Month: March 2012

Isu Sustainability dalam Pengadaan Barang/Jasa

Satu langkah adalah bagian utuh dari ribuan langkah yang membangun jarak. Tidak akan ada Indonesia yang besar seperti saat ini apabila tidak ada keinginan kecil pendahulu kita tentang sebuah bangsa yang merdeka, maju dan sejahtera. Dalam berbagai diskusi tentang ‘sustainability‘, kesinambungan, keberlanjutan atau keberlangsungan dapat disimpulkan bahwa perlu ‘langkah strategis’ untuk mencapai nilai sustainability. Langkah strategis merujuk pada rangkaian tindakan yang terukur dan goals yang 99% bisa dijelaskan dengan baik. Maka dalam cerita tentang rangkaian tindakan, langkah demi langkah memiliki value yang sama pentingnya, sama besar perannya dalam mencapai goals tersebut. Pun juga dalam wilayah pengadaan barang/jasa, tema besar sustainability menjadi salah satu dari 12 kebijakan dalam Perpres 54 tahun 2010. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Isu-isu lingkungan mengemuka karena kita tersadar ternyata telah berada dalam kerentanan alam yang tinggi. Climate change, efek rumah kaca, kerusakan hutan dan lain sebagainya. Meski dalam kerangka sustainability, lingkungan bukan satu-satunya isu, ada juga isu tentang sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, Corporate Social Responsibility (CSR), transportasi dan logistik dan lainnya. Dalam procurement best practice keterlibatan isu sustainability ini salah satu contohnya seperti tertuang dalam artikel “Pengadaan Kertas itu Strategis“. Kertas meskipun kecil kelihatannya, karena digunakan oleh sebagian besar umat manusia di bumi ini, maka dampak strategisnya sangat besar bagi lingkungan. Bahaya laten dan masif seperti inilah yang harusnya menjadi concern bersama dalam pengadaan barang/jasa, terkhusus disektor publik. Sustainability Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang...

Read More

Consolidated Procurement dan Framework Agreement

Konsep value analysis dan value engineering sama halnya dengan proses kehidupan. Hal abadi dalam kehidupan adalah perubahan. Wajib untuk selalu sadar mau dibawa kemana perubahan itu terjadi. Demikian juga dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses yang saat ini ada harus terus di analisis dan diperbaiki.     Salah satu caranya adalah memahami 4 elemen penting proses pengadaan barang jasa dalam hubungannya dengan total cost of ownership (TCOO) yaitu acquisition, operational, maintenance, disposal. Keempat area ini perlu didekati dengan pola pikir value for money (VFM). Dimana disetiap elemen kebutuhan diupayakan memiliki add value bukan add cost. Setiap element harus mempunyai manfaat ekonomis yang besar. Elemen tersebut adalah kualitas, kuantitas, tempat, waktu dan harga.     Tetap menggunakan Procurement Portfolio Analysis (PPA) ala Krajilc box (lihat: http://samsulramli.wordpress.com/2011/08/08/barangjasa-dan-penyedia-2/) disusun sebuah proses identifikasi kebutuhan barang/jasa. Portfolio ini menggambarkan posisi capital expenditure atau volume pembelian dan tingkat resiko.     Volume pembelian mafhumnya dinilai dari besaran rupiah yang dibelanjakan kemudian resiko didasarkan pada resiko pengadaan. Resiko pengadaan ditentukan oleh dua hal yaitu ketersediaan penyedia dan barang/jasa karena essensi dari proses pengadaan adalah mencari penyedia dan barang/jasa. (lihat:http://samsulramli.wordpress.com/2011/08/08/barangjasa-dan-penyedia-2/) Barang/jasa leverage meskipun dari sisi volume pembelian besar namun tingkat resiko pengadaan kecil. Untuk itu barang/jasa laverage menggunakan pola pengadaan dan kontrak jangka pendek, penggerak utamanya adalah harga.     Kedua barang/jasa routine yang kunci penggeraknya adalah Cost of Acquisition sehingga nilai tambah dari pengadaan barang/jasa routine adalah menghemat biaya proses mendapatkannya. Pada posisi ini tingkat...

Read More

Apa Perlunya Jaminan Penawaran Asli

Di beberapa forum diskusi tentang pengadaan barang/jasa mengemuka topik yang cukup hangat terkait perbedaan perlakuan antara sistem pengadaan manual dan elektronik atau dikenal eProcurement. Perbedaan ini adalah tentang masih perlukah jaminan penawaran asli dalam eProcurement? Sebagian praktisi pengadaan  beranggapan tidak diperlukan lagi jaminan penawaran asli yang dipahami sebagai hardcopy dalam sistem e-Procurement. Hal ini dikaitkan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dokumen/file yang telah dilindungi oleh sebuah digital security system yang kita sebut public key, private key dan digital certificate yang telah diakui sama status hukumnya dengan dokumen hardcopy. Sehingga  ada asumsi bahwa kewajiban pengiriman jaminan asli adalah hal yang membuat sistem elektronik menjadi tidak sederhana atau dianggap melanggar prinsip efisien dan efektif. Hal ini seolah diperkuat oleh Peraturan Kepala LKPP no. 1/2011 tentang E-Tendering pada lampiran bagian VI.3 yang menyebutkan bahwa Jaminan Penawaran Asli dapat dikirimkan dalam bentuk softcopy. Tempat pengiriman dapat ditetapkan selain ke ULP seperti Sekretariat LPSE atau tempat lain yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Tidak dikirimnya jaminan penawaran asli ke tempat yang disebutkan dalam dokumen pengadaan tidak dapat dijadikan alasan menggugurkan dalam evaluasi administrasi selama dalam hasil konfirmasi dengan penerbit bahwa jaminan dapat dicairkan. Klausul inilah yang kemudian menimbulkan penafsiran klausul jaminan penawaran asli menjadi bias dan memunculkan pemahaman yang berbeda. Sebagai catatan, Perka LKPP 1/2011 tidak sedikitpun menyebutkan bahwa jaminan penawaran asli boleh tidak dikirimkan.Sementara P54/2010 dalam lampirannya menyebutkan bahwa Jaminan Penawaran Asli...

Read More

PA/KPA Tidak Perlu Sertifikasi

Perdebatan panjang tentang sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk PA/KPA yang melaksanakan langsung wewenang ke-PPK-an mengemuka, utamanya ditingkat daerah. Fenomena ini semakin santer dengan dimasukinya tahun 2012 dimana P54/2010 pasal 127 mengamanatkan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012. Kelangkaan ahli pengadaan yang bersertifikat menimbulkan ekses terhadap kondisi ideal yang diharapkan dalam proses pengadaan barang/jasa. Waktu 2 tahun ternyata terlalu sempit buat beberapa daerah untuk menyiapkan personilnya agar memenuhi persyaratan sebagai PPK. Pasal 12 ayat 3 menyebutkan selain bersertifikat juga memiliki kemampuan manajerial yang ditandai dengan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan, memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Syarat ideal inilah yang memicu perdebatan hangat. Masih rendahnya kesadaran hukum dan tingginya ketaatan terhadap peraturan (lihat artikel : Sadar Hukum atau Taat Peraturan) mulai memunculkan persyaratan alternatif dengan memanfaatkan celah aturan. Salah satunya adalah dengan menarik kewenangan ke-PPK-an ketingkat yang lebih atas yaitu PA/KPA. Penarikan kewenangan ini alasan utamanya adalah kondisi abnormal terkait kelangkaan ahli pengadaan yang memenuhi persyaratan. Sejauh langkah ini bersifat contigency plan tentu masih menjadi permakluman. Yang tidak diinginkan adalah kemudian tujuan dari pengambilan kebijakan ini menjadi generik tanpa ada batasan waktu serta tidak dilakukan upaya penanggulangan kondisi abnormal tadi. Tanda-tanda ini mulai terlihat dengan diangkatnya tema besar PA/KPA...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5,826 other subscribers

Events


Arsip