Month: May 2011

Spirit Swakelola, Pengadaan Berbasis Perencanaan

Awalnya pergantian Keppres 80 tahun 2003 (K80) tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke Perpres 54 Tahun 2010 (P54) saya anggap hanya sebagai perubahan dari sisi metode pelaksanaan. Perubahan kearah yang lebih baik tentunya, karena dari beberapa artikel online, masih banyak hal yang mengakibatkan multitafsir serta kelemahan-kelemahan lain di K80 dan seluruh perubahannya. Catatan ini tidak ingin terlalu detail membahas metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam P54. Karena yang menarik justru ada pada filosofi dan dampaknya terhadap manajemen pelaksanaan kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Mari kita mulai dari perubahan kecil yang ada pada P54 dibandingkan K80. Lihat struktur  cara pengadaan barang/jasa, terjadi perubahan posisi antara pemilihan penyedia dan swakelola. Pasal 6 pada K80 terkait pelaksanaan atas pengadaan mengamanatkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan pertama dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan kedua dengan cara swakelola. Sedangkan Pasal 3 pada P54 berbunyi bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pertama dengan swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Sekilas perbedaan kedua pasal ini tidaklah terlalu signifikan, dalam pergantian peraturan yang melandasi seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan kita. Karena hanya soal posisi pada penulisan saja. Namun apabila di telaah lebih dalam pengaruhnya sangat besar dan berasa pada proses dan metode pengadaan secara keseluruhan. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Dari pengertian diatas runtutan pelaksanaan pengadaan dengan swakelola didahului dengan perencanaan kemudian baru...

Read More

Want dan Need dalam Pengadaan Barang/Jasa

Seperti halnya pembahasan cost dan price pada artikel “Pembangunan Yang Terjebak Harga”, pembahasan tentang want dan need mempunyai logika yang sama. Kenapa kita melakukan pengadaan barang/jasa? Ini adalah pertanyaan awal yang harus kita pahami filosofinya secara jelas sebelum melaksanakan pengadaan. Mungkin saja banyak jawaban yang akan muncul dengan berbagai variasi. Namun semua bermuara pada pemenuhan want atau need. Apakah karena kita menginginkan barang/jasa atau karena kita membutuhkan barang/jasa. Mengambil definisi para pakar manajemen sperti Philip Kotler dkk; A want is defined as “the form human needs take as shaped by culture and individual personality” (Kotler, Chandler, Gibbs, & McColl 1989, p. 5). Keinginan adalah kebutuhan manusia yang dibentuk berdasarkan kultur dan kepribadian. Artinya penetapan sasaran tercapainya keinginan menjadi sangat indivual. Boleh saja pada saat ini keinginan kita sudah terpenuhi oleh suatu barang/jasa namun bagi orang lain atau diwaktu berbeda tidak terpenuhi. Ketika pengadaan barang/jasa didasarkan pada keinginan maka penentuan batasan perencanaan teknis, terkait spesifikasi barang/jasa, cenderung bersifat conformance atau rinci sesuai dengan tingkat pengetahuan pelaksana terhadap barang/jasa. Misal satu instansi mempunyai anggaran pembelian mobil dinas, apabila berdasarkan keinginan maka spesifikasi mobil dinas akan mengarah pada satu merk atau produk dan cenderung yang tertinggi yang bisa didapatkan dengan kemampuan anggaran yang maksimal. Batas atas spesifikasi barang/jasa yang ‘want minded’ umumnya hanyalah kapasitas dana yang dimiliki. Bisa disimpulkan “want” ukurannya adalah “price”. Sedangkan kebutuhan didefinisikan sebagai “a state of felt deprivation...

Read More

Ikuti Blog Saya via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 342 other subscribers