencanaan kebutuhan. Karena pertanyaan dasarnya adalah sejak kapan P70/2012 dapat diterapkan? Untuk itu patut dilihat runtutan proses perencanaan kebutuhan. Sayangnya secara tertulis memang tidak secara harfiah proses perencanaan kebutuhan didefinisikan dalam P54/2010 dan perubahannya, namun apabila kita melihat pada urutan pasal akan ditemukan bahwa tahapan proses pengadaan barang/jasa adalah: Persiapan meliputi kegiatan Perencanaan Umum, Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan dan Perencanaan Pemilihan. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia meliputi kegiatan pengumuman hingga penetapan pemenang dan penangan sanggah/sanggah banding. Penandatanganan & Pelaksanaan Kontrak...

Read More

Dokumen Penawaran itu Rahasia?

Sebuah pertanyaan dan pernyataan menarik masuk melalui forum diskusi oleh seorang anggota pokja dan juga via japri oleh penyedia. Ini memicu keinginan untuk menelusuri lebih jauh. Pertanyaan dari pokja ini adalah bolehkah dokumen penawaran pemenang lelang diberikan langsung kepada penyedia lain yang tidak menjadi pemenang? Sedangkan pernyataan dari penyedia adalah kami berhak tahu dari sisi mana penyedia pemenang memiliki penawaran yang lebih baik dari kami. Ini sesuai dengan prinsip persaingan, terbuka dan transparansi! Saya yakin dilapangan pasti lebih banyak argumen lain yang lebih hebat. Dan dari sisi Pokja tentu akan dilematis dan membingungkan. Penulusuran paling dasar, dimulai dari mengupas unsur kerahasiaan dalam Perpres 54/2010 sebagai acuan dasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan 7 prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pasal 6 bagian etika pengadaan huruf b dan c berbunyi sebagai berikut : bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; Pada huruf b disebutkan tentang “menurut sifatnya harus dirahasiakan”. Maka kalau dirunut pasal 66 ayat 3 disebutkan: “Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Kemudian dalam penjelasan pasal 66 ayat 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 323 other subscribers